Yaman di Jalur Konflik Beku, tak Ada Kejutan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgyaEHUCZ7fv2R6y3sQNgd0lzvj1wGYFX2auXv4jzfNeFHJZzI_MtvKjrnDNlSuUSbeFVW5a7j4WFqYDa-653SXZ_dMROn2ereHrY6uAWIKUmOo8xG_1FviHNoHASa_hbKGa3lPF1FnFayFULydDc8tGjNp2AahNjm9awv1qW_eSeHyTlIuN9uHD6lh7RlD" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgyaEHUCZ7fv2R6y3sQNgd0lzvj1wGYFX2auXv4jzfNeFHJZzI_MtvKjrnDNlSuUSbeFVW5a7j4WFqYDa-653SXZ_dMROn2ereHrY6uAWIKUmOo8xG_1FviHNoHASa_hbKGa3lPF1FnFayFULydDc8tGjNp2AahNjm9awv1qW_eSeHyTlIuN9uHD6lh7RlD" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Kebuntuan politik dan militer di Yaman kian mengeras seiring memburuknya hubungan antara Dewan Kepemimpinan Kepresidenan (PLC), Dewan Transisi Selatan (STC), dan para aktor regional. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Yaman tidak lagi bergerak menuju penyelesaian konflik, melainkan meluncur ke fase konflik beku yang berkepanjangan.</div><div><br></div><div>Dalam konflik beku, perang terbuka mereda, tetapi akar masalah tidak pernah diselesaikan. Wilayah, pemerintahan, dan kekuatan bersenjata tetap terpisah tanpa kesepakatan politik final. Model ini bukan hal baru dalam politik internasional, dan preseden global memberi gambaran tentang ke mana arah Yaman bisa bergerak.</div><div><br></div><div>Kasus Kosovo sering dijadikan contoh bagaimana konflik beku dapat berujung pada pengakuan parsial. Kosovo bertahan lama sebagai wilayah de facto di bawah perlindungan internasional sebelum sebagian negara mengakuinya sebagai negara merdeka. Namun, pengakuan itu tidak universal dan meninggalkan sengketa jangka panjang dengan Serbia.</div><div><br></div><div>Jika dibandingkan, STC memiliki kesamaan terbatas dengan Kosovo. STC menguasai wilayah dan institusi lokal, tetapi tidak memiliki payung internasional yang solid. Tanpa mandat internasional atau restu aktor besar, peluang selatan Yaman mengikuti jalur Kosovo masih sangat terbatas.</div><div><br></div><div>Model lain terlihat pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Mereka menguasai wilayah luas, memiliki struktur pemerintahan sendiri, dan efektif secara militer, tetapi tetap berada dalam status abu-abu. SDF bertahan karena perlindungan eksternal yang konsisten, bukan karena pengakuan negara.</div><div><br></div><div>STC dalam banyak hal lebih dekat dengan model SDF. Ia kuat di lapangan, tetapi keberlangsungannya sangat bergantung pada dukungan eksternal. Jika dukungan itu berkurang atau berubah arah, posisi STC bisa melemah secara cepat meski tetap menguasai wilayah.</div><div><br></div><div>Contoh konflik beku yang lebih keras terlihat di Transnistria. Wilayah ini bertahan puluhan tahun tanpa pengakuan internasional, hidup dalam ketergantungan ekonomi dan keamanan pada sponsor eksternal. Stabilitasnya bersifat statis, tanpa prospek politik jangka panjang yang jelas.</div><div><br></div><div>Jika Yaman selatan jatuh ke pola Transnistria, maka STC akan bertahan sebagai entitas de facto yang hidup dari status quo. Tidak ada perang besar, tetapi juga tidak ada negara. Generasi baru tumbuh dalam ketidakpastian politik dan ekonomi.</div><div><br></div><div>Ossetia Selatan dan Abkhazia menawarkan model lain. Kedua wilayah ini memperoleh pengakuan terbatas setelah konflik, namun hanya dari sedikit negara. Ketergantungan penuh pada satu sponsor membuat mereka aman secara militer, tetapi terisolasi secara ekonomi dan diplomatik.</div><div><br></div><div>Bagi STC, jalur Ossetia Selatan atau Abkhazia berarti keamanan jangka pendek dengan harga mahal. Tanpa pengakuan luas dan tanpa integrasi ekonomi regional, wilayah tersebut akan terjebak dalam ketergantungan struktural yang sulit dilepaskan.</div><div><br></div><div>Kasus Somaliland menjadi pembanding paling relevan bagi Yaman selatan. Somaliland berhasil membangun stabilitas, pemerintahan, dan pemilu selama puluhan tahun tanpa pengakuan internasional. Ia berfungsi sebagai negara, tetapi tidak diakui sebagai negara.</div><div><br></div><div>Namun, keberhasilan relatif Somaliland ditopang oleh konsensus internal yang kuat dan minimnya intervensi eksternal yang saling bertabrakan. Kondisi ini berbeda dengan Yaman selatan yang masih sarat faksi, milisi, dan kepentingan regional.</div><div><br></div><div>Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebuntuan Yaman kemungkinan besar tidak akan berakhir cepat. Jalur yang paling realistis adalah konflik beku dengan tingkat kekerasan rendah, tetapi ketegangan politik tinggi.</div><div><br></div><div>Dalam skenario ini, PLC bisa bergerak ke arah konsolidasi di wilayah utara dan timur, termasuk kemungkinan kesepakatan dengan Houthi. Sementara itu, STC bertahan di selatan sebagai penguasa de facto tanpa status negara.</div><div><br></div><div>Saudi dan aktor regional lainnya cenderung menoleransi kebuntuan semacam ini selama kepentingan inti mereka, terutama keamanan perbatasan, tetap terjaga. Konflik beku sering dianggap lebih dapat dikelola daripada perang terbuka.</div><div><br></div><div>Namun, konflik beku bukanlah solusi. Ia hanya membekukan krisis, bukan menyelesaikannya. Ketidakpastian hukum, ekonomi, dan politik akan terus membayangi masyarakat sipil.</div><div><br></div><div>Seperti Kosovo dan Somaliland, waktu akan menjadi faktor penentu. Jika STC mampu membangun legitimasi internal dan tata kelola yang konsisten, peluang jangka panjang tetap terbuka meski pengakuan lambat.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, jika fragmentasi internal berlanjut seperti di Transnistria atau Ossetia Selatan, kebuntuan akan berubah menjadi stagnasi permanen.</div><div><br></div><div>Bagi Yaman secara keseluruhan, jalur konflik beku berarti hilangnya momentum rekonstruksi nasional. Negara tetap ada di peta, tetapi tidak sepenuhnya berfungsi sebagai satu kesatuan.</div><div><br></div><div>Pada akhirnya, sejarah konflik menunjukkan bahwa kebuntuan jarang bertahan selamanya. Ia selalu berakhir pada konsolidasi, pemisahan formal, atau krisis baru. Pertanyaannya bukan apakah kebuntuan Yaman akan berakhir, melainkan dalam bentuk apa dan dengan harga sosial serta politik sebesar apa.</div><div><br></div><div><b><a href="http://sekolahkukusan.blogspot.com/2026/01/persimpangan-nasib-politik-yaman.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Yaman di Jalur Konflik Beku, tak Ada Kejutan

Kebuntuan politik dan militer di Yaman kian mengeras seiring memburuknya hubungan antara Dewan Kepemimpinan Kepresidenan (PLC), ...

Read more »

Pecahnya Kongsi Kepresidenan Yaman dan Tudingan Terhadap Delegitimasi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLnRHcPmfhgujm-hMVTR_A0FvZ-5aa3Zr-EXkh4ANCaDVY1GyPqMrRA8NBvxdfNCChz-rqlCP29ZboDZRWtuyrqaaxivOWoRRs44zy0LDyMxP1_q5f3K8zbtsjuC5ytpmjpJEG2-h3S8mAs9w9gjQUhnp4IgWXGhPcc-pajuoLDUggfnrK_6YAOnHvSr08" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLnRHcPmfhgujm-hMVTR_A0FvZ-5aa3Zr-EXkh4ANCaDVY1GyPqMrRA8NBvxdfNCChz-rqlCP29ZboDZRWtuyrqaaxivOWoRRs44zy0LDyMxP1_q5f3K8zbtsjuC5ytpmjpJEG2-h3S8mAs9w9gjQUhnp4IgWXGhPcc-pajuoLDUggfnrK_6YAOnHvSr08" width="400"> </a> </div><br></div><div>Krisis politik yang melanda Yaman memasuki fase paling serius sejak pembentukan Dewan Pimpinan Kepresidenan (PLC), setelah Ketua Dewan sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Yaman, Rashad al-Alimi, mengambil langkah drastis yang mengguncang fondasi koalisi regional. Pada akhir Desember 2025, Al-Alimi mengumumkan keputusan yang menandai eskalasi terbuka konflik internal di kubu anti-Houthi, sekaligus membuka konfrontasi langsung dengan Uni Emirat Arab.</div><div><br></div><div>Dalam keputusan resmi yang diumumkan dari Dubai dan dikutip media internasional, Al-Alimi secara sepihak membatalkan perjanjian pertahanan bersama antara Yaman dan Uni Emirat Arab. Ia juga memerintahkan seluruh pasukan dan personel Emirat untuk meninggalkan wilayah Yaman dalam waktu 24 jam, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sejak dimulainya intervensi koalisi pada 2015.</div><div><br></div><div>Keputusan ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah koalisi pendukung legitimasi Yaman yang dipimpin Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan operasi militer terbatas di Pelabuhan Mukalla. Operasi tersebut menargetkan senjata dan kendaraan tempur yang dilaporkan baru saja diturunkan dari dua kapal yang tiba dari Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab, tanpa izin resmi dari Komando Gabungan Koalisi.</div><div><br></div><div>Menurut pernyataan juru bicara koalisi, kedua kapal tersebut tidak hanya memasuki perairan Yaman tanpa koordinasi, tetapi juga mematikan sistem pelacakan otomatis mereka sebelum membongkar muatan. Senjata dan rantis yang diturunkan disebut secara khusus ditujukan untuk mendukung pasukan Dewan Transisi Selatan di wilayah Hadramaut dan Al-Mahrah, yang dinilai berpotensi memicu konflik bersenjata baru di kawasan timur Yaman.</div><div><br></div><div>Dalam naskah keputusan yang dipublikasikan kantor berita resmi Yaman, Al-Alimi menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan warga sipil. Ia merujuk langsung pada konstitusi, inisiatif Teluk, serta mandat hukum pembentukan Dewan Kepresidenan sebagai dasar legal pembatalan kerja sama pertahanan dengan Abu Dhabi.</div><div><br></div><div>Selain mengusir pasukan Emirat, Al-Alimi juga memerintahkan pasukan Dar’ al-Watan untuk segera bergerak dan mengambil alih seluruh kamp militer di Hadramaut dan Al-Mahrah. Instruksi ini secara langsung menantang keberadaan dan pengaruh Dewan Transisi Selatan yang selama ini menguasai wilayah tersebut dengan dukungan politik dan militer dari Uni Emirat Arab.</div><div><br></div><div>Pidato dan keputusan Al-Alimi langsung memicu gelombang penolakan keras dari empat anggota kunci Dewan Kepresidenan, yakni Aidarus al-Zoubaidi, Abdulrahman al-Mahrami, Faraj al-Bahsani, dan Tareq Saleh. Mereka menilai ketua dewan telah melampaui kewenangannya dengan mengambil keputusan strategis tanpa konsensus kolektif.</div><div><br></div><div>Kelompok ini menyebut langkah Al-Alimi sebagai tindakan sepihak yang berpotensi menghancurkan aliansi regional dan melemahkan front melawan Houthi. Mereka menegaskan bahwa peran Uni Emirat Arab merupakan hasil kesepakatan tingkat tinggi dan tidak dapat dibatalkan hanya melalui keputusan individual, terlebih di tengah perang yang belum berakhir.</div><div><br></div><div>Dari pihak Selatan, pernyataan keras juga datang dari pimpinan Dewan Transisi Selatan di Hadramaut. Mohamed Abdel Malik al-Zubaidi menyatakan bahwa pasukan Selatan tidak melakukan pemberontakan, melainkan menjalankan tugas menjaga stabilitas dari ancaman terorisme dan infiltrasi kelompok bersenjata lain. Ia menuding pemerintah pusat justru mempolitisasi isu keamanan untuk menekan aspirasi Selatan.</div><div><br></div><div>Al-Zubaidi juga menolak keras tudingan bahwa senjata yang masuk ke Mukalla bertujuan memicu konflik. Menurutnya, bantuan keamanan tersebut diperlukan untuk melindungi jalur pesisir strategis yang selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Ia bahkan menuduh Al-Alimi sengaja mendorong Arab Saudi ke posisi konfrontatif dengan rakyat selatan.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, Al-Alimi menegaskan bahwa tidak ada negara, termasuk sekutu lama, yang boleh mengirim pasukan atau persenjataan ke Yaman tanpa persetujuan resmi negara. Ia memuji peran Arab Saudi yang dinilainya tetap konsisten menjaga persatuan Yaman dan mematuhi kerangka hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB 2216.</div><div><br></div><div>Langkah pembatalan perjanjian pertahanan ini segera ditafsirkan sebagai deklarasi politik terhadap Uni Emirat Arab. Bagi kelompok pro-Selatan, tindakan tersebut dianggap sebagai upaya sistematis mengisolasi Dewan Transisi Selatan dan menghapus pengaruh mereka dari persamaan politik masa depan Yaman.</div><div><br></div><div>Ketegangan pun merembet ke jalanan. Di sejumlah kota di Yaman Selatan, laporan menyebutkan munculnya aksi massa yang menolak kontra yang mendukung kepemimpinan Al-Alimi. Ada pula yang menuding pemerintah pusat kehilangan legitimasi. Isu lama mengenai absennya Al-Alimi dari dalam negeri kembali diangkat sebagai senjata politik oleh lawan-lawannya.</div><div><br></div><div>Komunitas internasional mulai menunjukkan kekhawatiran serius, mengingat Mukalla dan pesisir timur Yaman berada di jalur pelayaran global yang sangat vital. Pecahnya koalisi anti-Houthi berpotensi membuka celah bagi penyelundupan senjata, perluasan konflik, dan melemahnya keamanan Laut Arab.</div><div><br></div><div>Pemerintah Al-Alimi menyatakan telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki jalur masuk senjata dari Fujairah serta peran aktor negara maupun non-negara dalam operasi tersebut. Opsi membawa kasus ini ke forum internasional disebut sedang dipertimbangkan jika ditemukan bukti pelanggaran kedaulatan.</div><div><br></div><div>Sementara itu, faksi-faksi Selatan bersiap menghadapi skenario terburuk. Mereka menegaskan tidak akan menyerahkan wilayah dan pangkalan strategis begitu saja, serta menganggap ultimatum 24 jam sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi politik dan militer mereka.</div><div><br></div><div>Krisis ini memperlihatkan kegagalan model kepemimpinan kolektif Dewan Kepresidenan yang sejak awal dibangun dengan kompromi rapuh. Ketika ancaman eksternal belum selesai, perpecahan internal justru mencapai titik paling berbahaya sejak perang dimulai.</div><div><br></div><div>Para pengamat menilai akar krisis terletak pada perebutan kontrol atas Hadramaut dan Mahra, wilayah kaya sumber daya dan kunci ekonomi Yaman pascaperang. Siapa pun yang menguasainya akan memiliki posisi tawar dominan dalam perundingan politik masa depan.</div><div><br></div><div>Dalam pidato penutupnya, Al-Alimi mengajak seluruh pihak kembali pada Kesepakatan Riyadh dan dialog politik. Namun, ajakan itu disambut dingin oleh faksi Selatan yang merasa janji-janji lama tidak pernah benar-benar ditepati.</div><div><br></div><div>Sejarah Yaman kembali menunjukkan betapa sulitnya menyatukan kepentingan regional, faksi lokal, dan pengaruh negara tetangga dalam satu kerangka negara. Keputusan Al-Alimi di akhir 2025 ini menjadi ujian terberat bagi kelangsungan pemerintahan yang diakui internasional.</div><div><br></div><div>Jika konflik ini gagal dikelola, dampaknya tidak hanya menghancurkan struktur negara Yaman, tetapi juga membuka peluang emas bagi Houthi untuk memperluas pengaruhnya. Perpecahan internal kubu anti-Houthi kini menjadi ancaman strategis terbesar.</div><div><br></div><div>Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, jutaan rakyat Yaman kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Masa depan negara kini bergantung pada apakah para pemimpinnya mampu menahan ambisi masing-masing sebelum Yaman kembali terjerumus ke jurang kehancuran yang lebih dalam.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/12/tak-fair-merendahkan-somalia-di-dk-pbb.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Pecahnya Kongsi Kepresidenan Yaman dan Tudingan Terhadap Delegitimasi

