Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpastian sistem moneter Somalia. Langkah ini muncul setelah bertahun-tahun frustrasi atas lambannya upaya pemerintah pusat Somalia dalam membentuk kembali sistem keuangan nasional yang stabil sejak keruntuhan negara pada awal 1990-an. Bagi Puntland, sebuah negara bagian semi-otonom di timur laut Somalia, menciptakan mata uang lokal dianggap sebagai solusi pragmatis dalam menghadapi stagnasi moneter yang berkepanjangan.</div><div><br></div><div>Presiden Puntland, Said Abdullahi Deni, menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk pemisahan dari Somalia, melainkan upaya untuk menyelamatkan kestabilan ekonomi wilayahnya. Menurut Deni, banyak negara federal di dunia yang berhasil mengelola dua mata uang tanpa harus kehilangan identitas nasional. Ia menyatakan bahwa jika nanti sistem keuangan Somalia sudah pulih dan nasionalisasi mata uang tercapai, Puntland siap menyelaraskan diri kembali.</div><div><br></div><div>Namun niat membentuk mata uang sendiri tentu tidak lepas dari konsekuensi serius. Di satu sisi, keuntungan besar terletak pada kendali fiskal yang lebih besar. Puntland dapat merancang kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi ekonominya sendiri, termasuk mengatur suku bunga, mengelola inflasi, dan menyesuaikan jumlah uang beredar. Hal ini akan memungkinkan wilayah tersebut membangun stabilitas lokal di tengah kekacauan finansial nasional.</div><div><br></div><div>Kebijakan ini juga bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi lokal. Di tengah lemahnya peran Bank Sentral Somalia, banyak warga merasa lebih percaya pada sistem ekonomi yang dikelola secara lokal. Mata uang baru dapat menjadi simbol kemandirian administratif, sekaligus alat untuk mempercepat perdagangan domestik dan regional.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, risiko besar membayangi langkah tersebut. Salah satunya adalah potensi inflasi tinggi jika penerbitan uang tidak disertai dengan cadangan nilai atau pengawasan ketat. Dalam sejarah negara-negara berkembang, peluncuran mata uang baru sering kali memicu ketidakpastian nilai tukar dan hilangnya kepercayaan masyarakat jika tidak dikelola dengan profesional.</div><div><br></div><div>Keraguan juga muncul dari ketergantungan masyarakat Somalia, termasuk di Puntland, pada dolar AS dan sistem uang elektronik. Saat ini, sebagian besar transaksi di wilayah itu berlangsung melalui mobile money berbasis dolar. Memperkenalkan mata uang baru dapat menimbulkan kebingungan dan disrupsi terhadap sistem pembayaran yang sudah mapan.</div><div><br></div><div>Tantangan lainnya adalah logistik dan biaya produksi mata uang. Mulai dari desain, pencetakan, hingga distribusi mata uang fisik membutuhkan dana besar dan sistem keamanan yang ketat. Jika tidak diawasi dengan baik, risiko pemalsuan atau penyalahgunaan bisa mengancam kredibilitas mata uang baru tersebut sejak awal.</div><div><br></div><div>Dampak dari langkah ini terhadap hubungan Puntland dengan pemerintah pusat Somalia juga menjadi perhatian. Meski Presiden Deni menyatakan dukungannya terhadap kesatuan nasional, kenyataan bahwa satu wilayah punya mata uang sendiri bisa memunculkan persepsi separatisme dan memperburuk fragmentasi dalam struktur negara Somalia yang sudah rapuh.</div><div><br></div><div>Namun demikian, realitas politik dan ekonomi Somalia tidak bisa diabaikan. Ketidakefisienan pemerintah pusat, minimnya institusi keuangan nasional yang berfungsi, serta tekanan terhadap stabilitas harga membuat banyak pihak di Puntland merasa bahwa menunggu reformasi nasional adalah pilihan yang terlalu mahal dan berisiko tinggi.