Pecahnya Kongsi Kepresidenan Yaman dan Tudingan Terhadap Delegitimasi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLnRHcPmfhgujm-hMVTR_A0FvZ-5aa3Zr-EXkh4ANCaDVY1GyPqMrRA8NBvxdfNCChz-rqlCP29ZboDZRWtuyrqaaxivOWoRRs44zy0LDyMxP1_q5f3K8zbtsjuC5ytpmjpJEG2-h3S8mAs9w9gjQUhnp4IgWXGhPcc-pajuoLDUggfnrK_6YAOnHvSr08" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLnRHcPmfhgujm-hMVTR_A0FvZ-5aa3Zr-EXkh4ANCaDVY1GyPqMrRA8NBvxdfNCChz-rqlCP29ZboDZRWtuyrqaaxivOWoRRs44zy0LDyMxP1_q5f3K8zbtsjuC5ytpmjpJEG2-h3S8mAs9w9gjQUhnp4IgWXGhPcc-pajuoLDUggfnrK_6YAOnHvSr08" width="400"> </a> </div><br></div><div>Krisis politik yang melanda Yaman memasuki fase paling serius sejak pembentukan Dewan Pimpinan Kepresidenan (PLC), setelah Ketua Dewan sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Yaman, Rashad al-Alimi, mengambil langkah drastis yang mengguncang fondasi koalisi regional. Pada akhir Desember 2025, Al-Alimi mengumumkan keputusan yang menandai eskalasi terbuka konflik internal di kubu anti-Houthi, sekaligus membuka konfrontasi langsung dengan Uni Emirat Arab.</div><div><br></div><div>Dalam keputusan resmi yang diumumkan dari Dubai dan dikutip media internasional, Al-Alimi secara sepihak membatalkan perjanjian pertahanan bersama antara Yaman dan Uni Emirat Arab. Ia juga memerintahkan seluruh pasukan dan personel Emirat untuk meninggalkan wilayah Yaman dalam waktu 24 jam, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sejak dimulainya intervensi koalisi pada 2015.</div><div><br></div><div>Keputusan ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah koalisi pendukung legitimasi Yaman yang dipimpin Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan operasi militer terbatas di Pelabuhan Mukalla. Operasi tersebut menargetkan senjata dan kendaraan tempur yang dilaporkan baru saja diturunkan dari dua kapal yang tiba dari Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab, tanpa izin resmi dari Komando Gabungan Koalisi.</div><div><br></div><div>Menurut pernyataan juru bicara koalisi, kedua kapal tersebut tidak hanya memasuki perairan Yaman tanpa koordinasi, tetapi juga mematikan sistem pelacakan otomatis mereka sebelum membongkar muatan. Senjata dan rantis yang diturunkan disebut secara khusus ditujukan untuk mendukung pasukan Dewan Transisi Selatan di wilayah Hadramaut dan Al-Mahrah, yang dinilai berpotensi memicu konflik bersenjata baru di kawasan timur Yaman.</div><div><br></div><div>Dalam naskah keputusan yang dipublikasikan kantor berita resmi Yaman, Al-Alimi menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan warga sipil. Ia merujuk langsung pada konstitusi, inisiatif Teluk, serta mandat hukum pembentukan Dewan Kepresidenan sebagai dasar legal pembatalan kerja sama pertahanan dengan Abu Dhabi.</div><div><br></div><div>Selain mengusir pasukan Emirat, Al-Alimi juga memerintahkan pasukan Dar’ al-Watan untuk segera bergerak dan mengambil alih seluruh kamp militer di Hadramaut dan Al-Mahrah. Instruksi ini secara langsung menantang keberadaan dan pengaruh Dewan Transisi Selatan yang selama ini menguasai wilayah tersebut dengan dukungan politik dan militer dari Uni Emirat Arab.</div><div><br></div><div>Pidato dan keputusan Al-Alimi langsung memicu gelombang penolakan keras dari empat anggota kunci Dewan Kepresidenan, yakni Aidarus al-Zoubaidi, Abdulrahman al-Mahrami, Faraj al-Bahsani, dan Tareq Saleh. Mereka menilai ketua dewan telah melampaui kewenangannya dengan mengambil keputusan strategis tanpa konsensus kolektif.</div><div><br></div><div>Kelompok ini menyebut langkah Al-Alimi sebagai tindakan sepihak yang berpotensi menghancurkan aliansi regional dan melemahkan front melawan Houthi. Mereka menegaskan bahwa peran Uni Emirat Arab merupakan hasil kesepakatan tingkat tinggi dan tidak dapat dibatalkan hanya melalui keputusan individual, terlebih di tengah perang yang belum berakhir.</div><div><br></div><div>Dari pihak Selatan, pernyataan keras juga datang dari pimpinan Dewan Transisi Selatan di Hadramaut. Mohamed Abdel Malik al-Zubaidi menyatakan bahwa pasukan Selatan tidak melakukan pemberontakan, melainkan menjalankan tugas menjaga stabilitas dari ancaman terorisme dan infiltrasi kelompok bersenjata lain. Ia menuding pemerintah pusat justru mempolitisasi isu keamanan untuk menekan aspirasi Selatan.