Krisis politik yang melanda Yaman memasuki fase paling serius sejak pembentukan Dewan Pimpinan Kepresidenan (PLC), setelah Ketua...

Read more »

Inovasi Teknologi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Yaman

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiryMeSUNvc6JlvxF2sq2jQKcFK6nzcjeceNRbGxinLLFRlnvgr51Wduzgi9_piPBmDiebjf4POwCM0pfcNDiP-MeYcnaO0XSkMHm10qiJHG2Cu0p364oC8jicLRD50ZBrmsyGPhJqXH4bmv7JPoBfyc4pwdK1TY70hAV6NOe5-L6_PzTjYOwov31-fbZDr" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiryMeSUNvc6JlvxF2sq2jQKcFK6nzcjeceNRbGxinLLFRlnvgr51Wduzgi9_piPBmDiebjf4POwCM0pfcNDiP-MeYcnaO0XSkMHm10qiJHG2Cu0p364oC8jicLRD50ZBrmsyGPhJqXH4bmv7JPoBfyc4pwdK1TY70hAV6NOe5-L6_PzTjYOwov31-fbZDr" width="400"> </a> </div><br></div><div>Yaman, negara yang sejak bertahun-tahun dilanda konflik internal, kini menghadapi tantangan serius dalam membangun ekonomi yang mandiri. Kondisi politik yang terbagi antara wilayah Houthi, PLC, dan STC membuat pertumbuhan ekonomi konvensional sulit dijalankan.</div><div><br></div><div>Di tengah situasi ini, muncul peluang baru bagi kelompok masyarakat sipil non-politik untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui inovasi dan kolaborasi. Para pelaku usaha kecil, wirausahawan muda, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk memulihkan daya saing negara.</div><div><br></div><div>Salah satu inisiatif terbaru datang dari UNLEASH Hack Yemen, sebuah program yang diadakan bersama Renewal Youth Organization, pada akhir November. Acara ini menghadirkan 43 inovator muda yang bekerja sama untuk menemukan solusi teknologi bagi pemulihan ekonomi Yaman.</div><div><br></div><div>Inovator terbagi dalam enam tim yang hadir langsung dan tiga tim yang mengikuti secara daring. Selama dua hari, mereka fokus pada tantangan seperti efisiensi operasional, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan.</div><div><br></div><div>13 fasilitator dan ahli memberikan pendampingan intensif agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan ahli lokal dan internasional.</div><div><br></div><div>Salah satu hasil inovasi yang menonjol adalah platform digital untuk menghubungkan produsen madu dan eksportir. Platform ini bertujuan memperkuat rantai pasok madu Yaman sekaligus meningkatkan pendapatan petani lokal.</div><div><br></div><div>Selain itu, beberapa tim mengembangkan platform analitik data untuk membantu pengusaha memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan keterlibatan pasar. Hal ini diharapkan mendorong produktivitas dan daya saing usaha kecil.</div><div><br></div><div>Ada juga solusi terpadu yang menawarkan riset pasar, konsultasi strategis, dan studi kelayakan bagi para pengusaha. Platform semacam ini membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Tak kalah penting, sejumlah inovasi difokuskan pada perluasan akses pasar bagi pengrajin dan usaha rumahan. Dengan dukungan teknologi, produk lokal bisa mencapai konsumen di dalam dan luar negeri.</div><div><br></div><div>Hackathon ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil mampu menghasilkan solusi konkret, meski berada di tengah kondisi politik yang terpecah.</div><div><br></div><div>Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Taiz, yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam membangun perdamaian dan ekonomi di wilayahnya. Kehadiran pemerintah lokal menegaskan legitimasi dan dukungan terhadap inovasi masyarakat.</div><div><br></div><div>Peran sponsor juga krusial dalam keberhasilan acara ini. Tadhamon Bank bertindak sebagai sponsor utama, memastikan sumber daya dan dukungan finansial tersedia bagi para inovator.</div><div><br></div><div>Universitas Al-Saeed, Rowad Foundation, Taiz Business Incubator, Wasl Organization, dan Kayan Organization turut mendukung kegiatan ini, baik dari sisi pelatihan, jaringan, maupun fasilitas.</div><div><br></div><div>Shawki Ahmed Hayel, COO HSA Group sekaligus Ketua Tadhamon Bank, menyatakan bahwa inovasi ini membuktikan potensi besar generasi muda Yaman. Menurutnya, solusi teknologi bisa menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi.</div><div><br></div><div>Dia menambahkan bahwa kelompok muda ini bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi juga membangkitkan optimisme dan harapan bagi masyarakat yang terdampak konflik.</div><div><br></div><div>Melalui kerjasama kelompok madani, produk dan jasa bisa disubkontrakkan di wilayah Houthi, PLC, dan STC. Strategi ini memungkinkan ekspor lebih luas sekaligus memperkuat jaringan ekonomi lokal.</div><div><br></div><div>Pendekatan lintas wilayah ini juga menjadi model untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga mendorong kemandirian Yaman secara keseluruhan.</div><div><br></div><div>Para inovator menunjukkan bahwa teknologi dan kreativitas bisa menjadi alat pemersatu di tengah fragmentasi politik. Produk yang dihasilkan dapat diterima lintas wilayah tanpa memihak faksi tertentu.</div><div><br></div><div>Hasil hackathon ini kini menjadi contoh bagaimana kelompok non-politik dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Mereka membuktikan bahwa inovasi bisa menjadi strategi pragmatis untuk perdamaian dan kemakmuran.</div><div><br></div><div>Dengan dukungan masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah, Yaman memiliki peluang nyata untuk mengembangkan ekonomi mandiri. Program seperti UNLEASH Hack Yemen memberi inspirasi bagi negara lain yang menghadapi konflik internal.</div><div><br></div><div>Akhirnya, kolaborasi ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi Yaman bergantung pada kreativitas, kerjasama, dan semangat generasi muda, bukan hanya pada politik atau sumber daya alam semata.</div><div><br></div><div><b><a href="http://sekolahkukusan.blogspot.com/2025/12/perusahaan-besar-yaman-dan-operasi.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Inovasi Teknologi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Yaman

Yaman, negara yang sejak bertahun-tahun dilanda konflik internal, kini menghadapi tantangan serius dalam membangun ekonomi yang ...

Read more »

Menlu Suriah Salah Kaprah Bicara Soal Suwaida?