</div><div><br></div><div>Mata uang lokal juga dapat membuka jalan bagi integrasi ekonomi regional. Puntland, yang memiliki pelabuhan aktif dan kedekatan geografis dengan Yaman dan Djibouti, bisa menjajaki kerja sama dagang bilateral lebih luas. Jika stabil, mata uangnya bisa digunakan dalam transaksi lintas batas, memperkuat posisi ekonominya di kawasan Tanduk Afrika.</div><div><br></div><div>Meski demikian, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada tata kelola ekonomi internal. Pemerintah Puntland harus membangun sistem bank lokal yang transparan, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa mata uang baru tidak digunakan untuk pembiayaan defisit fiskal tanpa kendali yang justru berisiko menghancurkan nilai tukar.</div><div><br></div><div>Masalah lain yang harus diantisipasi adalah dualisme sistem keuangan di masyarakat. Jika mata uang lokal diperkenalkan tetapi sebagian besar penduduk tetap menggunakan dolar, maka akan terjadi segregasi ekonomi yang memperlemah efektivitas kebijakan moneter. Dibutuhkan kampanye edukasi besar-besaran dan insentif nyata untuk mendorong penggunaan mata uang sendiri.</div><div><br></div><div>Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mata uang baru tidak menghambat bantuan internasional atau kerja sama dengan lembaga keuangan luar negeri. Lembaga-lembaga donor, yang selama ini beroperasi dalam mata uang asing, mungkin akan membutuhkan waktu dan mekanisme baru untuk menyesuaikan diri dengan sistem moneter Puntland yang baru.</div><div><br></div><div>Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa peluncuran mata uang lokal bisa sukses bila didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan sistem. Zimbabwe, Sudan Selatan, dan Kosovo pernah melakukannya, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada manajemen ekonomi dan kepercayaan publik.</div><div><br></div><div>Langkah Puntland ini sekaligus menjadi tekanan tidak langsung bagi pemerintah pusat Somalia untuk mempercepat reformasi moneter nasional. Jika wilayah-wilayah lain melihat keberhasilan inisiatif Puntland, bisa saja muncul gerakan serupa di wilayah semi-otonom lainnya, mempercepat disintegrasi ekonomi nasional yang lebih besar.</div><div><br></div><div>Namun di sisi optimis, jika dikelola hati-hati dan transparan, mata uang Puntland bisa menjadi eksperimen kebijakan yang sukses dan bahkan menjadi prototipe untuk mata uang Somalia yang lebih kuat di masa depan. Dengan kata lain, keputusan ini bukan akhir dari persatuan Somalia, melainkan awal dari revitalisasi struktur fiskalnya.</div><div><br></div><div>Situasi Somalia yang kompleks menuntut solusi yang tidak konvensional. Dalam kerangka itu, rencana Puntland bisa dilihat bukan sebagai upaya memisahkan diri, melainkan cara pragmatis untuk bertahan dan berkembang dalam sistem yang belum stabil. Yang menjadi kunci adalah komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat.</div><div><br></div><div>Tahun 2025 akan menjadi titik penting yang menentukan apakah eksperimen moneter ini membawa stabilitas ekonomi atau justru menciptakan persoalan baru. Dunia internasional dan warga Somalia akan menilai, apakah Puntland berhasil membuktikan bahwa desentralisasi fiskal bisa menjadi jalan keluar dari kemacetan nasional.</div><div><br></div><div><b><a href="https://g15-summit.blogspot.com/2025/07/pembekuan-dana-suriah-di-lebanon-segera.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpasti...

