Libya dan Dua Wajah Militernya

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) di Tripoli berusaha mempertahankan legitimasi sebagai pemerintahan yang diakui dunia. Sementara di timur, <b><a href="https://youtu.be/K79b1VY7N1o?si=LDNEgcemn1rbYyiv">Tentara Nasional Libya (LNA) </a></b>yang dipimpin Khalifa Haftar beroperasi di bawah naungan parlemen Tobruk, meski tidak diakui secara internasional. Perpecahan ini membuat kekuatan militer Libya terfragmentasi, namun sekaligus memperlihatkan kontras yang mencolok antara kedua kubu.</div><div><br></div><div>GNA Tripoli bergantung pada <b><a href="https://youtu.be/pWFw4nSZjyk?si=opR2qD98ESsiWxUz">jaringan milisi lokal </a></b>yang tidak selalu memiliki struktur komando jelas. Meski mendapat pengakuan internasional, pasukan mereka kerap terlihat terpecah dan kurang terorganisir. Hal ini membuat efektivitas militernya bergantung pada dukungan asing, terutama dari Turki yang memasok drone Bayraktar TB2 dan sistem pertahanan modern.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, LNA di Tobruk dipandang lebih profesional dan terstruktur. Haftar berhasil menyatukan berbagai milisi di Libya timur ke dalam kerangka militer yang lebih hierarkis. Dengan dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia, kekuatan LNA berkembang pesat baik dari segi jumlah personel maupun alutsista. Dukungan Grup Wagner dan tentara bayaran dari Sudan serta Chad menambah bobot militer mereka.</div><div><br></div><div>Meski tidak diakui secara resmi, pemerintahan Tobruk justru mampu menciptakan struktur militer yang lebih stabil. Penguasaan mereka terhadap pangkalan udara di timur Libya memperkuat mobilitas pasukan. LNA juga memanfaatkan sistem logistik dan alutsista dengan lebih rapi, sehingga menjadikan mereka lebih tangguh dibandingkan GNA.</div><div><br></div><div>Tripoli tampak lemah bukan hanya di bidang militer, tetapi juga secara politik. Fragmentasi kekuasaan di ibu kota membuat keputusan strategis sering terhambat oleh tarik-menarik antar milisi. Ketergantungan pada sekutu asing semakin menegaskan bahwa GNA belum memiliki kemandirian penuh dalam mengelola kekuatan bersenjata.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, kelemahan LNA juga nyata. Meski lebih terorganisir, ketergantungan mereka pada dukungan eksternal menimbulkan pertanyaan soal kedaulatan. Tanpa suplai senjata dan tentara bayaran asing, kemampuan LNA bisa menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pemerintahan di Libya masih jauh dari kemandirian militer sejati.</div><div><br></div><div>Industri militer Libya pun nyaris tidak berkembang pasca runtuhnya rezim Gaddafi. Infrastruktur produksi senjata hancur dalam perang saudara, sementara embargo internasional memperparah keterbatasan mereka. Kedua kubu kini sepenuhnya bergantung pada suplai luar negeri untuk mempertahankan operasional militer.</div><div><br></div><div>Tripoli sebenarnya sempat memiliki peluang untuk membangun kembali industri pertahanan. Namun momentum itu hilang karena instabilitas politik dan kurangnya investasi. Sementara itu, LNA lebih fokus pada pengadaan langsung dari sekutu luar negeri ketimbang membangun basis produksi lokal.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan ini juga memiliki keterbatasan di laut. Tidak ada tanda signifikan bahwa Libya menambah kapal kombatan berat, apalagi kapal selam. Sebagian besar armada laut warisan Gaddafi sudah tidak operasional atau hancur dalam konflik. Hal ini membuat potensi Libya sebagai kekuatan maritim regional tertahan.