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJmQ6XGL6EsV81_VLNOA4UQae5dbfw9ihjn7K9gdHIfOOQXApwtnDMBbPOlUj4myHYlcUnrzbSWIfWn8f89Fu_MLT3qubqkLU_pnkLJQ_fLI0wCk4kKnDt1W1dGtbqOLm6NLDXmpFyjxgwKXQ8oif34vbLkSgcpF8cse4PGLg9IA6fOYVgyu5WobD_xvM1"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJmQ6XGL6EsV81_VLNOA4UQae5dbfw9ihjn7K9gdHIfOOQXApwtnDMBbPOlUj4myHYlcUnrzbSWIfWn8f89Fu_MLT3qubqkLU_pnkLJQ_fLI0wCk4kKnDt1W1dGtbqOLm6NLDXmpFyjxgwKXQ8oif34vbLkSgcpF8cse4PGLg9IA6fOYVgyu5WobD_xvM1" width="400"> </a> </div><br></div><div>Ada yang terasa janggal dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shaibani, saat ia menjabarkan <b><a href="http://buku-iklan.blogspot.com/2025/09/road-map-suwaida-sarat-jebakan-untuk.html?m=1">peta jalan pemerintah terkait </a></b>penanganan krisis di Suwaida. Dalam pernyataannya, al-Shaibani terlihat terlalu jauh masuk ke ranah keamanan dalam negeri yang sejatinya bukan bagian dari kewenangannya.</div><div><br></div><div>Sebagai kepala diplomasi, seorang menteri luar negeri seharusnya fokus pada aspek politik luar negeri, hubungan internasional, serta dukungan diplomatik dari negara mitra. Namun al-Shaibani justru berbicara panjang lebar soal distribusi pasukan kepolisian, pengelolaan keamanan jalan raya, hingga penyelesaian kasus kriminal.</div><div><br></div><div>Langkah itu menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian peran di tubuh pemerintahan Suriah. Bukankah urusan keamanan dalam negeri adalah domain Kementerian Dalam Negeri? Jika demikian, pernyataan al-Shaibani tampak tumpang tindih, bahkan berpotensi melemahkan otoritas instansi yang seharusnya lebih berkompeten.</div><div><br></div><div>Idealnya, dalam forum internasional seperti konferensi pers bersama Menlu Yordania dan utusan khusus AS, al-Shaibani cukup menekankan keyakinan penuh pemerintah terhadap aparat dalam negeri untuk menegakkan keamanan. Kalimat seperti “pemerintah mempercayakan sepenuhnya kepada kementerian terkait” akan jauh lebih tepat dibanding masuk ke detail teknis.</div><div><br></div><div>Apalagi, publik dan komunitas internasional mengamati sikap pejabat tinggi Suriah dengan cermat. Setiap penyampaian yang keliru dapat ditafsirkan sebagai kelemahan koordinasi internal. Hal ini tentu tidak menguntungkan, terutama ketika Suriah tengah berupaya menunjukkan persatuan dalam menghadapi tekanan eksternal.</div><div><br></div><div>Seorang menlu idealnya menampilkan peran sebagai jembatan komunikasi internasional. Ia bisa menekankan bahwa krisis Suwaida adalah masalah domestik yang ditangani serius oleh aparat dalam negeri, sementara dirinya memastikan dukungan diplomatik dari mitra regional maupun global.</div><div><br></div><div>Sayangnya, al-Shaibani justru terdengar seolah berbicara sebagai orang luar yang menilai kasus Suwaida dari kejauhan. Ia menggunakan bahasa yang lebih mirip narasi lembaga kemanusiaan ketimbang representasi pemerintah yang berdaulat penuh atas aparatnya sendiri.</div><div><br></div><div>Dalam kacamata politik, gaya penyampaian semacam itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing untuk menekan Suriah. Ketika seorang menlu sendiri membicarakan teknis keamanan, hal itu bisa ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung bahwa kementerian dalam negeri kurang mampu.</div><div><br></div><div>Padahal, Suriah sudah lama menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Mengaburkan batas peran antar kementerian hanya akan menambah keraguan publik dalam dan luar negeri.</div><div><br></div><div>Yang lebih tepat, al-Shaibani seharusnya menekankan bahwa pemerintah Suriah memegang kendali penuh, dengan kementerian terkait bekerja secara profesional dan sesuai tugasnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan segala upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi mendapat dukungan dari negara sahabat.</div><div><br></div><div>Dengan sikap seperti itu, Suriah bisa menunjukkan wajah pemerintahan yang solid. Pesan utama kepada dunia internasional pun menjadi jelas: bahwa krisis Suwaida bukanlah celah bagi intervensi asing, melainkan tantangan domestik yang bisa diatasi dengan kapasitas internal.</div><div><br></div><div>Sayangnya, pernyataan al-Shaibani di podium justru lebih menekankan detail operasional. Ia bahkan menyinggung soal pemulihan desa, pengamanan jalan, hingga proses pembebasan tahanan—isu yang secara struktur pemerintahan bukanlah tanggung jawabnya.</div><div><br></div><div>Kondisi ini membuka ruang kritik bahwa kementerian luar negeri “terlalu jauh campur tangan” dalam ranah kementerian dalam negeri. Jika tidak dikoreksi, kebiasaan seperti ini bisa menimbulkan friksi birokrasi dan ketidakefektifan kebijakan.</div><div><br></div><div>Lebih buruk lagi, gaya itu bisa mengesankan bahwa pemerintah Suriah memandang krisis Suwaida dari luar, bukan dari dalam tubuh institusi negara yang seharusnya solid. Hal ini tentu berlawanan dengan pesan persatuan yang ingin ditonjolkan.</div><div><br></div><div>Dalam konteks diplomasi, menlu cukup menegaskan bahwa Suriah menolak segala bentuk intervensi asing, menghargai dukungan mitra internasional, namun tetap percaya penuh pada aparat keamanan domestik untuk menyelesaikan masalah di lapangan.</div><div><br></div><div>Sikap ini tidak hanya menjaga hierarki pemerintahan tetap jelas, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri negara. Suriah bisa tampil lebih tegas: diplomasi diurus kementerian luar negeri, keamanan ditangani kementerian dalam negeri.</div><div><br></div><div>Jika pesan seperti ini yang disampaikan, maka publik internasional akan melihat Suriah sebagai negara yang solid, sementara rakyat di dalam negeri akan merasa bahwa institusi mereka berjalan sesuai tugasnya masing-masing.</div><div><br></div><div>Dalam situasi genting seperti di Suwaida, kejelasan peran pejabat negara sangat krusial. Satu kata yang keliru bisa menimbulkan interpretasi negatif.</div><div><br></div><div>Karena itu, kritik terhadap pernyataan al-Shaibani bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan soal konsistensi negara dalam menjaga kewibawaan dan otoritasnya di mata dunia.</div><div><br></div><div>Pada akhirnya, krisis Suwaida seharusnya menjadi ajang bagi pemerintah Suriah menunjukkan kohesi internal, bukan justru menampilkan kebingungan peran di hadapan dunia. Menlu al-Shaibani perlu mengingat kembali batas kewenangannya agar diplomasi Suriah tetap kuat dan konsisten.</div><div><br></div><div><b><a href="https://sana.sy/en/local/2267905/">Baca selanjutnya</a></b></div><div><br></div>

Menlu Suriah Salah Kaprah Bicara Soal Suwaida?

Ada yang terasa janggal dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shaibani, saat ia menjabarkan peta jal...

Read more »

Afghanistan Bangun Kemandirian Militer Lewat Produksi Lokal

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUpGbT5VT9yJvATGcY4NkLtEjtN2K5pmcc29-9AlSMv1-a9t6ikLM5DBmANG-TCAkEm-KCMrvSR8QW4WhmACpEan906GI_JbZjrVPYVmTq-kmRWDe3XIaScl5lkLRhvHiAfGZknqN1A81fCRTXyOxf19GdsIxMNVQbSJFfwDOhhQjeVyrA7anCMoRtgzCs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUpGbT5VT9yJvATGcY4NkLtEjtN2K5pmcc29-9AlSMv1-a9t6ikLM5DBmANG-TCAkEm-KCMrvSR8QW4WhmACpEan906GI_JbZjrVPYVmTq-kmRWDe3XIaScl5lkLRhvHiAfGZknqN1A81fCRTXyOxf19GdsIxMNVQbSJFfwDOhhQjeVyrA7anCMoRtgzCs" width="400"> </a> </div><br></div><div>Afghanistan mulai menunjukkan langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi militernya. Setelah bertahun-tahun bergantung pada bantuan asing, kini negara itu menargetkan produksi suku cadang militer sebagai fondasi menuju kemandirian penuh di masa depan. Langkah ini dinilai sebagai salah satu pencapaian terbesar pasca-perubahan politik yang terjadi beberapa tahun terakhir.</div><div><br></div><div>Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Afghanistan berhasil merestorasi puluhan ribu kendaraan dan senjata militer. Proses ini tidak hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam upaya membangun kemampuan produksi dalam negeri. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata kapasitas sumber daya manusia lokal.</div><div><br></div><div>Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Afghanistan telah mengaktifkan kembali seluruh bengkel militer yang sempat terbengkalai. Melalui proyek besar ini, lebih dari 40.000 kendaraan militer dan ribuan senjata ringan maupun berat berhasil diperbaiki. Hasil tersebut menjadi kebanggaan nasional sekaligus sinyal kuat bahwa Afghanistan sedang bertransformasi menuju kemandirian militer.</div><div><br></div><div>Proyek restorasi ini mengandalkan tenaga teknisi dan insinyur lokal. Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang perbaikan mesin, teknologi diesel, hingga sistem komunikasi militer. Keahlian yang sebelumnya hanya digunakan untuk perawatan kini diarahkan untuk menciptakan basis produksi jangka panjang.</div><div><br></div><div>Keberhasilan restorasi ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan memanfaatkan tenaga lokal dan fasilitas dalam negeri, Afghanistan berhasil menghemat jutaan dolar yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembelian atau perawatan di luar negeri. Hemat biaya ini kemudian dialokasikan untuk pengembangan riset dan produksi komponen baru.</div><div><br></div><div>Tujuan utama dari langkah ini adalah mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Pemerintah menilai bahwa selama ketergantungan masih tinggi, kemandirian negara akan sulit dicapai. Karena itu, produksi suku cadang militer menjadi strategi awal sebelum Afghanistan benar-benar mampu memproduksi kendaraan dan senjata secara mandiri.</div><div><br></div><div>Rencana ke depan yang tengah digodok adalah beralih dari sekadar merestorasi menuju manufaktur lokal. Artinya, Afghanistan ingin memproduksi sendiri berbagai komponen vital kendaraan militer, mulai dari mesin, roda, hingga sistem komunikasi. Visi jangka panjangnya adalah kemandirian penuh dalam industri pertahanan.</div><div><br></div><div>Sejumlah bengkel militer kini dikembangkan menjadi pusat riset dan produksi. Dari sekadar tempat perbaikan, fasilitas ini diubah menjadi laboratorium rekayasa teknologi. Pemerintah berharap generasi muda teknisi Afghanistan dapat menimba ilmu sekaligus berinovasi di bidang militer.</div><div><br></div><div>Pencapaian ini juga menjadi pesan politik bahwa Afghanistan mampu bertahan tanpa ketergantungan asing. Dengan memperlihatkan keberhasilan di sektor militer, pemerintah ingin menunjukkan legitimasi dan kapasitasnya dalam mengelola negara secara mandiri.</div><div><br></div><div>Kemandirian teknologi militer juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas. Di tengah situasi regional yang penuh ketidakpastian, kemampuan memproduksi suku cadang sendiri membuat militer Afghanistan lebih tangguh menghadapi tantangan.</div><div><br></div><div>Meski demikian, tantangan tetap besar. Afghanistan masih menghadapi keterbatasan bahan baku, mesin modern, serta akses ke teknologi canggih. Namun pemerintah optimistis bahwa langkah kecil seperti produksi suku cadang akan membuka jalan bagi kemandirian di masa depan.</div><div><br></div><div>Penggunaan sumber daya manusia lokal menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengandalkan insinyur berpengalaman, Afghanistan tidak perlu menunggu transfer teknologi dari luar. Justru dengan membangun dari dalam negeri, tercipta ekosistem produksi yang lebih berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Selain itu, proyek ini membuka lapangan kerja baru. Banyak teknisi muda dilibatkan dalam proses perbaikan dan riset, sehingga membuka peluang regenerasi keahlian di bidang militer. Hal ini penting agar pengalaman puluhan tahun tidak hilang, melainkan diwariskan ke generasi berikutnya.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, Afghanistan berambisi memproduksi kendaraan militer secara penuh. Kendaraan lapis baja, truk logistik, hingga perlengkapan komunikasi menjadi target utama. Jika ini tercapai, Afghanistan akan masuk ke jajaran negara yang memiliki industri pertahanan mandiri.</div><div><br></div><div>Langkah ini juga dapat memengaruhi posisi geopolitik Afghanistan. Negara-negara tetangga mungkin akan melihat Afghanistan sebagai pemain baru dalam industri militer regional. Hal ini bisa membuka peluang kerja sama, tetapi juga menimbulkan kewaspadaan.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, produksi lokal suku cadang militer akan mengurangi beban impor dan memperkuat neraca perdagangan. Dalam konteks jangka panjang, Afghanistan bisa mengembangkan industri pendukung seperti baja, elektronik, dan kimia.</div><div><br></div><div>Keberhasilan ini tidak terlepas dari visi politik yang menekankan kemandirian nasional. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa masa depan Afghanistan ada di tangan rakyatnya sendiri, bukan pada intervensi asing.</div><div><br></div><div>Restorasi 40.000 kendaraan militer dalam waktu singkat menjadi simbol perubahan besar itu. Dari sekadar mengandalkan bantuan, kini Afghanistan berani melangkah dengan kemampuan sendiri.</div><div><br></div><div>Perjalanan menuju kemandirian penuh memang masih panjang. Namun fondasi yang sudah dibangun melalui restorasi dan produksi suku cadang memberi harapan baru. Afghanistan tampaknya serius menapaki jalan menuju industri militer mandiri.</div><div><br></div><div>Dengan semua pencapaian ini, Afghanistan ingin dikenal bukan lagi sebagai negara yang hanya menerima bantuan, melainkan sebagai negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Produksi suku cadang militer hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kedaulatan teknologi.</div><div><br></div><div><b><a href="http://buku-iklan.blogspot.com/2025/09/menata-algoritma-media-sosial-yang-kian.html?m=1">Baca selengkapnya</a></b></div><div><br></div>

Afghanistan Bangun Kemandirian Militer Lewat Produksi Lokal

Afghanistan mulai menunjukkan langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi militernya. Setelah bertahun-tahun bergantung ...