Read more »

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam dinamika ekonomi kawasan Timur Tengah. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah embargo yang melumpuhkan, Suriah kini melihat secercah harapan untuk memulihkan perekonomiannya. Salah satu dampak langsung dari langkah ini adalah potensi pembebasan dana-dana milik warga, lembaga, dan perusahaan milik negara Suriah yang selama ini terjebak di sistem perbankan Lebanon.</div><div><br></div><div>Sejak krisis ekonomi menghantam Lebanon pada 2019, jutaan dolar dana milik warga Suriah mendadak tak bisa ditarik. Bank-bank Lebanon, yang sebelumnya menjadi saluran utama akses dolar bagi warga dan elite bisnis Suriah, lumpuh nyaris seketika. Deposit ditahan, transaksi dibekukan, dan tak ada kepastian hukum terkait akses terhadap rekening-rekening tersebut. Kondisi ini memperparah krisis di Suriah, yang pada saat bersamaan sedang bergulat dengan dampak sanksi internasional dan runtuhnya nilai tukar lira Suriah.</div><div><br></div><div>Selama bertahun-tahun, pemerintah Suriah kesulitan menjangkau aset-aset tersebut karena kombinasi tekanan sanksi dan hubungan diplomatik yang tegang. Namun kini, dengan dicabutnya sanksi oleh Washington, Damaskus memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menegosiasikan pemulangan dana-dana tersebut secara formal. Upaya ini sangat krusial dalam proses rekonstruksi nasional pasca-kejatuhan rezim Assad, yang menandai era baru dalam politik dan perekonomian Suriah.</div><div><br></div><div>Bank-bank Lebanon selama ini tidak berada di bawah aturan kontrol modal formal, menjadikan pembekuan rekening sebagai praktik yang tak dilandasi hukum yang kokoh. Warga Suriah, yang notabene bukan warga negara Lebanon, berada dalam posisi yang sangat lemah untuk menuntut hak mereka. Sebagian di antaranya bahkan dianggap mencurigakan secara politik, sehingga memperumit proses hukum yang hendak mereka tempuh untuk memulihkan dana.</div><div><br></div><div>Pembukaan kembali jalur keuangan lintas negara ini memberikan peluang luar biasa bagi pemerintah baru Suriah untuk mendapatkan akses langsung terhadap dana likuid yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar. Uang yang sebelumnya terjebak di Lebanon dapat menjadi pendorong utama untuk memulai kembali roda ekonomi nasional yang hampir mati akibat perang dan blokade ekonomi.</div><div><br></div><div>Selain individu dan pebisnis, banyak lembaga dan BUMN Suriah yang menyimpan dananya di bank-bank Lebanon selama konflik berkecamuk. Ketika sistem perbankan lokal hancur atau tidak berfungsi, Lebanon menjadi satu-satunya jalan aman untuk menjaga kestabilan keuangan. Dengan dibukanya kemungkinan pemulangan dana, perusahaan-perusahaan milik negara kini bisa memulihkan operasionalnya secara bertahap.</div><div><br></div><div>Namun kebangkitan ekonomi ini tidak akan terjadi otomatis tanpa kesiapan institusional di dalam negeri. Pemerintah Suriah harus memperkuat sektor perbankannya sebagai prioritas utama. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem perbankan luar negeri terbukti menjadi titik lemah fatal ketika situasi politik dan ekonomi berubah drastis. Sistem keuangan domestik yang kuat adalah fondasi dari kedaulatan ekonomi yang sejati.</div><div><br></div><div>Kementerian Keuangan Suriah perlu segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pemulangan aset di luar negeri, khususnya di Lebanon. Mekanisme hukum lintas negara dan negosiasi bilateral harus dipersiapkan dengan matang untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut tidak hanya kembali, tetapi juga digunakan secara transparan dan efisien untuk kepentingan rakyat.</div><div><br></div><div>Ke depan, perbankan Suriah harus mengalami modernisasi besar-besaran. Transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan perlu diperkuat agar mampu menampung aliran dana besar dari luar negeri tanpa menimbulkan distorsi ekonomi atau korupsi. Pengalaman pahit pembekuan dana harus menjadi pelajaran penting untuk tidak lagi mengandalkan negara tetangga sebagai penyimpan utama aset nasional.</div><div><br></div><div>Kondisi di Lebanon sendiri masih belum stabil. Meski bank-bank mulai kembali beroperasi secara terbatas, belum ada kejelasan hukum menyeluruh terkait status deposit asing yang dibekukan. Oleh karena itu, negosiasi pemerintah Suriah dengan otoritas Lebanon harus menyentuh dimensi politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Terlebih, pemulihan hubungan antara kedua negara masih dibayangi oleh ketegangan pasca-perang.</div><div><br></div><div>Bagi rakyat Suriah, terutama kelas menengah dan pengusaha kecil, pembebasan deposit ini bisa menjadi penyelamat. Banyak di antara mereka yang kehilangan akses ke dana simpanan yang selama ini mereka andalkan untuk bertahan hidup atau menjalankan usaha. Pemerintah harus menjamin bahwa pemulangan dana ini benar-benar menyentuh masyarakat luas, bukan hanya elite atau perusahaan besar.</div><div><br></div><div>Bank Sentral Suriah juga dituntut memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas moneter. Salah satu dampak dari pembekuan dana adalah anjloknya nilai tukar lira Suriah dan lonjakan inflasi. Ketersediaan kembali cadangan devisa yang signifikan dari luar negeri akan memberikan ruang untuk memperkuat nilai tukar dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.</div><div><br></div><div>Langkah Amerika Serikat ini juga dapat mendorong negara-negara lain untuk meninjau kembali kebijakan mereka terhadap Suriah. Jika proses pemulihan ekonomi berjalan lancar dan transparan, kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Suriah bisa tumbuh kembali. Hal ini akan membuka peluang investasi asing yang lebih luas di masa mendatang.</div><div><br></div><div>Namun risiko tetap ada. Beberapa negara mungkin masih menaruh curiga terhadap asal-usul sebagian dana Suriah yang disimpan di luar negeri, terutama yang terkait dengan rezim sebelumnya. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pelaporan aset sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemulangan dana tidak menimbulkan konflik hukum atau reputasi.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, pembelajaran terbesar dari krisis ini adalah pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal. Suriah tak bisa lagi menyerahkan nasib ekonominya kepada dinamika politik regional atau global. Kemandirian fiskal dan perbankan harus menjadi pilar utama dalam rekonstruksi nasional.</div><div><br></div><div>Kini, dengan momentum geopolitik yang mulai menguntungkan, Suriah berada di persimpangan yang menentukan. Jika bisa mengelola pemulihan ekonomi ini secara bijak dan inklusif, negeri itu bisa bangkit dari reruntuhan konflik menuju fase pembangunan yang lebih berkelanjutan. Tapi jika kesempatan ini kembali disia-siakan, masa depan ekonomi Suriah bisa kembali tenggelam dalam ketidakpastian.</div><div><br></div><div><b><a href="https://asiaraya-news.blogspot.com/2025/07/melihat-daya-tawar-sdf-kurdi-di-politik.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam di...