</div><div><br></div><div>Dari sisi udara, Tripoli lebih mengandalkan drone Turki, sementara Tobruk mendapat pasokan jet tempur tua dari era Soviet maupun Mirage F1 Prancis. LNA bahkan memiliki keunggulan dengan tambahan drone Wing Loong II dari UEA dan sistem pertahanan Pantsir-S1 buatan Rusia.</div><div><br></div><div>Jika menilik anggaran, perbedaan keduanya cukup jelas. GNA di Tripoli mengalokasikan anggaran militer dari dana negara yang terbatas akibat blokade minyak. Estimasi belanja mereka berkisar 1–1,5 miliar dolar AS per tahun, sebagian besar untuk gaji milisi dan biaya operasi.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan Tobruk mendapat keuntungan dari dukungan finansial sekutu asing. Belanja militer mereka diperkirakan mencapai 2–2,5 miliar dolar AS per tahun, meski angka ini termasuk kontribusi non-resmi dari UEA, Mesir, dan Rusia dalam bentuk senjata serta logistik.</div><div><br></div><div>Kelemahan mendasar Tripoli adalah lemahnya komando terpusat. Milisi yang beroperasi di bawah bendera GNA lebih loyal pada kepentingan lokal dibandingkan struktur pemerintahan pusat. Hal ini membuat mereka sering berkonflik internal, bahkan sesama kelompok pro-Tripoli.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, kelemahan LNA terletak pada citra internasional. Meski lebih terorganisir, dunia masih memandang Haftar sebagai sosok kontroversial. Tidak adanya pengakuan resmi membuat hubungan diplomatik mereka terbatas, yang pada gilirannya bisa mempersulit akses teknologi militer lebih canggih.</div><div><br></div><div>Meski demikian, banyak analis menilai bahwa LNA memiliki peluang lebih besar untuk menjadi fondasi militer nasional jika Libya suatu saat bersatu kembali. Struktur mereka yang lebih rapi dan disiplin menjadi modal penting dalam membangun angkatan bersenjata reguler.</div><div><br></div><div>Tripoli dinilai telah kehilangan momentum. Meski diakui dunia, mereka gagal memanfaatkan status itu untuk memperkuat militer secara berkelanjutan. Kebergantungan pada Turki tidak bisa menutupi kenyataan bahwa GNA tidak mampu menumbuhkan kekuatan domestik yang tangguh.</div><div><br></div><div>Industri pertahanan dalam negeri yang mati suri membuat Libya hanya menjadi ajang perebutan pengaruh luar negeri. Baik Tripoli maupun Tobruk tidak mampu menghasilkan senjata sendiri dalam skala signifikan. Akibatnya, pembangunan kekuatan militer Libya masih rapuh.</div><div><br></div><div>Dalam perspektif kawasan, Libya sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi kekuatan militer penting di Afrika Utara. Sumber daya alam yang melimpah bisa menopang anggaran besar, namun konflik berkepanjangan membuat semua itu terbuang sia-sia.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan di Libya masih terjebak dalam kelemahan yang sama: ketergantungan pada aktor luar negeri. Tanpa rekonsiliasi dan penguatan industri pertahanan domestik, Libya akan tetap menjadi negara dengan kekuatan militer terfragmentasi, bukan pemain dominan di kawasan.</div><div><br></div><div>Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah salah satu dari kedua pemerintahan ini mampu memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi militer besar-besaran. Jika tidak, harapan agar pemerintahan Tripoli akan semaju Korea Selatan serta pemerintahan Tobruk akan sedisiplin Korea Utara dalam produksi senjata akan sirna dan Libya akan menjadi medan pertempuran abadi kepentingan asing tanpa arah yang jelas.</div><div><br></div><div><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Libya dan Dua Wajah Militernya

Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (...

Read more »

Dari Rudal ke Roket Antariksa: Melihat Potensi Proyek Antariksa Yaman

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFwKCQdqevu2st0vioef91q-heF1XU5eQdyT4n26w10yQlxtNe5XHGwVgeC6wvLIVestYksulifZyZVBTx-J3gSZ_rsdyQhsCer6teZQ7mrAOFmdLGA1g9Eur1zRJAF26Ti7sU_Fy9tH-c7NQYjZBhU-2E6aBSo_lcs-_C_f5P3MnfM09YxImSyrfxmyJ0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFwKCQdqevu2st0vioef91q-heF1XU5eQdyT4n26w10yQlxtNe5XHGwVgeC6wvLIVestYksulifZyZVBTx-J3gSZ_rsdyQhsCer6teZQ7mrAOFmdLGA1g9Eur1zRJAF26Ti7sU_Fy9tH-c7NQYjZBhU-2E6aBSo_lcs-_C_f5P3MnfM09YxImSyrfxmyJ0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Pemerintahan Yaman di Sanaa di belakangan ini mendapat sorotan dunia internasional karena sering meluncurkan rudal jarak jauh hingga 2.000 kilometer yang mampu menjangkau Israel.</div><div><br></div><div>Jangkauan itu mengesankan, namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah rudal tersebut bisa bertransformasi menjadi roket peluncur satelit atau satellite launch vehicle (SLV). Secara teknis, jawabannya belum, tetapi peluang ke arah itu terbuka jika ditopang dengan teknologi tambahan.</div><div><br></div><div>Rudal dengan jangkauan 2.000 kilometer sebenarnya masih berada pada kategori medium-range ballistic missile. Kemampuan semacam ini memungkinkan hulu ledak mencapai target jauh di luar perbatasan Yaman, tetapi belum cukup untuk menempatkan objek ke orbit. Untuk meluncurkan satelit, dibutuhkan kecepatan minimal 7,8 kilometer per detik, jauh di atas kecepatan rudal balistik biasa.</div><div><br></div><div>Langkah pertama agar rudal Yaman bisa berfungsi sebagai peluncur satelit adalah penambahan tahap. Rudal balistik umumnya menggunakan satu hingga dua tahap, sedangkan SLV memerlukan tiga bahkan empat tahap. Tahap tambahan berfungsi untuk mendorong muatan terus mempercepat hingga mencapai kecepatan orbit, bukan hanya lintasan parabola sub-orbital.</div><div><br></div><div>Selain penambahan tahap, sistem pemandu juga harus ditingkatkan. Rudal hanya butuh presisi pada level kilometer, sedangkan satelit membutuhkan akurasi tinggi agar tidak meleset dari orbit yang dituju. Artinya, diperlukan sistem navigasi inersial yang lebih canggih, sensor tambahan, serta komputer penerbangan dengan kemampuan koreksi real-time.</div><div><br></div><div>Struktur roket juga harus diubah agar bisa membawa muatan satelit, bukan hulu ledak militer. Kompartemen khusus diperlukan, lengkap dengan fairing yang mampu melindungi satelit dari gesekan atmosfer saat peluncuran. Perubahan ini menuntut teknologi material yang berbeda dari rudal konvensional.</div><div><br></div><div>Sumber daya propelan pun menjadi tantangan. Untuk meluncurkan satelit, roket memerlukan propelan yang lebih efisien, baik berbasis cair maupun padat. Rudal Houthi saat ini kemungkinan besar masih mengandalkan bahan bakar padat sederhana. Agar menjadi SLV, mereka harus menguasai teknologi propelan cair atau padat dengan performa tinggi.</div><div><br></div><div>Tidak kalah penting, infrastruktur peluncuran juga harus tersedia. Rudal balistik bisa diluncurkan dari kendaraan mobile atau silo sederhana, sementara roket peluncur satelit membutuhkan platform khusus. Salah satu kemungkinan yang bisa diadopsi adalah pembangunan pangkalan antariksa mobile yang bisa dipindah-pindahkan, baik di daratan maupun di kapal.</div><div><br></div><div>Pangkalan antariksa mobile akan memberi keuntungan strategis. Dengan lokasi yang bisa berpindah, peluncuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan orbit dan mengurangi risiko serangan musuh. Konsep ini bukan mustahil, karena beberapa negara sudah bereksperimen dengan peluncuran satelit dari kapal atau platform lepas pantai.</div><div><br></div><div>Meski demikian, pembangunan fasilitas mobile itu menuntut keahlian teknik yang tinggi. Diperlukan sistem kontrol, infrastruktur komunikasi, dan pusat kendali misi untuk memastikan satelit bisa masuk orbit dengan benar. Semua itu jauh lebih kompleks dibanding sekadar peluncuran rudal balistik.</div><div><br></div><div>Sanaa juga membutuhkan satelit percobaan dengan bobot ringan. Roket tahap awal tidak mungkin membawa satelit besar, sehingga fokusnya adalah nanosatelit atau cubesat. Langkah ini akan menjadi batu loncatan sebelum beralih ke muatan lebih besar.</div><div><br></div><div>Transfer teknologi juga menjadi faktor kunci. Iran misalnya, sudah pernah mengembangkan roket Safir dan Simorgh dari basis rudal balistik. Jika Sanaa mendapat bantuan serupa, kemungkinan mengembangkan SLV akan lebih terbuka. Tanpa transfer teknologi, peluang itu sangat kecil mengingat kompleksitas yang dibutuhkan.