Read more »

Media Sosial Dorong Rekonstruksi Desa Suriah

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCJoGxk463Fq1Qn9Gb6A6DYZj-loAozLzxk0m8NlvJ1xnmARSF1RUy4v14ntjjHfkI2BWWRiWaB1Kp25BSbQVlGbIa_8Pm9hKiAn-4qda4Qi3LmDd9E0EfjenXNkW_QVpC1jrsi0E8udHQlhcXYmMfoC4DlFvAUOyJP2b43hvjA_w656qK4JbMoJTQ-xek" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCJoGxk463Fq1Qn9Gb6A6DYZj-loAozLzxk0m8NlvJ1xnmARSF1RUy4v14ntjjHfkI2BWWRiWaB1Kp25BSbQVlGbIa_8Pm9hKiAn-4qda4Qi3LmDd9E0EfjenXNkW_QVpC1jrsi0E8udHQlhcXYmMfoC4DlFvAUOyJP2b43hvjA_w656qK4JbMoJTQ-xek" width="400"> </a> </div><br></div><div>Rekonstruksi pedesaan dan perkampungan di Suriah kini mendapat perhatian khusus melalui kampanye di media sosial. Desa-desa yang hancur akibat perang menggunakan berbagai platform untuk menarik perhatian publik, baik lokal maupun internasional, agar mendukung pembangunan kembali. Strategi ini tidak hanya bertujuan membangun fisik desa, tetapi juga membangkitkan semangat komunitas untuk kembali menempati tanah kelahiran mereka.</div><div><br></div><div>Salah satu model kampanye yang paling umum adalah penggalangan dana yang dilakukan langsung oleh desa itu sendiri. Beberapa desa mengumpulkan dana untuk pengungsi Suriah yang masih berada di luar negeri, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sebelum kembali ke kampung halaman. Kampanye ini biasanya menekankan pentingnya membangun kembali rumah, masjid, dan sekolah yang hancur.</div><div><br></div><div>Selain itu, banyak desa menawarkan jasa perbaikan rumah melalui kampanye media sosial. Program ini memastikan bahwa bangunan vital, seperti rumah warga, sekolah, dan fasilitas umum, siap ketika pengungsi kembali. Strategi ini sering diterapkan pada desa-desa yang sebelumnya sepenuhnya hancur akibat konflik, terutama yang dikenal sebagai wilayah yang menentang rezim pada masa lalu.</div><div><br></div><div>Model kedua kampanye dilakukan oleh yayasan atau muassasah. Yayasan ini biasanya beroperasi di pedesaan atau kamp pengungsi, termasuk pengungsi Palestina dan kelompok dari Golan. Pengelolaan kampanye melalui yayasan cenderung lebih terstruktur dibandingkan penggalangan dana mandiri desa. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan layanan sosial, serta perbaikan rumah warga.</div><div><br></div><div>Yayasan juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye mereka. Dengan strategi ini, masyarakat internasional dapat menyalurkan bantuan secara langsung ke desa-desa terdampak. Sistem pengelolaan yang rapi menjamin transparansi, sehingga donor dapat melihat hasil pembangunan secara langsung.</div><div><br></div><div>Model ketiga adalah pengembangan desa atau kawasan melalui perusahaan properti. Berbeda dengan dua model sebelumnya, kampanye ini tidak hanya mengandalkan donasi, tetapi juga investasi. Perusahaan properti mengajak publik membeli atau menyewa rumah yang dibangun di desa, sehingga memulihkan kehidupan ekonomi secara mandiri.</div><div><br></div><div>Kampanye melalui perusahaan properti biasanya dilakukan di perkampungan yang relatif aman dan tidak terdampak langsung konflik. Desa-desa ini seringkali merupakan wilayah eks pendukung rezim Bashar Al Assad atau komunitas minoritas, seperti Kristen, Syiah, atau Alawiyah. Strategi ini lebih mengutamakan keberlanjutan ekonomi dibandingkan bantuan sosial murni.</div><div><br></div><div>Media sosial menjadi alat efektif untuk memperkenalkan desa dan proyek properti ini. Foto, video, dan cerita warga digunakan untuk menarik minat investor dan calon penghuni. Hal ini membantu membangkitkan kembali kehidupan desa yang menjadi sepi akibat pergantian pemerintahan.</div><div><br></div><div>Selain penggalangan dana dan investasi, kampanye di media sosial juga menekankan pentingnya solidaritas komunitas. Warga desa mempromosikan kisah mereka, sejarah desa, dan budaya lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi publik.</div><div><br></div><div>Beberapa kampanye menekankan pembangunan kembali masjid dan sekolah sebagai simbol kebangkitan. Pendidikan dan kegiatan keagamaan dianggap vital untuk memulihkan rasa normalitas dan memperkuat identitas komunitas.</div><div><br></div><div>Pengalaman desa-desa ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar alat promosi, tetapi juga sarana koordinasi dan edukasi. Warga belajar mengatur proyek, mengelola donasi, dan berkomunikasi dengan pengungsi yang berada di luar negeri.</div><div><br></div><div>Kampanye media sosial juga menjadi sarana advokasi. Beberapa desa menyoroti dampak perang dan ketidakadilan ekonomi untuk menarik perhatian internasional, sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya rekonstruksi.</div><div><br></div><div>Desa yang menggalang dana secara mandiri sering memanfaatkan jaringan diaspora. Pengungsi yang tersebar di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika ikut memberikan dukungan finansial maupun logistik. Hal ini menciptakan ikatan kuat antara warga di dalam negeri dan diaspora.</div><div><br></div><div>Yayasan yang mengelola kampanye biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk tim pengawasan proyek, keuangan, dan komunikasi. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan donor dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.</div><div><br></div><div>Model perusahaan properti cenderung lebih profesional. Investor diundang untuk membeli rumah atau tanah, sehingga proyek rekonstruksi juga berfungsi sebagai peluang bisnis. Strategi ini menarik investor yang mencari keamanan jangka panjang di wilayah yang stabil.</div><div><br></div><div>Dalam ketiga model ini, penggunaan media sosial memungkinkan desa untuk memantau kemajuan proyek secara real time. Foto dan video kemajuan pembangunan dibagikan secara rutin, menciptakan rasa akuntabilitas terhadap donor dan investor.</div><div><br></div><div>Selain aspek fisik, kampanye ini juga menekankan pemulihan sosial dan ekonomi. Desa yang kembali dihuni mampu menghidupkan pasar lokal, membuka usaha, dan menghidupkan kembali pendidikan serta layanan kesehatan.</div><div><br></div><div>Kampanye berbasis media sosial juga membantu membangun kesadaran politik dan sosial. Desa yang sebelumnya dikenal menentang rezim Assad mencoba memperbaiki kehidupan mereka melalui proyek pembangunan, sekaligus menarik perhatian donor dan lembaga internasional di era Presiden Ahmed Al Sharaa.</div><div><br></div><div>Keberhasilan kampanye ini menunjukkan bahwa rekonstruksi desa Suriah dapat dimulai dari bawah, melalui inisiatif masyarakat sendiri dengan dukungan yayasan dan sektor swasta. Model ini mencerminkan adaptasi kreatif warga terhadap kondisi pasca-konflik.</div><div><br></div><div>Jika strategi ini terus dikembangkan, desa-desa di Suriah memiliki peluang untuk kembali dihuni secara permanen, membangun ekonomi lokal, dan menciptakan model rekonstruksi yang bisa dijadikan contoh bagi wilayah lain yang terdampak konflik.</div><div><br></div><div><b><a href="http://kreasi-santri.blogspot.com/2025/09/taiz-di-yaman-kota-yang-tak-pernah.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Media Sosial Dorong Rekonstruksi Desa Suriah

Rekonstruksi pedesaan dan perkampungan di Suriah kini mendapat perhatian khusus melalui kampanye di media sosial. Desa-desa yang...

Read more »

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerintah yang berbasis di Port Sudan di bawah kendali Sudan Armed Forces (SAF) maupun pemerintahan tandingan di Nyala yang dipimpin Rapid Support Forces (RSF), sama-sama mulai meluncurkan program pro-rakyat dengan fokus pada ketahanan pangan.</div><div><br></div><div>Langkah ini dianggap sebagai terobosan di tengah perang berkepanjangan sejak April 2023 yang meluluhlantakkan infrastruktur, memutus jalur perdagangan, dan membuat jutaan orang menghadapi ancaman kelaparan. Masing-masing pihak tampaknya menyadari bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun melalui kekuatan senjata, melainkan juga lewat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.</div><div><br></div><div>Di wilayah Port Sudan, Menteri Sumber Daya Hewan Ahmed Al-Tijani Mansour mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan sebuah kota besar khusus produksi dan manufaktur hewan di negara bagian Sungai Nil. Kota ini nantinya akan mencakup peternakan sapi, domba, hingga unta, lengkap dengan fasilitas modern untuk pemotongan, pengemasan daging, serta pabrik produk susu.</div><div><br></div><div>Proyek tersebut digadang-gadang sebagai tonggak penting untuk mengubah Sudan menjadi pusat produk hewani dunia. Standar internasional akan diterapkan agar daging, susu, dan produk olahan lainnya bisa bersaing di pasar global. Dengan langkah ini, SAF berusaha menunjukkan komitmen pada pemulihan ekonomi sekaligus solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis pangan nasional.</div><div><br></div><div>Selain sektor peternakan, wilayah yang dikuasai SAF juga memiliki kekuatan besar dalam sumber daya mineral dan energi. Port Sudan sebagai pelabuhan utama menjadi pintu keluar-masuk perdagangan, termasuk ekspor emas, minyak, dan produk pertanian. Jalur perdagangan melalui Laut Merah memberi keuntungan strategis yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak devisa.</div><div><br></div><div>Wilayah timur Sudan di bawah kendali SAF juga kaya dengan hasil pertanian seperti gandum, sorgum, dan kapas. Tanah subur di sekitar Sungai Nil menjadi modal penting untuk mendukung program ketahanan pangan. Jika dikelola optimal, hasil pertanian ini tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan paralel di Nyala yang dikendalikan RSF juga mulai merancang program pro-rakyat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Wilayah Darfur dan Kordofan dikenal kaya dengan peternakan tradisional, terutama unta dan kambing yang menjadi komoditas penting bagi perdagangan lintas perbatasan dengan Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah.</div><div><br></div><div>Selain peternakan, kawasan ini juga menyimpan potensi besar di sektor pertambangan. Emas merupakan sumber daya paling bernilai di wilayah Darfur, bahkan menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik perebutan wilayah di sana terus berlangsung. RSF telah lama dituding mengendalikan sebagian besar tambang emas, dan kini mencoba mengubahnya menjadi basis ekonomi untuk membiayai program rakyat.</div><div><br></div><div>Sumber daya alam lain seperti tanah yang luas dan padang rumput menjadikan wilayah RSF sangat potensial untuk produksi pangan. Dengan memanfaatkan jaringan perdagangan lintas batas, pemerintahan Nyala berpeluang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal.</div><div><br></div><div>Langkah kedua pemerintahan ini, meski bersifat kompetitif, dinilai membawa dampak positif bagi rakyat. Rivalitas yang sebelumnya hanya berwujud peperangan kini mulai bergeser ke arah kompetisi dalam menghadirkan kebijakan ekonomi. Bagi rakyat Sudan, ini membuka harapan baru bahwa kebutuhan dasar mereka akan lebih diperhatikan.</div><div><br></div><div>Namun, tantangan tetap besar. Infrastruktur yang rusak, jalur distribusi yang sering terputus karena pertempuran, serta sanksi internasional masih menjadi hambatan utama. Meski begitu, inisiatif yang mulai digulirkan memberi sinyal bahwa Sudan perlahan bergerak ke arah stabilisasi berbasis kebutuhan rakyat.</div><div><br></div><div>Analis menilai, jika program pro-rakyat ini konsisten dijalankan, maka Sudan berpotensi mengubah wajah konflik menjadi arena kompetisi pembangunan. Model ini meski tidak ideal, bisa mengurangi ketergantungan rakyat pada bantuan luar negeri sekaligus memperkuat legitimasi domestik masing-masing pemerintahan.</div><div><br></div><div>Kehadiran dua pemerintahan juga secara tidak langsung memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat lokal. Petani, peternak, dan pengusaha kecil kini menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat basis dukungan. Dengan demikian, konflik yang selama ini hanya dimaknai dalam kerangka militer, kini melibatkan dimensi sosial-ekonomi.</div><div><br></div><div>Ke depan, SAF diperkirakan akan terus memaksimalkan potensi pelabuhan, perdagangan internasional, serta hasil pertanian Sungai Nil. Sementara RSF akan mengandalkan emas, peternakan tradisional, serta perdagangan lintas perbatasan untuk menopang pemerintahan di wilayahnya.</div><div><br></div><div>Jika dikelola dengan strategi yang benar, kedua wilayah bisa menghasilkan model pembangunan yang saling bersaing tetapi juga saling melengkapi. Meski berseberangan secara politik, Sudan tetap satu tanah air yang memiliki kepentingan sama untuk keluar dari jerat kelaparan dan kemiskinan.</div><div><br></div><div>Program pro-rakyat yang mulai dijalankan membuka peluang terjadinya rekonsiliasi di masa depan. Jika masyarakat melihat manfaat nyata dari pembangunan, tekanan publik untuk mengakhiri konflik bersenjata bisa semakin kuat. Inilah titik awal bagi Sudan untuk menata ulang arah perjalanan politiknya.</div><div><br></div><div>Walau jalan menuju perdamaian masih panjang, langkah kedua pemerintahan paralel ini menjadi bukti bahwa Sudan tidak sepenuhnya terjebak dalam kegelapan. Ada upaya nyata untuk memprioritaskan rakyat, sekalipun melalui kompetisi yang keras.</div><div><br></div><div>Di balik rivalitas, rakyat Sudan kini berharap bahwa program pangan dan pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi alat propaganda politik, melainkan benar-benar solusi untuk kehidupan yang lebih baik.</div><div><br></div><div>Dari Port Sudan hingga Nyala, dari Sungai Nil hingga gurun Darfur, Sudan kini berada di persimpangan jalan. Jika kedua pemerintahan mampu memaksimalkan sumber daya alamnya dengan bijak, maka masa depan negara itu bisa jauh lebih cerah dibanding hari ini.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/09/jalan-panjang-sdf-kurdi-menjadi.html#google_vignette">Baca selanjutnya</a></b></div>

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerint...