Read more »

Krisis Kamp Rohingya Terancam Picu Gelombang Baru Perdagangan Manusia

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiTMjbaH2G2jC9tuBQeagZdV7aBkQl4JZNHpRTLBqfGM8XFWjT3h3FFa4EVU6c7Ps4aCzzlhuFS1IWOjHNaxS3eHLKu64blb3XYcdPNwE6fd91XkQiXyc9wL_FnSZPfuapPvyWrsAf5QYg4WIAvfjQcp6tdzWBA6qgUCgNfbr9NZmkRjz4vXbnNwQvOWXD"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiTMjbaH2G2jC9tuBQeagZdV7aBkQl4JZNHpRTLBqfGM8XFWjT3h3FFa4EVU6c7Ps4aCzzlhuFS1IWOjHNaxS3eHLKu64blb3XYcdPNwE6fd91XkQiXyc9wL_FnSZPfuapPvyWrsAf5QYg4WIAvfjQcp6tdzWBA6qgUCgNfbr9NZmkRjz4vXbnNwQvOWXD" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Stabilitas kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keamanan memburuk, sementara bantuan internasional terus menyusut. Padahal, lebih dari 1,1 juta warga Rohingya menggantungkan hidup mereka pada lingkungan sempit dan tidak manusiawi di kamp-kamp seperti Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox’s Bazar. Ketidakpastian masa depan dan tekanan ekonomi yang makin parah dikhawatirkan memicu gelombang pelarian baru menuju Asia Tenggara, bahkan Australia.</div><div><br></div><div>Kamp-kamp yang selama ini dianggap stabil meskipun represif, kini berubah menjadi tempat berbahaya. Ketegangan meningkat akibat bentrok bersenjata antar kelompok militan Rohingya seperti Rohingya Solidarity Organisation (RSO) dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Gencatan senjata yang sebelumnya dicapai antara kelompok-kelompok tersebut telah runtuh, memperburuk kondisi keamanan internal.</div><div><br></div><div>Selain konflik internal, keberhasilan militer kelompok pemberontak Arakan Army (AA) di negara bagian Rakhine, Myanmar, juga berdampak langsung pada situasi kamp di Bangladesh. Sejak AA menguasai sekitar 90 persen wilayah Rakhine, gelombang pengungsian baru terus berdatangan ke Bangladesh, dengan lebih dari 150.000 Rohingya tercatat melintasi perbatasan hanya dalam beberapa bulan terakhir.</div><div><br></div><div>Kemenangan AA juga menghentikan sebagian besar arus penyelundupan narkoba dari Myanmar ke Bangladesh, sebuah aktivitas ilegal yang selama ini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga kamp. Kini, dengan sumber ekonomi yang tertutup, rasa frustrasi dan keputusasaan meningkat tajam di kalangan pengungsi, terutama generasi muda yang tidak diizinkan bekerja ataupun bersekolah.</div><div><br></div><div>Dalam kondisi genting ini, rencana pemotongan bantuan pangan internasional menjadi ancaman nyata. Program Pangan Dunia (WFP) yang sebelumnya menyediakan jatah makanan senilai USD 12,50 per bulan per orang terancam dikurangi drastis, setelah Amerika Serikat menarik sebagian dana bantuannya. Para pekerja kemanusiaan meyakini, pemotongan ini akan mendorong banyak pengungsi mengambil risiko meninggalkan kamp secara ilegal demi mencari makan dan pekerjaan.</div><div><br></div><div>Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan patroli di wilayah pantai dan laut untuk mencegah keberangkatan kapal pengungsi. Namun, keterbatasan sumber daya, kapal yang rusak, dan minimnya teknologi pengawasan membuat penjagaan menjadi tidak efektif. Sejak awal 2024, ratusan kapal kecil telah berhasil lolos, membawa ribuan Rohingya ke perairan Indonesia, Malaysia, dan bahkan Australia.</div><div><br></div><div>Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketertarikan jaringan penyelundupan manusia untuk kembali beroperasi. Dengan bayaran yang mencapai USD 4.000 per orang, perjalanan berbahaya melalui laut bukan hanya menjadi pilihan, tapi semakin terorganisir. Beberapa laporan menyebutkan adanya dukungan logistik dari wilayah Asia Tenggara, bahkan indikasi keterlibatan jaringan di Australia.</div><div><br></div><div>Pemerintah Bangladesh menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka menolak pemukiman permanen para pengungsi dan terus menyerukan repatriasi ke Myanmar. Namun di sisi lain, pemerintahan baru yang terbentuk tahun lalu mulai membuka komunikasi dengan Arakan Army untuk membuka koridor kemanusiaan ke Rakhine. Sayangnya, rencana itu ditolak oleh militer Bangladesh dan oposisi politik dalam negeri.</div><div><br></div><div>Sementara itu, keengganan Myanmar untuk menerima kembali pengungsi Rohingya membuat kebijakan repatriasi menjadi jalan buntu. Otoritas Myanmar yang kini kehilangan kendali atas sebagian besar Rakhine tak punya kapasitas ataupun kemauan politik untuk menampung kembali etnis yang selama ini mereka tindas. Harapan akan solusi jangka panjang semakin menipis di tengah kekacauan internal negara itu.