</div><div><br></div><div>Al-Zubaidi juga menolak keras tudingan bahwa senjata yang masuk ke Mukalla bertujuan memicu konflik. Menurutnya, bantuan keamanan tersebut diperlukan untuk melindungi jalur pesisir strategis yang selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Ia bahkan menuduh Al-Alimi sengaja mendorong Arab Saudi ke posisi konfrontatif dengan rakyat selatan.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, Al-Alimi menegaskan bahwa tidak ada negara, termasuk sekutu lama, yang boleh mengirim pasukan atau persenjataan ke Yaman tanpa persetujuan resmi negara. Ia memuji peran Arab Saudi yang dinilainya tetap konsisten menjaga persatuan Yaman dan mematuhi kerangka hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB 2216.</div><div><br></div><div>Langkah pembatalan perjanjian pertahanan ini segera ditafsirkan sebagai deklarasi politik terhadap Uni Emirat Arab. Bagi kelompok pro-Selatan, tindakan tersebut dianggap sebagai upaya sistematis mengisolasi Dewan Transisi Selatan dan menghapus pengaruh mereka dari persamaan politik masa depan Yaman.</div><div><br></div><div>Ketegangan pun merembet ke jalanan. Di sejumlah kota di Yaman Selatan, laporan menyebutkan munculnya aksi massa yang menolak kontra yang mendukung kepemimpinan Al-Alimi. Ada pula yang menuding pemerintah pusat kehilangan legitimasi. Isu lama mengenai absennya Al-Alimi dari dalam negeri kembali diangkat sebagai senjata politik oleh lawan-lawannya.</div><div><br></div><div>Komunitas internasional mulai menunjukkan kekhawatiran serius, mengingat Mukalla dan pesisir timur Yaman berada di jalur pelayaran global yang sangat vital. Pecahnya koalisi anti-Houthi berpotensi membuka celah bagi penyelundupan senjata, perluasan konflik, dan melemahnya keamanan Laut Arab.</div><div><br></div><div>Pemerintah Al-Alimi menyatakan telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki jalur masuk senjata dari Fujairah serta peran aktor negara maupun non-negara dalam operasi tersebut. Opsi membawa kasus ini ke forum internasional disebut sedang dipertimbangkan jika ditemukan bukti pelanggaran kedaulatan.</div><div><br></div><div>Sementara itu, faksi-faksi Selatan bersiap menghadapi skenario terburuk. Mereka menegaskan tidak akan menyerahkan wilayah dan pangkalan strategis begitu saja, serta menganggap ultimatum 24 jam sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi politik dan militer mereka.</div><div><br></div><div>Krisis ini memperlihatkan kegagalan model kepemimpinan kolektif Dewan Kepresidenan yang sejak awal dibangun dengan kompromi rapuh. Ketika ancaman eksternal belum selesai, perpecahan internal justru mencapai titik paling berbahaya sejak perang dimulai.</div><div><br></div><div>Para pengamat menilai akar krisis terletak pada perebutan kontrol atas Hadramaut dan Mahra, wilayah kaya sumber daya dan kunci ekonomi Yaman pascaperang. Siapa pun yang menguasainya akan memiliki posisi tawar dominan dalam perundingan politik masa depan.</div><div><br></div><div>Dalam pidato penutupnya, Al-Alimi mengajak seluruh pihak kembali pada Kesepakatan Riyadh dan dialog politik. Namun, ajakan itu disambut dingin oleh faksi Selatan yang merasa janji-janji lama tidak pernah benar-benar ditepati.</div><div><br></div><div>Sejarah Yaman kembali menunjukkan betapa sulitnya menyatukan kepentingan regional, faksi lokal, dan pengaruh negara tetangga dalam satu kerangka negara. Keputusan Al-Alimi di akhir 2025 ini menjadi ujian terberat bagi kelangsungan pemerintahan yang diakui internasional.</div><div><br></div><div>Jika konflik ini gagal dikelola, dampaknya tidak hanya menghancurkan struktur negara Yaman, tetapi juga membuka peluang emas bagi Houthi untuk memperluas pengaruhnya. Perpecahan internal kubu anti-Houthi kini menjadi ancaman strategis terbesar.</div><div><br></div><div>Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, jutaan rakyat Yaman kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Masa depan negara kini bergantung pada apakah para pemimpinnya mampu menahan ambisi masing-masing sebelum Yaman kembali terjerumus ke jurang kehancuran yang lebih dalam.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/12/tak-fair-merendahkan-somalia-di-dk-pbb.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Pecahnya Kongsi Kepresidenan Yaman dan Tudingan Terhadap Delegitimasi

Krisis politik yang melanda Yaman memasuki fase paling serius sejak pembentukan Dewan Pimpinan Kepresidenan (PLC), setelah Ketua...