Read more »

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpastian sistem moneter Somalia. Langkah ini muncul setelah bertahun-tahun frustrasi atas lambannya upaya pemerintah pusat Somalia dalam membentuk kembali sistem keuangan nasional yang stabil sejak keruntuhan negara pada awal 1990-an. Bagi Puntland, sebuah negara bagian semi-otonom di timur laut Somalia, menciptakan mata uang lokal dianggap sebagai solusi pragmatis dalam menghadapi stagnasi moneter yang berkepanjangan.</div><div><br></div><div>Presiden Puntland, Said Abdullahi Deni, menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk pemisahan dari Somalia, melainkan upaya untuk menyelamatkan kestabilan ekonomi wilayahnya. Menurut Deni, banyak negara federal di dunia yang berhasil mengelola dua mata uang tanpa harus kehilangan identitas nasional. Ia menyatakan bahwa jika nanti sistem keuangan Somalia sudah pulih dan nasionalisasi mata uang tercapai, Puntland siap menyelaraskan diri kembali.</div><div><br></div><div>Namun niat membentuk mata uang sendiri tentu tidak lepas dari konsekuensi serius. Di satu sisi, keuntungan besar terletak pada kendali fiskal yang lebih besar. Puntland dapat merancang kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi ekonominya sendiri, termasuk mengatur suku bunga, mengelola inflasi, dan menyesuaikan jumlah uang beredar. Hal ini akan memungkinkan wilayah tersebut membangun stabilitas lokal di tengah kekacauan finansial nasional.</div><div><br></div><div>Kebijakan ini juga bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi lokal. Di tengah lemahnya peran Bank Sentral Somalia, banyak warga merasa lebih percaya pada sistem ekonomi yang dikelola secara lokal. Mata uang baru dapat menjadi simbol kemandirian administratif, sekaligus alat untuk mempercepat perdagangan domestik dan regional.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, risiko besar membayangi langkah tersebut. Salah satunya adalah potensi inflasi tinggi jika penerbitan uang tidak disertai dengan cadangan nilai atau pengawasan ketat. Dalam sejarah negara-negara berkembang, peluncuran mata uang baru sering kali memicu ketidakpastian nilai tukar dan hilangnya kepercayaan masyarakat jika tidak dikelola dengan profesional.</div><div><br></div><div>Keraguan juga muncul dari ketergantungan masyarakat Somalia, termasuk di Puntland, pada dolar AS dan sistem uang elektronik. Saat ini, sebagian besar transaksi di wilayah itu berlangsung melalui mobile money berbasis dolar. Memperkenalkan mata uang baru dapat menimbulkan kebingungan dan disrupsi terhadap sistem pembayaran yang sudah mapan.</div><div><br></div><div>Tantangan lainnya adalah logistik dan biaya produksi mata uang. Mulai dari desain, pencetakan, hingga distribusi mata uang fisik membutuhkan dana besar dan sistem keamanan yang ketat. Jika tidak diawasi dengan baik, risiko pemalsuan atau penyalahgunaan bisa mengancam kredibilitas mata uang baru tersebut sejak awal.</div><div><br></div><div>Dampak dari langkah ini terhadap hubungan Puntland dengan pemerintah pusat Somalia juga menjadi perhatian. Meski Presiden Deni menyatakan dukungannya terhadap kesatuan nasional, kenyataan bahwa satu wilayah punya mata uang sendiri bisa memunculkan persepsi separatisme dan memperburuk fragmentasi dalam struktur negara Somalia yang sudah rapuh.</div><div><br></div><div>Namun demikian, realitas politik dan ekonomi Somalia tidak bisa diabaikan. Ketidakefisienan pemerintah pusat, minimnya institusi keuangan nasional yang berfungsi, serta tekanan terhadap stabilitas harga membuat banyak pihak di Puntland merasa bahwa menunggu reformasi nasional adalah pilihan yang terlalu mahal dan berisiko tinggi.</div><div><br></div><div>Mata uang lokal juga dapat membuka jalan bagi integrasi ekonomi regional. Puntland, yang memiliki pelabuhan aktif dan kedekatan geografis dengan Yaman dan Djibouti, bisa menjajaki kerja sama dagang bilateral lebih luas. Jika stabil, mata uangnya bisa digunakan dalam transaksi lintas batas, memperkuat posisi ekonominya di kawasan Tanduk Afrika.</div><div><br></div><div>Meski demikian, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada tata kelola ekonomi internal. Pemerintah Puntland harus membangun sistem bank lokal yang transparan, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa mata uang baru tidak digunakan untuk pembiayaan defisit fiskal tanpa kendali yang justru berisiko menghancurkan nilai tukar.</div><div><br></div><div>Masalah lain yang harus diantisipasi adalah dualisme sistem keuangan di masyarakat. Jika mata uang lokal diperkenalkan tetapi sebagian besar penduduk tetap menggunakan dolar, maka akan terjadi segregasi ekonomi yang memperlemah efektivitas kebijakan moneter. Dibutuhkan kampanye edukasi besar-besaran dan insentif nyata untuk mendorong penggunaan mata uang sendiri.</div><div><br></div><div>Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mata uang baru tidak menghambat bantuan internasional atau kerja sama dengan lembaga keuangan luar negeri. Lembaga-lembaga donor, yang selama ini beroperasi dalam mata uang asing, mungkin akan membutuhkan waktu dan mekanisme baru untuk menyesuaikan diri dengan sistem moneter Puntland yang baru.</div><div><br></div><div>Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa peluncuran mata uang lokal bisa sukses bila didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan sistem. Zimbabwe, Sudan Selatan, dan Kosovo pernah melakukannya, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada manajemen ekonomi dan kepercayaan publik.</div><div><br></div><div>Langkah Puntland ini sekaligus menjadi tekanan tidak langsung bagi pemerintah pusat Somalia untuk mempercepat reformasi moneter nasional. Jika wilayah-wilayah lain melihat keberhasilan inisiatif Puntland, bisa saja muncul gerakan serupa di wilayah semi-otonom lainnya, mempercepat disintegrasi ekonomi nasional yang lebih besar.</div><div><br></div><div>Namun di sisi optimis, jika dikelola hati-hati dan transparan, mata uang Puntland bisa menjadi eksperimen kebijakan yang sukses dan bahkan menjadi prototipe untuk mata uang Somalia yang lebih kuat di masa depan. Dengan kata lain, keputusan ini bukan akhir dari persatuan Somalia, melainkan awal dari revitalisasi struktur fiskalnya.</div><div><br></div><div>Situasi Somalia yang kompleks menuntut solusi yang tidak konvensional. Dalam kerangka itu, rencana Puntland bisa dilihat bukan sebagai upaya memisahkan diri, melainkan cara pragmatis untuk bertahan dan berkembang dalam sistem yang belum stabil. Yang menjadi kunci adalah komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat.</div><div><br></div><div>Tahun 2025 akan menjadi titik penting yang menentukan apakah eksperimen moneter ini membawa stabilitas ekonomi atau justru menciptakan persoalan baru. Dunia internasional dan warga Somalia akan menilai, apakah Puntland berhasil membuktikan bahwa desentralisasi fiskal bisa menjadi jalan keluar dari kemacetan nasional.</div><div><br></div><div><b><a href="https://g15-summit.blogspot.com/2025/07/pembekuan-dana-suriah-di-lebanon-segera.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpasti...

Read more »

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam dinamika ekonomi kawasan Timur Tengah. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah embargo yang melumpuhkan, Suriah kini melihat secercah harapan untuk memulihkan perekonomiannya. Salah satu dampak langsung dari langkah ini adalah potensi pembebasan dana-dana milik warga, lembaga, dan perusahaan milik negara Suriah yang selama ini terjebak di sistem perbankan Lebanon.</div><div><br></div><div>Sejak krisis ekonomi menghantam Lebanon pada 2019, jutaan dolar dana milik warga Suriah mendadak tak bisa ditarik. Bank-bank Lebanon, yang sebelumnya menjadi saluran utama akses dolar bagi warga dan elite bisnis Suriah, lumpuh nyaris seketika. Deposit ditahan, transaksi dibekukan, dan tak ada kepastian hukum terkait akses terhadap rekening-rekening tersebut. Kondisi ini memperparah krisis di Suriah, yang pada saat bersamaan sedang bergulat dengan dampak sanksi internasional dan runtuhnya nilai tukar lira Suriah.</div><div><br></div><div>Selama bertahun-tahun, pemerintah Suriah kesulitan menjangkau aset-aset tersebut karena kombinasi tekanan sanksi dan hubungan diplomatik yang tegang. Namun kini, dengan dicabutnya sanksi oleh Washington, Damaskus memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menegosiasikan pemulangan dana-dana tersebut secara formal. Upaya ini sangat krusial dalam proses rekonstruksi nasional pasca-kejatuhan rezim Assad, yang menandai era baru dalam politik dan perekonomian Suriah.</div><div><br></div><div>Bank-bank Lebanon selama ini tidak berada di bawah aturan kontrol modal formal, menjadikan pembekuan rekening sebagai praktik yang tak dilandasi hukum yang kokoh. Warga Suriah, yang notabene bukan warga negara Lebanon, berada dalam posisi yang sangat lemah untuk menuntut hak mereka. Sebagian di antaranya bahkan dianggap mencurigakan secara politik, sehingga memperumit proses hukum yang hendak mereka tempuh untuk memulihkan dana.</div><div><br></div><div>Pembukaan kembali jalur keuangan lintas negara ini memberikan peluang luar biasa bagi pemerintah baru Suriah untuk mendapatkan akses langsung terhadap dana likuid yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar. Uang yang sebelumnya terjebak di Lebanon dapat menjadi pendorong utama untuk memulai kembali roda ekonomi nasional yang hampir mati akibat perang dan blokade ekonomi.</div><div><br></div><div>Selain individu dan pebisnis, banyak lembaga dan BUMN Suriah yang menyimpan dananya di bank-bank Lebanon selama konflik berkecamuk. Ketika sistem perbankan lokal hancur atau tidak berfungsi, Lebanon menjadi satu-satunya jalan aman untuk menjaga kestabilan keuangan. Dengan dibukanya kemungkinan pemulangan dana, perusahaan-perusahaan milik negara kini bisa memulihkan operasionalnya secara bertahap.</div><div><br></div><div>Namun kebangkitan ekonomi ini tidak akan terjadi otomatis tanpa kesiapan institusional di dalam negeri. Pemerintah Suriah harus memperkuat sektor perbankannya sebagai prioritas utama. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem perbankan luar negeri terbukti menjadi titik lemah fatal ketika situasi politik dan ekonomi berubah drastis. Sistem keuangan domestik yang kuat adalah fondasi dari kedaulatan ekonomi yang sejati.</div><div><br></div><div>Kementerian Keuangan Suriah perlu segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pemulangan aset di luar negeri, khususnya di Lebanon. Mekanisme hukum lintas negara dan negosiasi bilateral harus dipersiapkan dengan matang untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut tidak hanya kembali, tetapi juga digunakan secara transparan dan efisien untuk kepentingan rakyat.</div><div><br></div><div>Ke depan, perbankan Suriah harus mengalami modernisasi besar-besaran. Transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan perlu diperkuat agar mampu menampung aliran dana besar dari luar negeri tanpa menimbulkan distorsi ekonomi atau korupsi. Pengalaman pahit pembekuan dana harus menjadi pelajaran penting untuk tidak lagi mengandalkan negara tetangga sebagai penyimpan utama aset nasional.</div><div><br></div><div>Kondisi di Lebanon sendiri masih belum stabil. Meski bank-bank mulai kembali beroperasi secara terbatas, belum ada kejelasan hukum menyeluruh terkait status deposit asing yang dibekukan. Oleh karena itu, negosiasi pemerintah Suriah dengan otoritas Lebanon harus menyentuh dimensi politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Terlebih, pemulihan hubungan antara kedua negara masih dibayangi oleh ketegangan pasca-perang.</div><div><br></div><div>Bagi rakyat Suriah, terutama kelas menengah dan pengusaha kecil, pembebasan deposit ini bisa menjadi penyelamat. Banyak di antara mereka yang kehilangan akses ke dana simpanan yang selama ini mereka andalkan untuk bertahan hidup atau menjalankan usaha. Pemerintah harus menjamin bahwa pemulangan dana ini benar-benar menyentuh masyarakat luas, bukan hanya elite atau perusahaan besar.</div><div><br></div><div>Bank Sentral Suriah juga dituntut memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas moneter. Salah satu dampak dari pembekuan dana adalah anjloknya nilai tukar lira Suriah dan lonjakan inflasi. Ketersediaan kembali cadangan devisa yang signifikan dari luar negeri akan memberikan ruang untuk memperkuat nilai tukar dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.</div><div><br></div><div>Langkah Amerika Serikat ini juga dapat mendorong negara-negara lain untuk meninjau kembali kebijakan mereka terhadap Suriah. Jika proses pemulihan ekonomi berjalan lancar dan transparan, kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Suriah bisa tumbuh kembali. Hal ini akan membuka peluang investasi asing yang lebih luas di masa mendatang.</div><div><br></div><div>Namun risiko tetap ada. Beberapa negara mungkin masih menaruh curiga terhadap asal-usul sebagian dana Suriah yang disimpan di luar negeri, terutama yang terkait dengan rezim sebelumnya. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pelaporan aset sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemulangan dana tidak menimbulkan konflik hukum atau reputasi.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, pembelajaran terbesar dari krisis ini adalah pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal. Suriah tak bisa lagi menyerahkan nasib ekonominya kepada dinamika politik regional atau global. Kemandirian fiskal dan perbankan harus menjadi pilar utama dalam rekonstruksi nasional.</div><div><br></div><div>Kini, dengan momentum geopolitik yang mulai menguntungkan, Suriah berada di persimpangan yang menentukan. Jika bisa mengelola pemulihan ekonomi ini secara bijak dan inklusif, negeri itu bisa bangkit dari reruntuhan konflik menuju fase pembangunan yang lebih berkelanjutan. Tapi jika kesempatan ini kembali disia-siakan, masa depan ekonomi Suriah bisa kembali tenggelam dalam ketidakpastian.</div><div><br></div><div><b><a href="https://asiaraya-news.blogspot.com/2025/07/melihat-daya-tawar-sdf-kurdi-di-politik.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam di...