</div><div><br></div><div>Australia sebagai salah satu mitra strategis Bangladesh mencoba merespons kondisi ini. Dua kesepakatan penting telah ditandatangani: nota kesepahaman tentang keamanan maritim dan prosedur penanganan migrasi ilegal. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih diragukan jika kondisi di kamp terus memburuk dan arus pengungsi meningkat.</div><div><br></div><div>Gelombang pelarian baru, jika tak dicegah, bisa membawa implikasi luas bagi kawasan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand kemungkinan kembali menjadi tujuan utama perjalanan laut berbahaya. Kematian di laut yang sebelumnya terjadi akibat kapal karam dan kelaparan bisa kembali terulang jika tidak ada tindakan kolektif internasional.</div><div><br></div><div>Lebih jauh lagi, krisis ini memperlihatkan lemahnya solidaritas internasional terhadap tragedi Rohingya. Meskipun banyak negara bersimpati secara diplomatis, bantuan nyata dan solusi politik jangka panjang masih belum terlihat. Kamp-kamp di Bangladesh telah menjadi simbol kemacetan solusi global atas krisis pengungsi modern.</div><div><br></div><div>Bangladesh, yang selama ini menanggung beban besar pengungsian, juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari komunitas internasional. Tanpa bantuan tambahan dan solusi konkret, negara ini bisa kehilangan kendali atas situasi, mengarah pada bencana kemanusiaan dan keamanan lintas batas yang lebih luas.</div><div><br></div><div>Para pengungsi Rohingya saat ini berada dalam situasi tidak menentu. Mereka tidak bisa kembali ke Myanmar, tidak diterima sebagai warga Bangladesh, dan hidup tanpa harapan di kamp-kamp yang makin tidak layak huni. Dalam situasi seperti ini, keputusan nekat untuk melarikan diri melalui laut bukan lagi pilihan terakhir, tetapi satu-satunya jalan keluar yang tersisa.</div><div><br></div><div>Akses pendidikan, kebebasan bergerak, dan kesempatan ekonomi yang layak seharusnya menjadi bagian dari hak dasar manusia yang diberikan kepada pengungsi. Membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian hanya akan melanggengkan penderitaan dan menciptakan generasi tanpa masa depan.</div><div><br></div><div>Jika dunia gagal bertindak sekarang, krisis Rohingya akan terus memburuk. Arus pelarian baru bisa menjadi awal dari bencana kemanusiaan yang lebih besar di kawasan. Yang dibutuhkan bukan hanya belas kasihan, tapi kepemimpinan dan keberanian politik dari para pemegang kebijakan global.</div><div><br></div><div>Waktu tidak berpihak kepada Rohingya. Mereka telah terlalu lama menjadi korban diskriminasi, pengusiran, dan pengabaian. Gelombang pengungsian berikutnya hanya tinggal menunggu badai monsun reda. Dunia harus bertindak sebelum semua terlambat.</div><div><br></div><div><div>Amerika Serikat telah mengajukan proposal penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pemulangan pengungsi Rohingya, yang berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi pemerintahan sementara Bangladesh dan Penasihat Keamanan Nasional Khalilur Rahman (Roger Rahman).</div><div><br></div><div>Pada 10 Juni, AS mendorong dimulainya dialog yang komprehensif dan inklusif guna menjamin proses pemulangan Rohingya secara aman dan sukarela, serta menyerukan keterlibatan Arakan Army, kelompok pemberontak yang saat ini menguasai wilayah Rakhine di Myanmar. Namun, usulan ini bisa memicu kontroversi lebih lanjut terhadap upaya negosiasi yang selama ini dilakukan pemerintahan sementara Bangladesh pimpinan Dr. Yunus dan penasihat keamanan Khalilur Rahman dengan kelompok bersenjata tersebut di Rakhine.</div><div><br></div><div>Dalam konferensi pers yang digelar saat sesi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Duta Besar AS Jonathan Schrier menyatakan bahwa partisipasi “semua pihak” sangat penting dalam proses pemulangan Rohingya, terutama mencakup Arakan Army, mengingat kelompok tersebut kini menguasai sebagian besar wilayah Rakhine.</div><div><br></div><div>Pernyataan ini muncul di tengah tuduhan pelanggaran HAM yang diarahkan kepada Arakan Army. Para pengamat lokal dan warga pengungsi melaporkan bahwa kelompok tersebut terlibat dalam perekrutan paksa, penindasan, peradilan sewenang-wenang, serta serangan etnis terhadap komunitas minoritas, khususnya Rohingya. Meskipun Arakan Army mengklaim sebagai kekuatan perlawanan terhadap militer Myanmar, kekuasaan yang mereka peroleh belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi warga sipil.</div><div><br></div></div><div><br></div><div><b><a href="https://sekolahkukusan.blogspot.com/2025/06/rohingya-tanpa-pemimpin-kharismatik-di.html?m=1">Baca selengkapnya</a></b></div>