</div><div><br></div><div>Dari sisi politik, ambisi semacam ini tentu akan memicu reaksi keras internasional. Dunia akan melihatnya sebagai upaya militerisasi luar angkasa oleh aktor non-negara. Namun, bagi Sanaa, penguasaan teknologi peluncuran satelit akan menjadi simbol prestise dan alat tawar di panggung global.</div><div><br></div><div>Langkah menuju SLV juga membutuhkan keahlian sumber daya manusia. Insinyur, teknisi, hingga operator misi harus dilatih untuk menguasai disiplin ilmu aeronautika dan astrodinamika. Infrastruktur pendidikan dan riset menjadi penopang utama, sesuatu yang belum terlihat berkembang di wilayah Yaman saat ini.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, biaya pengembangan roket peluncur satelit tidak kecil. Pembuatan tahap tambahan, bahan bakar, hingga fasilitas peluncuran bisa menelan ratusan juta dolar. Dengan kondisi Yaman yang porak-poranda akibat perang, kebutuhan dana ini sulit terpenuhi tanpa dukungan eksternal.</div><div><br></div><div>Selain faktor teknis, tantangan besar lainnya adalah keamanan. Pembangunan fasilitas peluncuran bisa menjadi sasaran serangan lawan. Pangkalan mobile memang memberi fleksibilitas, tetapi tetap rentan terhadap pengintaian satelit dan serangan presisi.</div><div><br></div><div>Jika semua hambatan itu bisa diatasi, transformasi rudal menjadi roket satelit bukan hal mustahil. Sanaa bisa memulai dari langkah kecil, seperti uji coba peluncuran satelit buatan lokal berukuran kecil dengan roket tiga tahap yang dimodifikasi.</div><div><br></div><div>Dampak strategisnya akan sangat besar. Keberhasilan itu akan memberi sinyal bahwa Yaman tidak hanya mampu bertahan sebagai kekuatan militer, tetapi juga menembus sektor teknologi tinggi. Reputasi semacam ini akan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah.</div><div><br></div><div>Namun, realistisnya, jalan ke sana masih sangat panjang. Rudal dengan jangkauan 2.000 kilometer hanyalah awal. Untuk menjadi SLV sejati, Sanaa harus menempuh lompatan teknologi yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan stabilitas yang saat ini belum mereka miliki.</div><div><br></div><div>Meski begitu, wacana transformasi rudal menjadi roket satelit tetap relevan. Ia menunjukkan bagaimana teknologi militer bisa menjadi dasar bagi ambisi luar angkasa. Dalam konteks Sanaa, hal ini menambah dimensi baru pada konflik Yaman yang selama ini hanya dipandang dari sisi darat dan laut.</div><div><br></div><div>Jika ambisi ini terealisasi, Yaman bukan hanya dikenal sebagai ladang konflik, melainkan juga sebagai negara yang mampu meluncurkan satelit ke orbit. Sebuah skenario yang kini masih jauh, tetapi secara teori tetap berada dalam ranah kemungkinan.</div><div><br></div><div><p>Houthi yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer di Yaman sebenarnya juga bisa mengubah citranya dengan mengadakan perlombaan teknologi satelit dan roket. Kompetisi semacam ini dapat melibatkan universitas-universitas lokal maupun regional untuk merancang satelit kecil atau sistem propulsi sederhana. Langkah ini bukan hanya memperkuat basis teknologi, tetapi juga menjadi sarana mencari talenta baru di bidang aeronautika dan antariksa.</p> <p>Dengan adanya perlombaan teknologi, mahasiswa dan peneliti muda akan terpacu untuk menghasilkan inovasi yang relevan. Misalnya, pengembangan cubesat untuk keperluan komunikasi, pemantauan cuaca, atau observasi lahan pertanian. Di sisi lain, kompetisi roket mini bisa menjadi ajang pembelajaran praktis mengenai dinamika penerbangan, sistem kendali, dan propulsi. Semua itu secara bertahap membangun ekosistem sains dan teknologi di Yaman.</p> <p>Selain lomba, Houthi juga bisa menyelenggarakan pameran antariksa tahunan yang menampilkan hasil karya mahasiswa, peneliti, maupun industri kecil. Pameran ini akan menjadi etalase bagi potensi teknologi lokal dan bisa menarik minat investor maupun mitra internasional. Dengan menampilkan keberhasilan kecil, mereka bisa membangun kebanggaan nasional dan optimisme di tengah kondisi konflik.</p> <p>Kegiatan semacam ini juga akan memperkuat legitimasi politik. Alih-alih hanya dipandang sebagai kelompok bersenjata, Houthi bisa menampilkan diri sebagai penggerak pembangunan ilmu pengetahuan. Universitas-universitas yang terlibat juga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kapasitas penelitian, sekaligus membangun generasi muda yang lebih terdidik dan inovatif.</p> <p>Jika dijalankan secara konsisten, kombinasi lomba teknologi, riset kampus, dan pameran antariksa tahunan akan menciptakan kultur baru di Yaman. Dari kultur ini, bukan tidak mungkin lahir insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang kelak benar-benar mampu mengembangkan roket atau satelit operasional. Dengan begitu, ambisi Houthi dalam ranah teknologi tinggi tidak lagi hanya wacana, tetapi mulai terlihat jalannya.</p><p><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></p></div><div><br></div><div><br></div>