Read more »

Krisis Kamp Rohingya Terancam Picu Gelombang Baru Perdagangan Manusia

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiTMjbaH2G2jC9tuBQeagZdV7aBkQl4JZNHpRTLBqfGM8XFWjT3h3FFa4EVU6c7Ps4aCzzlhuFS1IWOjHNaxS3eHLKu64blb3XYcdPNwE6fd91XkQiXyc9wL_FnSZPfuapPvyWrsAf5QYg4WIAvfjQcp6tdzWBA6qgUCgNfbr9NZmkRjz4vXbnNwQvOWXD"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiTMjbaH2G2jC9tuBQeagZdV7aBkQl4JZNHpRTLBqfGM8XFWjT3h3FFa4EVU6c7Ps4aCzzlhuFS1IWOjHNaxS3eHLKu64blb3XYcdPNwE6fd91XkQiXyc9wL_FnSZPfuapPvyWrsAf5QYg4WIAvfjQcp6tdzWBA6qgUCgNfbr9NZmkRjz4vXbnNwQvOWXD" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Stabilitas kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keamanan memburuk, sementara bantuan internasional terus menyusut. Padahal, lebih dari 1,1 juta warga Rohingya menggantungkan hidup mereka pada lingkungan sempit dan tidak manusiawi di kamp-kamp seperti Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox’s Bazar. Ketidakpastian masa depan dan tekanan ekonomi yang makin parah dikhawatirkan memicu gelombang pelarian baru menuju Asia Tenggara, bahkan Australia.</div><div><br></div><div>Kamp-kamp yang selama ini dianggap stabil meskipun represif, kini berubah menjadi tempat berbahaya. Ketegangan meningkat akibat bentrok bersenjata antar kelompok militan Rohingya seperti Rohingya Solidarity Organisation (RSO) dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Gencatan senjata yang sebelumnya dicapai antara kelompok-kelompok tersebut telah runtuh, memperburuk kondisi keamanan internal.</div><div><br></div><div>Selain konflik internal, keberhasilan militer kelompok pemberontak Arakan Army (AA) di negara bagian Rakhine, Myanmar, juga berdampak langsung pada situasi kamp di Bangladesh. Sejak AA menguasai sekitar 90 persen wilayah Rakhine, gelombang pengungsian baru terus berdatangan ke Bangladesh, dengan lebih dari 150.000 Rohingya tercatat melintasi perbatasan hanya dalam beberapa bulan terakhir.</div><div><br></div><div>Kemenangan AA juga menghentikan sebagian besar arus penyelundupan narkoba dari Myanmar ke Bangladesh, sebuah aktivitas ilegal yang selama ini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga kamp. Kini, dengan sumber ekonomi yang tertutup, rasa frustrasi dan keputusasaan meningkat tajam di kalangan pengungsi, terutama generasi muda yang tidak diizinkan bekerja ataupun bersekolah.</div><div><br></div><div>Dalam kondisi genting ini, rencana pemotongan bantuan pangan internasional menjadi ancaman nyata. Program Pangan Dunia (WFP) yang sebelumnya menyediakan jatah makanan senilai USD 12,50 per bulan per orang terancam dikurangi drastis, setelah Amerika Serikat menarik sebagian dana bantuannya. Para pekerja kemanusiaan meyakini, pemotongan ini akan mendorong banyak pengungsi mengambil risiko meninggalkan kamp secara ilegal demi mencari makan dan pekerjaan.</div><div><br></div><div>Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan patroli di wilayah pantai dan laut untuk mencegah keberangkatan kapal pengungsi. Namun, keterbatasan sumber daya, kapal yang rusak, dan minimnya teknologi pengawasan membuat penjagaan menjadi tidak efektif. Sejak awal 2024, ratusan kapal kecil telah berhasil lolos, membawa ribuan Rohingya ke perairan Indonesia, Malaysia, dan bahkan Australia.</div><div><br></div><div>Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketertarikan jaringan penyelundupan manusia untuk kembali beroperasi. Dengan bayaran yang mencapai USD 4.000 per orang, perjalanan berbahaya melalui laut bukan hanya menjadi pilihan, tapi semakin terorganisir. Beberapa laporan menyebutkan adanya dukungan logistik dari wilayah Asia Tenggara, bahkan indikasi keterlibatan jaringan di Australia.</div><div><br></div><div>Pemerintah Bangladesh menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka menolak pemukiman permanen para pengungsi dan terus menyerukan repatriasi ke Myanmar. Namun di sisi lain, pemerintahan baru yang terbentuk tahun lalu mulai membuka komunikasi dengan Arakan Army untuk membuka koridor kemanusiaan ke Rakhine. Sayangnya, rencana itu ditolak oleh militer Bangladesh dan oposisi politik dalam negeri.</div><div><br></div><div>Sementara itu, keengganan Myanmar untuk menerima kembali pengungsi Rohingya membuat kebijakan repatriasi menjadi jalan buntu. Otoritas Myanmar yang kini kehilangan kendali atas sebagian besar Rakhine tak punya kapasitas ataupun kemauan politik untuk menampung kembali etnis yang selama ini mereka tindas. Harapan akan solusi jangka panjang semakin menipis di tengah kekacauan internal negara itu.</div><div><br></div><div>Australia sebagai salah satu mitra strategis Bangladesh mencoba merespons kondisi ini. Dua kesepakatan penting telah ditandatangani: nota kesepahaman tentang keamanan maritim dan prosedur penanganan migrasi ilegal. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih diragukan jika kondisi di kamp terus memburuk dan arus pengungsi meningkat.</div><div><br></div><div>Gelombang pelarian baru, jika tak dicegah, bisa membawa implikasi luas bagi kawasan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand kemungkinan kembali menjadi tujuan utama perjalanan laut berbahaya. Kematian di laut yang sebelumnya terjadi akibat kapal karam dan kelaparan bisa kembali terulang jika tidak ada tindakan kolektif internasional.</div><div><br></div><div>Lebih jauh lagi, krisis ini memperlihatkan lemahnya solidaritas internasional terhadap tragedi Rohingya. Meskipun banyak negara bersimpati secara diplomatis, bantuan nyata dan solusi politik jangka panjang masih belum terlihat. Kamp-kamp di Bangladesh telah menjadi simbol kemacetan solusi global atas krisis pengungsi modern.</div><div><br></div><div>Bangladesh, yang selama ini menanggung beban besar pengungsian, juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari komunitas internasional. Tanpa bantuan tambahan dan solusi konkret, negara ini bisa kehilangan kendali atas situasi, mengarah pada bencana kemanusiaan dan keamanan lintas batas yang lebih luas.</div><div><br></div><div>Para pengungsi Rohingya saat ini berada dalam situasi tidak menentu. Mereka tidak bisa kembali ke Myanmar, tidak diterima sebagai warga Bangladesh, dan hidup tanpa harapan di kamp-kamp yang makin tidak layak huni. Dalam situasi seperti ini, keputusan nekat untuk melarikan diri melalui laut bukan lagi pilihan terakhir, tetapi satu-satunya jalan keluar yang tersisa.</div><div><br></div><div>Akses pendidikan, kebebasan bergerak, dan kesempatan ekonomi yang layak seharusnya menjadi bagian dari hak dasar manusia yang diberikan kepada pengungsi. Membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian hanya akan melanggengkan penderitaan dan menciptakan generasi tanpa masa depan.</div><div><br></div><div>Jika dunia gagal bertindak sekarang, krisis Rohingya akan terus memburuk. Arus pelarian baru bisa menjadi awal dari bencana kemanusiaan yang lebih besar di kawasan. Yang dibutuhkan bukan hanya belas kasihan, tapi kepemimpinan dan keberanian politik dari para pemegang kebijakan global.</div><div><br></div><div>Waktu tidak berpihak kepada Rohingya. Mereka telah terlalu lama menjadi korban diskriminasi, pengusiran, dan pengabaian. Gelombang pengungsian berikutnya hanya tinggal menunggu badai monsun reda. Dunia harus bertindak sebelum semua terlambat.</div><div><br></div><div><div>Amerika Serikat telah mengajukan proposal penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pemulangan pengungsi Rohingya, yang berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi pemerintahan sementara Bangladesh dan Penasihat Keamanan Nasional Khalilur Rahman (Roger Rahman).</div><div><br></div><div>Pada 10 Juni, AS mendorong dimulainya dialog yang komprehensif dan inklusif guna menjamin proses pemulangan Rohingya secara aman dan sukarela, serta menyerukan keterlibatan Arakan Army, kelompok pemberontak yang saat ini menguasai wilayah Rakhine di Myanmar. Namun, usulan ini bisa memicu kontroversi lebih lanjut terhadap upaya negosiasi yang selama ini dilakukan pemerintahan sementara Bangladesh pimpinan Dr. Yunus dan penasihat keamanan Khalilur Rahman dengan kelompok bersenjata tersebut di Rakhine.</div><div><br></div><div>Dalam konferensi pers yang digelar saat sesi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Duta Besar AS Jonathan Schrier menyatakan bahwa partisipasi “semua pihak” sangat penting dalam proses pemulangan Rohingya, terutama mencakup Arakan Army, mengingat kelompok tersebut kini menguasai sebagian besar wilayah Rakhine.</div><div><br></div><div>Pernyataan ini muncul di tengah tuduhan pelanggaran HAM yang diarahkan kepada Arakan Army. Para pengamat lokal dan warga pengungsi melaporkan bahwa kelompok tersebut terlibat dalam perekrutan paksa, penindasan, peradilan sewenang-wenang, serta serangan etnis terhadap komunitas minoritas, khususnya Rohingya. Meskipun Arakan Army mengklaim sebagai kekuatan perlawanan terhadap militer Myanmar, kekuasaan yang mereka peroleh belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi warga sipil.</div><div><br></div></div><div><br></div><div><b><a href="https://sekolahkukusan.blogspot.com/2025/06/rohingya-tanpa-pemimpin-kharismatik-di.html?m=1">Baca selengkapnya</a></b></div>

Krisis Kamp Rohingya Terancam Picu Gelombang Baru Perdagangan Manusia

Stabilitas kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keamanan ...

Read more »

Perbandingan Gaya Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat dan PM Italia