Krisis Kamp Rohingya Terancam Picu Gelombang Baru Perdagangan Manusia

Stabilitas kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keamanan ...

Read more »

Kembalinya Pengusaha Suriah: Peluang dan Tantangan Rekonstruksi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh6HMNiNljnpXNPJjdp_0Cn8XhmF4tUh6ut7yA1-zbE4opgJ26gZFQGC0C13DIMEnmInRC28GN7tcFlaEzYddZiyzHOaIufXtm10snLkpV_bVdfY2I2pJSahjJcQOC9KcbJJE5rc-HcqFdzada6O-vkGkF6wCUiDs6I8mCcWgU0JNtVAIIzqWxyCQIENHEF" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh6HMNiNljnpXNPJjdp_0Cn8XhmF4tUh6ut7yA1-zbE4opgJ26gZFQGC0C13DIMEnmInRC28GN7tcFlaEzYddZiyzHOaIufXtm10snLkpV_bVdfY2I2pJSahjJcQOC9KcbJJE5rc-HcqFdzada6O-vkGkF6wCUiDs6I8mCcWgU0JNtVAIIzqWxyCQIENHEF" width="400"> </a> </div>Konflik yang berkepanjangan di Suriah telah mendorong jutaan warganya untuk mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Turki. Di Turki, para pengungsi Suriah tidak hanya mencari perlindungan, tetapi juga membangun kehidupan baru dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.</div><div><br></div><div>Data dari Penelitian Kebijakan Ekonomi Turki (TEPAV) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengusaha Suriah telah mendirikan 118 perusahaan hanya dalam bulan Januari tahun itu, dengan total modal 17,1 juta lira Turki. Angka ini mencerminkan semangat kewirausahaan yang kuat di antara para pengungsi Suriah.</div><div><br></div><div>Jika dibandingkan dengan Desember 2017, jumlah perusahaan yang didirikan dengan modal Suriah meningkat 24,2%, dan ukuran modal mereka melonjak 32,2%. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan finansial para pengusaha Suriah di Turki.</div><div><br></div><div>Secara keseluruhan, antara tahun 2011 dan 2017, sebanyak 6.589 perusahaan didirikan dengan modal Suriah di Turki.</div><div><br></div><div>Istanbul menjadi kota dengan volume modal Suriah terbesar, diikuti oleh Mersin.</div><div><br></div><div>Sektor pemasaran, real estat, dan perdagangan ritel menjadi sektor yang paling diminati oleh para pengusaha Suriah.</div><div><br></div><div>Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Suriah pada Januari 2018 mewakili 14% dari total 844 perusahaan dengan modal asing yang didirikan di Turki pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan mereka terhadap ekonomi Turki.</div><div><br></div><div>Laporan ekonomi sebelumnya mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan Suriah yang beroperasi di Turki telah melebihi 10.000. Beberapa pengusaha Suriah dengan modal besar bahkan memilih Siprus Utara sebagai lokasi investasi mereka. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari status "tamu" menjadi "stabil" di antara komunitas Suriah di Turki.</div><div><br></div><div>Awalnya, hukum Turki tidak mengizinkan pengungsi Suriah untuk bekerja. Namun, setelah perubahan undang-undang, mereka diberikan izin kerja dengan batasan tertentu terkait lokasi dan sektor pekerjaan. Batasan persentase pekerja Suriah di setiap perusahaan juga diberlakukan, yaitu tidak lebih dari 10%.</div><div><br></div><div>Dengan situasi di Suriah yang berangsur-angsur stabil, muncul peluang bagi para pengusaha Suriah di Turki untuk kembali ke tanah air mereka dan berkontribusi dalam rekonstruksi negara. Pengalaman dan modal yang mereka kumpulkan di Turki dapat menjadi aset berharga bagi Suriah.</div><div><br></div><div>Rekonstruksi Suriah membutuhkan investasi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, perumahan, dan industri. Pengusaha Suriah yang telah sukses di Turki memiliki potensi untuk memimpin upaya rekonstruksi ini.</div><div>Selain itu, pengetahuan mereka tentang pasar Turki dan jaringan bisnis yang telah mereka bangun dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi antara Turki dan Suriah.</div><div><br></div><div>Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Kondisi keamanan yang belum sepenuhnya stabil, infrastruktur yang rusak, dan birokrasi yang rumit dapat menghambat upaya rekonstruksi.</div><div><br></div><div>Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah Turki dan Suriah, serta komunitas internasional, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kembalinya para pengusaha Suriah.</div><div>Pemerintah Turki dapat memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan Suriah yang ingin berinvestasi di Suriah, seperti keringanan pajak dan akses ke pembiayaan.</div><div><br></div><div>Pemerintah Suriah perlu menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para pengusaha Suriah, dengan menjamin keamanan, stabilitas, dan transparansi.</div><div><br></div><div>Komunitas internasional dapat memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya rekonstruksi Suriah dan memfasilitasi kembalinya para pengusaha Suriah.</div><div><br></div><div>Kembalinya para pengusaha Suriah ke tanah air mereka tidak hanya akan berkontribusi pada rekonstruksi ekonomi Suriah, tetapi juga memperkuat hubungan antara Turki dan Suriah.</div><div><br></div><div>Dengan semangat kewirausahaan dan pengalaman yang mereka miliki, para pengusaha Suriah memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam membangun kembali Suriah.</div><div><br></div><div>Dukungan dari semua pihak terkait sangat penting untuk mewujudkan potensi ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Suriah.</div><div><br></div><div><b><a href="https://tobaposcom.blogspot.com/2022/11/10-ribu-perusahaan-suriah-beroperasi-di.html?m=1">Dibuat oleh AI</a></b></div>

Kembalinya Pengusaha Suriah: Peluang dan Tantangan Rekonstruksi

Konflik yang berkepanjangan di Suriah telah mendorong jutaan warganya untuk mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Turki....