Dari Rudal ke Roket Antariksa: Melihat Potensi Proyek Antariksa Yaman

Pemerintahan Yaman di Sanaa di belakangan ini mendapat sorotan dunia internasional karena sering meluncurkan rudal jarak jauh hi...

Read more »

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerintah yang berbasis di Port Sudan di bawah kendali Sudan Armed Forces (SAF) maupun pemerintahan tandingan di Nyala yang dipimpin Rapid Support Forces (RSF), sama-sama mulai meluncurkan program pro-rakyat dengan fokus pada ketahanan pangan.</div><div><br></div><div>Langkah ini dianggap sebagai terobosan di tengah perang berkepanjangan sejak April 2023 yang meluluhlantakkan infrastruktur, memutus jalur perdagangan, dan membuat jutaan orang menghadapi ancaman kelaparan. Masing-masing pihak tampaknya menyadari bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun melalui kekuatan senjata, melainkan juga lewat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.</div><div><br></div><div>Di wilayah Port Sudan, Menteri Sumber Daya Hewan Ahmed Al-Tijani Mansour mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan sebuah kota besar khusus produksi dan manufaktur hewan di negara bagian Sungai Nil. Kota ini nantinya akan mencakup peternakan sapi, domba, hingga unta, lengkap dengan fasilitas modern untuk pemotongan, pengemasan daging, serta pabrik produk susu.</div><div><br></div><div>Proyek tersebut digadang-gadang sebagai tonggak penting untuk mengubah Sudan menjadi pusat produk hewani dunia. Standar internasional akan diterapkan agar daging, susu, dan produk olahan lainnya bisa bersaing di pasar global. Dengan langkah ini, SAF berusaha menunjukkan komitmen pada pemulihan ekonomi sekaligus solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis pangan nasional.</div><div><br></div><div>Selain sektor peternakan, wilayah yang dikuasai SAF juga memiliki kekuatan besar dalam sumber daya mineral dan energi. Port Sudan sebagai pelabuhan utama menjadi pintu keluar-masuk perdagangan, termasuk ekspor emas, minyak, dan produk pertanian. Jalur perdagangan melalui Laut Merah memberi keuntungan strategis yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak devisa.</div><div><br></div><div>Wilayah timur Sudan di bawah kendali SAF juga kaya dengan hasil pertanian seperti gandum, sorgum, dan kapas. Tanah subur di sekitar Sungai Nil menjadi modal penting untuk mendukung program ketahanan pangan. Jika dikelola optimal, hasil pertanian ini tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan paralel di Nyala yang dikendalikan RSF juga mulai merancang program pro-rakyat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Wilayah Darfur dan Kordofan dikenal kaya dengan peternakan tradisional, terutama unta dan kambing yang menjadi komoditas penting bagi perdagangan lintas perbatasan dengan Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah.</div><div><br></div><div>Selain peternakan, kawasan ini juga menyimpan potensi besar di sektor pertambangan. Emas merupakan sumber daya paling bernilai di wilayah Darfur, bahkan menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik perebutan wilayah di sana terus berlangsung. RSF telah lama dituding mengendalikan sebagian besar tambang emas, dan kini mencoba mengubahnya menjadi basis ekonomi untuk membiayai program rakyat.</div><div><br></div><div>Sumber daya alam lain seperti tanah yang luas dan padang rumput menjadikan wilayah RSF sangat potensial untuk produksi pangan. Dengan memanfaatkan jaringan perdagangan lintas batas, pemerintahan Nyala berpeluang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal.</div><div><br></div><div>Langkah kedua pemerintahan ini, meski bersifat kompetitif, dinilai membawa dampak positif bagi rakyat. Rivalitas yang sebelumnya hanya berwujud peperangan kini mulai bergeser ke arah kompetisi dalam menghadirkan kebijakan ekonomi. Bagi rakyat Sudan, ini membuka harapan baru bahwa kebutuhan dasar mereka akan lebih diperhatikan.</div><div><br></div><div>Namun, tantangan tetap besar. Infrastruktur yang rusak, jalur distribusi yang sering terputus karena pertempuran, serta sanksi internasional masih menjadi hambatan utama. Meski begitu, inisiatif yang mulai digulirkan memberi sinyal bahwa Sudan perlahan bergerak ke arah stabilisasi berbasis kebutuhan rakyat.</div><div><br></div><div>Analis menilai, jika program pro-rakyat ini konsisten dijalankan, maka Sudan berpotensi mengubah wajah konflik menjadi arena kompetisi pembangunan. Model ini meski tidak ideal, bisa mengurangi ketergantungan rakyat pada bantuan luar negeri sekaligus memperkuat legitimasi domestik masing-masing pemerintahan.</div><div><br></div><div>Kehadiran dua pemerintahan juga secara tidak langsung memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat lokal. Petani, peternak, dan pengusaha kecil kini menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat basis dukungan. Dengan demikian, konflik yang selama ini hanya dimaknai dalam kerangka militer, kini melibatkan dimensi sosial-ekonomi.</div><div><br></div><div>Ke depan, SAF diperkirakan akan terus memaksimalkan potensi pelabuhan, perdagangan internasional, serta hasil pertanian Sungai Nil. Sementara RSF akan mengandalkan emas, peternakan tradisional, serta perdagangan lintas perbatasan untuk menopang pemerintahan di wilayahnya.</div><div><br></div><div>Jika dikelola dengan strategi yang benar, kedua wilayah bisa menghasilkan model pembangunan yang saling bersaing tetapi juga saling melengkapi. Meski berseberangan secara politik, Sudan tetap satu tanah air yang memiliki kepentingan sama untuk keluar dari jerat kelaparan dan kemiskinan.</div><div><br></div><div>Program pro-rakyat yang mulai dijalankan membuka peluang terjadinya rekonsiliasi di masa depan. Jika masyarakat melihat manfaat nyata dari pembangunan, tekanan publik untuk mengakhiri konflik bersenjata bisa semakin kuat. Inilah titik awal bagi Sudan untuk menata ulang arah perjalanan politiknya.</div><div><br></div><div>Walau jalan menuju perdamaian masih panjang, langkah kedua pemerintahan paralel ini menjadi bukti bahwa Sudan tidak sepenuhnya terjebak dalam kegelapan. Ada upaya nyata untuk memprioritaskan rakyat, sekalipun melalui kompetisi yang keras.</div><div><br></div><div>Di balik rivalitas, rakyat Sudan kini berharap bahwa program pangan dan pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi alat propaganda politik, melainkan benar-benar solusi untuk kehidupan yang lebih baik.</div><div><br></div><div>Dari Port Sudan hingga Nyala, dari Sungai Nil hingga gurun Darfur, Sudan kini berada di persimpangan jalan. Jika kedua pemerintahan mampu memaksimalkan sumber daya alamnya dengan bijak, maka masa depan negara itu bisa jauh lebih cerah dibanding hari ini.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/09/jalan-panjang-sdf-kurdi-menjadi.html#google_vignette">Baca selanjutnya</a></b></div>

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerint...

Read more »