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZK1YkCZ7C1e91rWPNxh-xmAli7sOpkf9vvsJ4Z2QCkyCj-q9Aw4HBv7RIJwtV01roSFwbL5Srjrl7s-PJWYbmQoagNZ3yeiV5stsm2HS8ewh3eEbmYU9pf4iX9qdk4jnfVJQujst0AqbGRWToZES3vbQ5jHCTe-KBmuL21S3UrlnCkNMQviQNweXE-tYI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZK1YkCZ7C1e91rWPNxh-xmAli7sOpkf9vvsJ4Z2QCkyCj-q9Aw4HBv7RIJwtV01roSFwbL5Srjrl7s-PJWYbmQoagNZ3yeiV5stsm2HS8ewh3eEbmYU9pf4iX9qdk4jnfVJQujst0AqbGRWToZES3vbQ5jHCTe-KBmuL21S3UrlnCkNMQviQNweXE-tYI" width="400"> </a> </div>Giorgia Meloni, sebagai Perdana Menteri Italia, dan Khofifah Indar Parawansa, sebagai Gubernur Jawa Timur, adalah dua pemimpin perempuan yang memimpin wilayah dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda. Perbandingan gaya kepemimpinan keduanya menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks populasi dan tingkat kesulitan yang dihadapi.</div><div><br></div><div>Giorgia Meloni memimpin Italia, sebuah negara dengan populasi sekitar 59 juta jiwa. Italia menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi, imigrasi, dan stabilitas politik. Gaya kepemimpinan Meloni dikenal tegas dan konservatif, dengan fokus pada nilai-nilai tradisional dan nasionalisme.</div><div><br></div><div>Khofifah Indar Parawansa, di sisi lain, memimpin Jawa Timur, sebuah provinsi di Indonesia dengan populasi sekitar 40 juta jiwa. Jawa Timur menghadapi tantangan yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan bencana alam. Gaya kepemimpinan Khofifah dikenal inklusif dan berbasis pada pendekatan sosial-keagamaan.</div><div><br></div><div>Perbedaan populasi dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh Meloni dan Khofifah mempengaruhi gaya kepemimpinan mereka. Meloni, sebagai pemimpin negara, harus berurusan dengan isu-isu nasional dan internasional yang kompleks. Khofifah, sebagai pemimpin provinsi, lebih fokus pada isu-isu lokal dan pemberdayaan masyarakat.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhjH2G9IFx2O62z0hml7uT5MUOzC0gX_jFJpcurJWsZG4XTjnHWsxDczkl7IbwGKV4tYHZQ9JSJA40uS3yVCCieANSJec3hExBw77au1JMmuQaoC03I2VMbxWjbSGEd-GavxkMQCEin6EewdCmdvGKHKIXaF8hz4ZiiCcd9c0-PEDUSJO7sIEB2Ub101_kr" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhjH2G9IFx2O62z0hml7uT5MUOzC0gX_jFJpcurJWsZG4XTjnHWsxDczkl7IbwGKV4tYHZQ9JSJA40uS3yVCCieANSJec3hExBw77au1JMmuQaoC03I2VMbxWjbSGEd-GavxkMQCEin6EewdCmdvGKHKIXaF8hz4ZiiCcd9c0-PEDUSJO7sIEB2Ub101_kr" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Meloni seringkali mengambil keputusan yang kontroversial dan tegas, terutama dalam isu-isu imigrasi dan kebijakan ekonomi. Khofifah, di sisi lain, lebih mengutamakan dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Ia juga dikenal dekat dengan masyarakat dan sering turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi di daerah-daerah terpencil.</div><div><br></div><div>Meloni memiliki latar belakang politik yang kuat, dengan pengalaman panjang di partai politik sayap kanan. Khofifah juga memiliki pengalaman politik yang luas, namun ia lebih dikenal sebagai tokoh masyarakat dan aktivis sosial-keagamaan.</div><div>Meloni fokus pada penguatan identitas nasional Italia dan perlindungan nilai-nilai tradisional. Khofifah juga menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan budaya, namun ia lebih terbuka terhadap keragaman dan inklusivitas.</div><div><br></div><div>Meloni seringkali menggunakan retorika yang kuat dan nasionalistik dalam pidato-pidatonya. Khofifah juga dikenal sebagai orator yang ulung, namun ia lebih sering menggunakan bahasa yang santun dan persuasif.</div><div><br></div><div>Meloni menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi Italia. Khofifah juga menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Timur.</div><div><br></div><div>Meloni berupaya untuk memperkuat posisi Italia di Uni Eropa dan panggung internasional. Khofifah juga aktif dalam berbagai forum nasional dan internasional untuk mempromosikan potensi Jawa Timur.</div><div><br></div><div>Meloni seringkali dikritik karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap kontroversial dan diskriminatif. Khofifah juga tidak luput dari kritik, terutama terkait dengan isu-isu lingkungan dan pembangunan.</div><div><br></div><div>Meloni memiliki basis pendukung yang kuat di kalangan pemilih sayap kanan. Khofifah juga memiliki basis pendukung yang luas, terutama di kalangan umat Islam dan organisasi masyarakat sipil.</div><div><br></div><div>Meloni fokus pada isu-isu keamanan dan penegakan hukum. Khofifah juga memperhatikan isu-isu keamanan, namun ia lebih menekankan pada pendekatan preventif dan pemberdayaan masyarakat.</div><div>Meloni berupaya untuk meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi Italia. Khofifah juga aktif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Jawa Timur.</div><div><br></div><div>Meloni memiliki gaya kepemimpinan yang lebih top-down dan sentralistik. Khofifah lebih mengutamakan pendekatan bottom-up dan partisipatif.</div><div><br></div><div>Meloni menghadapi tantangan dalam mengatasi polarisasi politik di Italia. Khofifah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kerukunan dan toleransi di Jawa Timur.</div><div><br></div><div>Meloni fokus pada isu-isu imigrasi dan identitas nasional. Khofifah lebih fokus pada isu-isu sosial dan pemberdayaan masyarakat.</div><div><br></div><div>Meloni memiliki gaya kepemimpinan yang lebih formal dan protokoler. Khofifah lebih dekat dengan masyarakat dan seringkali tampil dengan gaya yang lebih santai.</div><div><br></div><div>Meloni berupaya untuk memperkuat peran Italia di panggung internasional. Khofifah juga aktif dalam mempromosikan potensi Jawa Timur di forum internasional.</div><div><br></div><div>Perbandingan gaya kepemimpinan Meloni dan Khofifah menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin dipengaruhi oleh konteks dan tantangan yang dihadapi. Meskipun berbeda dalam banyak hal, keduanya adalah pemimpin perempuan yang kuat dan berpengaruh di wilayah masing-masing.</div><div><br></div><div>Dibuat oleh AI</div>

Perbandingan Gaya Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat dan PM Italia

Giorgia Meloni, sebagai Perdana Menteri Italia, dan Khofifah Indar Parawansa, sebagai Gubernur Jawa Timur, adalah dua pemimpin p...

Read more »

Pemimpin Druze Lebanon Kecewa Israel Jebak Kelompoknya untuk Terlibat Genosida di Gaza dan Sukseskan Ambisi Ekspansi ke Suriah

<div><div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMeCbKo2wG-XYeTuWahg9C0o0GXckicl37DXa26Pr6T5thrccj8Ep3OmYb1TID-jzk-lx--HXRb0RQKD4jIgqDA0IVzF7WmklzUUmIkO1ZBGB0qaRYM083i2BYMLv1xbz4DLsAGDpdr2CyI4W9QJ654FVLFNDSob4PkX8TEHCYh5f_idEDHSA_Hk_jsXqJ"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMeCbKo2wG-XYeTuWahg9C0o0GXckicl37DXa26Pr6T5thrccj8Ep3OmYb1TID-jzk-lx--HXRb0RQKD4jIgqDA0IVzF7WmklzUUmIkO1ZBGB0qaRYM083i2BYMLv1xbz4DLsAGDpdr2CyI4W9QJ654FVLFNDSob4PkX8TEHCYh5f_idEDHSA_Hk_jsXqJ" width="400"> </a> </div>Beirut, Lebanon – Tokoh politik terkemuka Lebanon, Walid Jumblatt, baru-baru ini menyampaikan pernyataan tegas terkait representasi komunitas Druze di kawasan  tersebut. </div><div><br></div><div>Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari komunitas Druze di Beirut, Jumblatt menyatakan bahwa Sheikh Muwaffaq Tarif, pemimpin spiritual komunitas Druze di Israel, tidak mewakili mereka di Lebanon.</div><div><br></div><div>Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang potensi perpecahan dan konflik internal di antara komunitas Druze. Jumblatt, yang dikenal karena pandangan politiknya yang blak-blakan, tidak ragu-ragu dalam menyampaikan kritiknya terhadap Sheikh Tarif.</div><div><br></div><div>Baca: <b><a href="https://asiaraya-news.blogspot.com/2025/03/dinamika-sosial-budaya-druze-warnai.html?m=1">Dinamika Sosial Budaya Druze Warnai Politik Suriah</a></b></div><div><br></div><div>Menurut Jumblatt, Sheikh Tarif mengklaim mewakili Druze di wilayah tersebut melalui kerja sama dengan Zionisme. Jumblatt memperingatkan tentang bahaya menarik individu-individu yang lemah ke dalam konflik internal yang tidak dapat diprediksi.</div><div><br></div><div>"Sheikh Muwaffaq Tarif mengklaim mewakili Druze di wilayah tersebut melalui kerja sama dengan Zionis," kata Jumblatt. "Setiap wilayah dengan kehadiran Druze memiliki perwakilannya sendiri. Dia tidak mewakili kami."</div><div><br></div><div>Baca: <b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/03/warga-golan-tolak-kewarganegaraan.html?m=1">Warga Golan Tolak Kewarganegaraan Israel, Perlawanan Berkobar di Tengah Ambisi Ekspansi Tel Aviv</a></b></div><div><br></div><div>Jumblatt juga menyoroti kekhawatiran yang lebih luas tentang penggunaan Druze oleh Zionisme untuk menekan dan meng-genosida rakyat Palestina, khususnya apa yang terjadi di Gaza pada Ramadhan 2025. Dia mengungkit bahwa Zionisme berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke Jabal al-Arab di Suriah, sebuah wilayah dari di luar Golan wilayah Suriah yang diduduki Israel secara ilegal. Golan merupakan wilayah sah Suriah yang difungsikan sebagai 'buffer zone' sebagaimana Sinai di Mesir.</div><div><br></div><div>Baca: <b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/03/warga-di-dataran-tinggi-golan-yang.html?m=1">Warga di Dataran Tinggi Golan yang Diduduki Israel Masih Setia kepada Suriah</a></b></div><div><br></div><div>"Zionis menggunakan Druze sebagai tentara dan perwira dalam menekan rakyat Palestina," kata Jumblatt. "Hari ini, mereka ingin memperluas ke Jabal al-Arab."</div><div><br></div><div>Dalam pidatonya, Jumblatt menekankan pentingnya menjaga identitas Arab komunitas Druze. Dia mendesak para anggota komunitas untuk tetap setia pada warisan mereka dan menolak upaya apa pun untuk memecah belah mereka.</div><div><br></div><div>"Tantangan terbesar yang dihadapi Druze adalah menjaga identitas Arab kita," kata Jumblatt. "Kita harus tetap setia pada warisan kita dan menolak upaya apa pun untuk memecah belah kita."</div><div><br></div><div>Baca: <b><a href="https://newsyria2024.blogspot.com/2025/03/dua-negeri-satu-derita-perbandingan.html?m=1">Dua Negeri, Satu Derita: Perbandingan Sistem Kesehatan Suriah dan Palestina dalam Bayang-Bayang Konflik</a></b></div><div><br></div><div>Pernyataan Jumblatt telah memicu perdebatan sengit di antara komunitas Druze dan di seluruh wilayah tersebut. Beberapa orang mendukung pandangannya, sementara yang lain mengkritik pendekatannya yang konfrontatif.</div><div><br></div><div>Sheikh Muwaffaq Tarif belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pernyataan Jumblatt. Namun, para pendukungnya telah membela kepemimpinannya dan menolak tuduhan yang dibuat terhadapnya.</div><div><br></div><div>Situasi ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi komunitas Druze di Timur Tengah. Terletak di beberapa negara, termasuk Lebanon, Suriah, dan Israel, Druze telah lama berjuang untuk menjaga identitas dan persatuan mereka di tengah konflik regional dan ketegangan politik.</div><div><br></div><div>Pernyataan Jumblatt kemungkinan akan memperburuk ketegangan yang ada dan semakin memecah belah komunitas Druze. Masih harus dilihat bagaimana situasi ini akan berkembang dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.</div><div>Namun, satu hal yang pasti: pernyataan Jumblatt telah menyoroti isu-isu penting yang dihadapi komunitas Druze dan telah memicu diskusi yang sangat dibutuhkan tentang masa depan mereka di wilayah tersebut.</div><div><br></div><div>Penting untuk dicatat bahwa komunitas Druze adalah minoritas agama yang unik dengan sejarah dan tradisi yang kaya. Druze di Suriah dan Lebanon mengakui diri mereka sebagai Muslim atau Beragama Islam yang berakar dari ajaran Syiah Ismailiyah yang pernah berkuasa di era Fatimiyah Mesir.</div><div><br></div><div>Sementara Druze di Israel dianggap oleh negara sebagai bukan Islam tapi agama sendiri sehingga secara tidak langsung membuat Druze Israel 'murtad' secara struktur meski penganutnya bisa saja dslam niatnya tetap Islam.</div><div><br></div><div>Kalangan Druze telah lama memainkan peran penting dalam politik dan masyarakat Timur Tengah, dan kontribusi mereka harus diakui dan dihormati.</div><div><br></div></div><div><b><a href="https://youtu.be/A7hqsC367pI?si=v3_1oYCI8_GAOM9U">Dibuat oleh AI</a></b></div>

Pemimpin Druze Lebanon Kecewa Israel Jebak Kelompoknya untuk Terlibat Genosida di Gaza dan Sukseskan Ambisi Ekspansi ke Suriah

Beirut, Lebanon – Tokoh politik terkemuka Lebanon, Walid Jumblatt, baru-baru ini menyampaikan pernyataan tegas terkait represent...