Read more »

Kepatuhan Konsesi Jalan Tol: Menuju Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjsxtRqBQnNSpWAXtxEvIRIDuk40_-BKm-rfOQmDe0skF6z1auzw6TFWqOdkEMetsoDYOPQvvZqUHXHWq34Iq67Z-Ex1-FbmojkahprFVORpUt9eYS956EZQ2le0G3fp9GPIYNBnbIuiJssYdAolc7tSyFuXOv0tdM7zGKVE83DuZkdAVFnmE9zPO6Sm7bG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjsxtRqBQnNSpWAXtxEvIRIDuk40_-BKm-rfOQmDe0skF6z1auzw6TFWqOdkEMetsoDYOPQvvZqUHXHWq34Iq67Z-Ex1-FbmojkahprFVORpUt9eYS956EZQ2le0G3fp9GPIYNBnbIuiJssYdAolc7tSyFuXOv0tdM7zGKVE83DuZkdAVFnmE9zPO6Sm7bG" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Konsesi jalan tol di Indonesia, yang umumnya berdurasi 20 tahun, merupakan perjanjian penting antara pemerintah dan perusahaan swasta. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan tol. Kepatuhan terhadap peraturan konsesi ini sangat penting untuk menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan.</div><div><br></div><div>Salah satu aspek penting dari konsesi jalan tol adalah pengembalian jalan tol kepada negara setelah masa konsesi berakhir. Pengembalian ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola jalan tol sebagai jalan publik, yang dapat diakses oleh semua warga negara. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk membangun jalan tol baru dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional.</div><div><br></div><div>Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perpanjangan konsesi jalan tol. Perpanjangan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti monopoli, kurangnya inovasi, dan harga tol yang tinggi. Untuk menghindari masalah ini, pemerintah perlu menegakkan peraturan konsesi dengan tegas dan tidak memberikan perpanjangan konsesi kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.</div><div><br></div><div>Perusahaan pengelola jalan tol juga perlu didorong untuk lebih kreatif dalam mengembangkan bisnis mereka. Mereka dapat membangun jalan tol baru sebelum masa konsesi jalan tol yang ada berakhir. Hal ini akan menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong inovasi dalam industri jalan tol.</div><div><br></div><div>Sebagai perbandingan, pengelolaan jalan tol di luar negeri bervariasi. Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jerman, jalan tol umumnya dikelola oleh pemerintah. Namun, ada juga negara-negara yang memberikan konsesi jalan tol kepada perusahaan swasta, seperti Australia dan Spanyol.</div><div><br></div><div>Di negara-negara yang memberikan konsesi jalan tol kepada perusahaan swasta, peraturan konsesi biasanya lebih ketat dan transparan. Pemerintah juga memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan jalan tol.</div><div><br></div><div>Selain itu, jalan tol di luar negeri seringkali memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti jalur sepeda motor, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda. Fasilitas-fasilitas ini membuat jalan tol lebih inklusif dan ramah lingkungan.</div><div><br></div><div>Di Indonesia, jalan tol umumnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna sepeda motor, yang seringkali merupakan kelompok masyarakat yang kurang mampu.</div><div><br></div><div>Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membangun jalur sepeda motor di jalan tol. Jalur sepeda motor dapat meningkatkan keselamatan pengguna sepeda motor dan mengurangi kemacetan di jalan-jalan arteri.</div><div><br></div><div>Pembangunan jalur sepeda motor di jalan tol juga dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sepeda motor merupakan moda transportasi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan dibandingkan mobil.</div><div><br></div><div>Namun, pembangunan jalur sepeda motor di jalan tol perlu dilakukan dengan hati-hati. Jalur sepeda motor harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda motor.</div><div><br></div><div>Pemerintah juga perlu melakukan studi kelayakan untuk menentukan rute-rute jalan tol yang paling cocok untuk pembangunan jalur sepeda motor.</div><div><br></div><div>Dengan membangun jalur sepeda motor di jalan tol, Indonesia dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif, efisien, dan ramah lingkungan.</div><div><br></div><div><b><a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20200207/45/1198821/jasa-marga-siap-lepas-konsesi-13-ruas-tol-ke-pemerintah-tapi">Dibuat oleh AI</a></b></div>

Kepatuhan Konsesi Jalan Tol: Menuju Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Konsesi jalan tol di Indonesia, yang umumnya berdurasi 20 tahun, merupakan perjanjian penting antara pemerintah dan perusahaan s...

Read more »

Comparing Leadership Styles: Giorgia Meloni and Khofifah Indar Parawansa

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmh3v_fmcYyeKoaBGLmI53eFih0ObEwvs8_xyD5_57_nc3lFw040HmhZ-Trp8eyU5lh4Tg5YoPwdyGvn-cNVKnr6WFDrk3hnp57aOsJHeqi-cxB9vkKlTgRjSJQpuLtUZfjq4QFNX1E-LDg8FlkXlrXms0OWxmiRaHXRzf0Wli0cmz9J6dDNA6XWle7HD8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmh3v_fmcYyeKoaBGLmI53eFih0ObEwvs8_xyD5_57_nc3lFw040HmhZ-Trp8eyU5lh4Tg5YoPwdyGvn-cNVKnr6WFDrk3hnp57aOsJHeqi-cxB9vkKlTgRjSJQpuLtUZfjq4QFNX1E-LDg8FlkXlrXms0OWxmiRaHXRzf0Wli0cmz9J6dDNA6XWle7HD8" width="400"> </a> </div><br></div><div>Giorgia Meloni, as the Prime Minister of Italy, and Khofifah Indar Parawansa, as the Governor of East Java, are two female leaders who govern regions with distinct characteristics and challenges. A comparison of their leadership styles is compelling, particularly considering the populations and levels of difficulty they face.</div><div><br></div><div>Giorgia Meloni leads Italy, a country with a population of approximately 59 million. Italy faces various challenges, including economic issues, immigration, and political stability. Meloni's leadership style is known to be firm and conservative, with a focus on traditional values and nationalism.</div><div><br></div><div>Khofifah Indar Parawansa, on the other hand, leads East Java, a province in Indonesia with a population of approximately 40 million. East Java faces complex challenges, such as poverty, economic inequality, and natural disasters. Khofifah's leadership style is known to be inclusive and based on a socio-religious approach.</div><div><br></div><div>The differences in population and the level of difficulty faced by Meloni and Khofifah influence their leadership styles. Meloni, as a national leader, must deal with complex national and international issues. Khofifah, as a provincial leader, focuses more on local issues and community empowerment.</div><div><br></div><div>Meloni often makes controversial and firm decisions, especially on immigration and economic policy issues. Khofifah, on the other hand, prioritizes dialogue and consensus in decision-making. She is also known to be close to the community and often goes directly to the field to review conditions in remote areas.</div><div><br></div><div>Meloni has a strong political background, with extensive experience in right-wing political parties. Khofifah also has extensive political experience, but she is better known as a community leader and socio-religious activist.</div><div><br></div><div>Meloni focuses on strengthening Italy's national identity and protecting traditional values. Khofifah also emphasizes the importance of religious and cultural values, but she is more open to diversity and inclusivity.</div><div><br></div><div>Meloni often uses strong and nationalistic rhetoric in her speeches. Khofifah is also known as an excellent orator, but she more often uses polite and persuasive language.</div><div><br></div><div>Meloni faces challenges in maintaining Italy's political and economic stability. Khofifah also faces challenges in overcoming poverty and inequality in East Java.</div><div><br></div><div>Meloni strives to strengthen Italy's position in the European Union and on the international stage. Khofifah is also active in various national and international forums to promote East Java's potential.</div><div><br></div><div>Meloni is often criticized for her policies, which are considered controversial and discriminatory. Khofifah is also not immune to criticism, especially regarding environmental and development issues.</div><div>Meloni has a strong base of support among right-wing voters. Khofifah also has a broad base of support, especially among Muslims and civil society organizations.</div><div><br></div><div>Meloni focuses on security and law enforcement issues. Khofifah also pays attention to security issues, but she places more emphasis on preventive approaches and community empowerment.</div><div><br></div><div>Meloni is working to increase foreign investment and Italy's economic growth. Khofifah is also active in attracting investment and developing the creative economy sector in East Java.</div><div><br></div><div>Meloni has a more top-down and centralized leadership style. Khofifah prioritizes a bottom-up and participatory approach.</div><div><br></div><div>Meloni faces challenges in overcoming political polarization in Italy. Khofifah also faces challenges in maintaining harmony and tolerance in East Java.</div><div><br></div><div>Meloni focuses on immigration and national identity issues. Khofifah focuses more on social issues and community empowerment.</div><div><br></div><div>Meloni has a more formal and protocol-oriented leadership style. Khofifah is closer to the community and often appears in a more relaxed style.</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiASoySUdP8WNAA28KEX2L3uRQsuZFYHO2wmrS2n0ww173WFNG1k7tGDkcrXthhnodIzxhpIbcrmTdEAE_SsvHUz-plmIjL3B9k1aE86Dly3ZbgsUnMKLSrIbdnV-njGTjoScexw32BTW7mgqwDohECvsU_2zHtesBnRcsXQnmXNUya4vbi8thLbEEtQwZ-" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiASoySUdP8WNAA28KEX2L3uRQsuZFYHO2wmrS2n0ww173WFNG1k7tGDkcrXthhnodIzxhpIbcrmTdEAE_SsvHUz-plmIjL3B9k1aE86Dly3ZbgsUnMKLSrIbdnV-njGTjoScexw32BTW7mgqwDohECvsU_2zHtesBnRcsXQnmXNUya4vbi8thLbEEtQwZ-" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Meloni is working to strengthen Italy's role on the international stage. Khofifah is also active in promoting East Java's potential in international forums.</div><div><br></div><div>The comparison of Meloni's and Khofifah's leadership styles shows that a leader's leadership style is influenced by the context and challenges faced. Although different in many ways, both are strong and influential female leaders in their respective regions.</div><div><br></div>

Comparing Leadership Styles: Giorgia Meloni and Khofifah Indar Parawansa

Giorgia Meloni, as the Prime Minister of Italy, and Khofifah Indar Parawansa, as the Governor of East Java, are two female leade...

Read more »