Read more »

Geliat Industri Telekomunikasi Suriah

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgU_s7LnY0ZhDgiVKoCOW0ixZRmu6i_yg3c02fydpS9R8WZ5oQ1WAhY9B4eLdYGHIVDyr9JAHag55ptT-lJSwAqG37HYskxvBiX8J8cq_tdVhnTcT_vkis0Ac8fVDJu410TdmoFhuyQWQtvsbK8aiSsi5DXGjkrUjIq6GhQvDDo6xGUsMpej1xEpKhoydbA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgU_s7LnY0ZhDgiVKoCOW0ixZRmu6i_yg3c02fydpS9R8WZ5oQ1WAhY9B4eLdYGHIVDyr9JAHag55ptT-lJSwAqG37HYskxvBiX8J8cq_tdVhnTcT_vkis0Ac8fVDJu410TdmoFhuyQWQtvsbK8aiSsi5DXGjkrUjIq6GhQvDDo6xGUsMpej1xEpKhoydbA" width="400"> </a> </div>Industri telekomunikasi Suriah saat ini berada dalam kondisi yang sangat kompleks dan penuh tantangan, akibat dari konflik berkepanjangan yang melanda negara tersebut. Infrastruktur telekomunikasi mengalami kerusakan parah, dan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi menjadi sangat terbatas.</div><div><br></div><div>Sebelum konflik pecah, Suriah memiliki dua operator seluler utama, yaitu Syriatel dan MTN Syria. Keduanya menyediakan layanan telekomunikasi bagi jutaan pelanggan di seluruh negeri. Namun, konflik telah mengubah lanskap industri telekomunikasi secara drastis.</div><div><br></div><div>Kerusakan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu tantangan terbesar.</div><div><br></div><div>Banyak menara seluler dan kabel serat optik yang hancur akibat pertempuran, sehingga mengganggu jaringan telekomunikasi. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga menghambat upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur.</div><div><br></div><div>Akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi juga sangat terbatas. Di beberapa daerah yang dilanda konflik, layanan telekomunikasi terputus total. Bahkan di daerah yang relatif aman, kualitas layanan seringkali buruk dan tidak stabil.</div><div><br></div><div>Selain itu, biaya layanan telekomunikasi juga menjadi sangat mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu mengaksesnya. Hal ini semakin memperparah kesenjangan digital di Suriah.</div><div><br></div><div>Di tengah kondisi yang sulit ini, di era rejim Bashar Al Assad muncul perusahaan telekomunikasi baru bernama Ematel.</div><div><br></div><div>Perusahaan ini dikabarkan didukung oleh Asma al-Assad, istri Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kehadiran Ematel menimbulkan spekulasi bahwa perusahaan ini akan menjadi pesaing bagi Syriatel dan MTN Syria.</div><div><br></div><div>Di tengah ketidakpastian ini, masyarakat Suriah sangat membutuhkan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan terjangkau. Layanan telekomunikasi sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari, terutama di tengah konflik dan krisis ekonomi.</div><div><br></div><div>Masyarakat Suriah berharap agar pemerintah dan perusahaan telekomunikasi dapat bekerja sama untuk memperbaiki infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.</div><div>Selain itu, masyarakat juga berharap agar ada persaingan yang sehat di industri telekomunikasi Suriah, sehingga mereka dapat menikmati layanan yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau.</div><div><br></div><div>Peran Syrian Telecommunications Establishment</div><div><br></div><div>Syrian Telecommunications Establishment (STE), atau secara resmi dikenal sebagai Mu'assasat al-Ittisalat al-Suriyah, adalah perusahaan saham gabungan milik negara di Suriah. STE memainkan peran penting dalam industri telekomunikasi Suriah.</div><div>Semua dari dua belas penyedia layanan di Suriah beroperasi melalui dua perusahaan Sistem Otonom (AS), yang keduanya dimiliki oleh STE (AS29256 dan AS29386). Ini menunjukkan dominasi STE dalam infrastruktur jaringan telekomunikasi di negara tersebut.</div><div><br></div><div>Upaya Pemerintah Memperkuat Industri Telekomunikasi</div><div><br></div><div>Pemerintah Suriah telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat industri telekomunikasi, meskipun menghadapi tantangan besar akibat konflik dan sanksi internasional. Beberapa upaya tersebut antara lain:</div><div><br></div><div> * Perbaikan Infrastruktur: Pemerintah berusaha memperbaiki infrastruktur telekomunikasi yang rusak akibat konflik, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.</div><div> * Kemitraan Internasional: STE telah menjalin kemitraan dengan perusahaan internasional, seperti Samsung Korea, untuk mendapatkan solusi teknologi.</div><div> * Pengembangan Sistem Nirkabel: Sejak tahun 2006, STE telah memperoleh perjanjian untuk sistem nirkabel, seperti sistem INTRACOM IAS-W, melalui perjanjian internasional dengan pemasok perangkat keras.</div><div> * Regulasi: Pemerintah berupaya memperbarui dan memperkuat regulasi di sektor telekomunikasi untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.</div><div> * Kerjasama dengan pihak militer: diketahui bahwa ada kerjasama antara perusahaan telekomunikasi milik negara dengan pihak militer, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan.</div><div><br></div><div>Meskipun ada upaya-upaya ini, industri telekomunikasi Suriah masih menghadapi banyak tantangan. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, perusahaan telekomunikasi, dan masyarakat internasional untuk membangun kembali sektor ini dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang berkualitas.</div><div><br></div><div>Dibuat oleh AI</div>

Geliat Industri Telekomunikasi Suriah

Industri telekomunikasi Suriah saat ini berada dalam kondisi yang sangat kompleks dan penuh tantangan, akibat dari konflik berke...

Read more »

G-77 Ingin Sanksi Ekonomi ke Iran Diakhiri

<div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEhTAC95ihKB5OGpW2tCBdRds7RGxF29rmjgv-dntoP6qIjmc256uieacxir8LRDqlfg567nKPhUAtOJ4HgKAtRGUUGAJI4RNEvZWoSAbe97BT0o13_bXxjXTWBH5rT-C6apI7ADePklU/s1600/1605342002760465-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEhTAC95ihKB5OGpW2tCBdRds7RGxF29rmjgv-dntoP6qIjmc256uieacxir8LRDqlfg567nKPhUAtOJ4HgKAtRGUUGAJI4RNEvZWoSAbe97BT0o13_bXxjXTWBH5rT-C6apI7ADePklU/s1600/1605342002760465-0.png" width="400"> </a> </div>Ratusan negara yang bergabung dalam G-77 mendorong diakhirinya sanksi ekonomi ke Iran.</div><div><br></div><div>Grup yang didirikan oleh sebagian besar negara-negara non-blok ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat negara-negara berkembang.</div><div><br></div><div>Di dalamnya juga terdapat grup yang lebih kecil G-24 untuk realisasi kepentingan bersama.</div><div><br></div><div><b><u><a href="https://www.presstv.com/Detail/2020/11/14/638550/G77-China-Iran-sanctions">Baca selengkapnya</a></u></b></div><div><b><br></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFdTonqZplM7s-_GUw4B8wzpm_EjFNGBZsiUgDZt10FDxTys_hdYc9Wav2iGrrt7FHso60bbeH4wblwUXd6jifIUfQK-Qi49IwKN3ke9bCFHj_KEhqJy-_SkAoGYW8_8w1zQOUgvy7V6EG/s1600/1605342062631879-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFdTonqZplM7s-_GUw4B8wzpm_EjFNGBZsiUgDZt10FDxTys_hdYc9Wav2iGrrt7FHso60bbeH4wblwUXd6jifIUfQK-Qi49IwKN3ke9bCFHj_KEhqJy-_SkAoGYW8_8w1zQOUgvy7V6EG/s1600/1605342062631879-0.png" width="400"> </a> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7i6TmUwU-gS0dHmq_Pn-s92nV6BxQ9UKpHjHdYUpvLmkWlfLuunoIPLowcsNxRbWkMSsrt1ssHB5GxabQKjNwMDSNqh7emW0LDhdy3ng90mTmePOjSZhK9jKOrWH-jWo9-orPdMaY8y0-/s1600/1605342059327619-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7i6TmUwU-gS0dHmq_Pn-s92nV6BxQ9UKpHjHdYUpvLmkWlfLuunoIPLowcsNxRbWkMSsrt1ssHB5GxabQKjNwMDSNqh7emW0LDhdy3ng90mTmePOjSZhK9jKOrWH-jWo9-orPdMaY8y0-/s1600/1605342059327619-1.png" width="400"> </a> </div><br></b></div>

G-77 Ingin Sanksi Ekonomi ke Iran Diakhiri

Ratusan negara yang bergabung dalam G-77 mendorong diakhirinya sanksi ekonomi ke Iran. Grup yang didirikan oleh sebagian besar n...

Read more »

Biden Menang Telak dari Trump di Polling @JimlyAS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCsmT4HIXiIc0UBGEQQ87xu2yyh_5LIlltr8iZVc9xhwza9VOPVNBhIZ-X_1QhfbFVcjBlbJHbyjW6r7TRoh_UWAxK_KGoAI2Amwfu-UC20dQyzYuQG_veodoPPtkcu7GOWYR_HUQD6FgG/s1600/1604406920098331-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCsmT4HIXiIc0UBGEQQ87xu2yyh_5LIlltr8iZVc9xhwza9VOPVNBhIZ-X_1QhfbFVcjBlbJHbyjW6r7TRoh_UWAxK_KGoAI2Amwfu-UC20dQyzYuQG_veodoPPtkcu7GOWYR_HUQD6FgG/s1600/1604406920098331-0.png" width="400"> </a> </div>Capres Joe Biden menang telak dari Donald Trump dari polling Twitter di akun @JimlyAs milik anggota DPD dan Ketum ICMI Jimly Asshiddiqie ini.<div><br></div><div>Walaupun polling ini tidak menunjukkan hasil akhir pilpres AS, namun bisa dilihat antusiasme masyarakat khusunya followernya untuk berharao Biden sebagai pemenang.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1-aavXsKcf-aD4FJB7mc-wtd96m4fB0gfTFZEiUCaWIEUD4CiMjC18FQ8NB1K3alQYGPyCyFYeLB_JQHIZ4PlSSVrZBJdgZ5ciCi-C3owHQz58aeHmrXM3qMBTNUygYJkueaMKEdTR7KW/s1600/1604406916188262-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1-aavXsKcf-aD4FJB7mc-wtd96m4fB0gfTFZEiUCaWIEUD4CiMjC18FQ8NB1K3alQYGPyCyFYeLB_JQHIZ4PlSSVrZBJdgZ5ciCi-C3owHQz58aeHmrXM3qMBTNUygYJkueaMKEdTR7KW/s1600/1604406916188262-1.png" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Banyak polling serupa dilakukan oleh warganet dan anggiota DPD/DPR RI yang memang dimenangkan Joe Biden.</div><div><br></div><div><b><u><a href="https://twitter.com/JimlyAs/status/1323590498724929537?s=19">Lihat selengkapnya</a></u></b></div>

Biden Menang Telak dari Trump di Polling @JimlyAS

Capres Joe Biden menang telak dari Donald Trump dari polling Twitter di akun @JimlyAs milik anggota DPD dan Ketum ICMI Jimly Ass...

Read more »

Garap Pasar Afrika, Indonesia Beri Utang ke Aljazair

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtqkssq-lmWGWHYykZQfxgNNe3t-Y03iRIswc5C2prNYZvu8yllbAvCBN9Ya7YyaDAExIoRhB-wxlSarCvRpONJ8Rht-YBCjNetfoKh2S0jSHw5t2Fcvgm5nH6xybMQ8vqSMuQUVSYISYk/s1600/IMG_4108-01_wm.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="913" data-original-width="1600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtqkssq-lmWGWHYykZQfxgNNe3t-Y03iRIswc5C2prNYZvu8yllbAvCBN9Ya7YyaDAExIoRhB-wxlSarCvRpONJ8Rht-YBCjNetfoKh2S0jSHw5t2Fcvgm5nH6xybMQ8vqSMuQUVSYISYk/s1600/IMG_4108-01_wm.jpeg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> Indonesia bukanlah negara yang mempunyai utang saja. Akan tetapi juga memberi utang ke negara lain.<br /> <br /> Utang itu diberikan dalam bentuk pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakan BUMN seperti di Aljazair berikut. Lembaga yang memberikan utang adalah LPEI.<br /> <br /> Sebelumnya LPEI juga memberikan utang ke Nepal untuk membeli pesawat PT DI<br /> <br /> <br /> <iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/u0O-OSfVC68" width="100%"></iframe></div>

Garap Pasar Afrika, Indonesia Beri Utang ke Aljazair

Indonesia bukanlah negara yang mempunyai utang saja. Akan tetapi juga memberi utang ke negara lain. Utang itu diberikan dalam bentu...

Read more »

Turki Dilaporkan Bersedia Mengirim Pasukan Perdamaian ke Libya Jika Diminta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje3P1oNjWG_nXYKzX6HyctGd1ENjD6YR6DcNzSwU59Oz1Q1FEH4PDvzceo3fhPXr8wBnfsM_bIK2fg-IN0LLo2DFeq4CxcrrrEpwsABHtYHDOBhblOQ_zqhGoLSj18V3OsVTKDzVM25XNT/s1600/1576066994794648-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje3P1oNjWG_nXYKzX6HyctGd1ENjD6YR6DcNzSwU59Oz1Q1FEH4PDvzceo3fhPXr8wBnfsM_bIK2fg-IN0LLo2DFeq4CxcrrrEpwsABHtYHDOBhblOQ_zqhGoLSj18V3OsVTKDzVM25XNT/s1600/1576066994794648-0.png" width="400"> </a> </div>Turki dilaporkan bersedia mengirimkan pasukan perdamaian jika pemerintahan Libya meminta.<div><br></div><div>Libya saat ini masih terbagi dalam kekuasaan sipil di Tripoli dan militer di Benghazi. PM dan Jenderal Haftar mempunyai pasukan sendiri yang belum akur.</div><div><br></div><div>Lihat infonya di sini: https://youtu.be/BpvjR5vsJYI</div>

Turki Dilaporkan Bersedia Mengirim Pasukan Perdamaian ke Libya Jika Diminta

Turki dilaporkan bersedia mengirimkan pasukan perdamaian jika pemerintahan Libya meminta. Libya saat ini masih terbagi dalam kek...

Read more »