Read more »

Inovasi Teknologi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Yaman

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiryMeSUNvc6JlvxF2sq2jQKcFK6nzcjeceNRbGxinLLFRlnvgr51Wduzgi9_piPBmDiebjf4POwCM0pfcNDiP-MeYcnaO0XSkMHm10qiJHG2Cu0p364oC8jicLRD50ZBrmsyGPhJqXH4bmv7JPoBfyc4pwdK1TY70hAV6NOe5-L6_PzTjYOwov31-fbZDr" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiryMeSUNvc6JlvxF2sq2jQKcFK6nzcjeceNRbGxinLLFRlnvgr51Wduzgi9_piPBmDiebjf4POwCM0pfcNDiP-MeYcnaO0XSkMHm10qiJHG2Cu0p364oC8jicLRD50ZBrmsyGPhJqXH4bmv7JPoBfyc4pwdK1TY70hAV6NOe5-L6_PzTjYOwov31-fbZDr" width="400"> </a> </div><br></div><div>Yaman, negara yang sejak bertahun-tahun dilanda konflik internal, kini menghadapi tantangan serius dalam membangun ekonomi yang mandiri. Kondisi politik yang terbagi antara wilayah Houthi, PLC, dan STC membuat pertumbuhan ekonomi konvensional sulit dijalankan.</div><div><br></div><div>Di tengah situasi ini, muncul peluang baru bagi kelompok masyarakat sipil non-politik untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui inovasi dan kolaborasi. Para pelaku usaha kecil, wirausahawan muda, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk memulihkan daya saing negara.</div><div><br></div><div>Salah satu inisiatif terbaru datang dari UNLEASH Hack Yemen, sebuah program yang diadakan bersama Renewal Youth Organization, pada akhir November. Acara ini menghadirkan 43 inovator muda yang bekerja sama untuk menemukan solusi teknologi bagi pemulihan ekonomi Yaman.</div><div><br></div><div>Inovator terbagi dalam enam tim yang hadir langsung dan tiga tim yang mengikuti secara daring. Selama dua hari, mereka fokus pada tantangan seperti efisiensi operasional, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan.</div><div><br></div><div>13 fasilitator dan ahli memberikan pendampingan intensif agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan ahli lokal dan internasional.</div><div><br></div><div>Salah satu hasil inovasi yang menonjol adalah platform digital untuk menghubungkan produsen madu dan eksportir. Platform ini bertujuan memperkuat rantai pasok madu Yaman sekaligus meningkatkan pendapatan petani lokal.</div><div><br></div><div>Selain itu, beberapa tim mengembangkan platform analitik data untuk membantu pengusaha memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan keterlibatan pasar. Hal ini diharapkan mendorong produktivitas dan daya saing usaha kecil.</div><div><br></div><div>Ada juga solusi terpadu yang menawarkan riset pasar, konsultasi strategis, dan studi kelayakan bagi para pengusaha. Platform semacam ini membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Tak kalah penting, sejumlah inovasi difokuskan pada perluasan akses pasar bagi pengrajin dan usaha rumahan. Dengan dukungan teknologi, produk lokal bisa mencapai konsumen di dalam dan luar negeri.</div><div><br></div><div>Hackathon ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil mampu menghasilkan solusi konkret, meski berada di tengah kondisi politik yang terpecah.</div><div><br></div><div>Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Taiz, yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam membangun perdamaian dan ekonomi di wilayahnya. Kehadiran pemerintah lokal menegaskan legitimasi dan dukungan terhadap inovasi masyarakat.</div><div><br></div><div>Peran sponsor juga krusial dalam keberhasilan acara ini. Tadhamon Bank bertindak sebagai sponsor utama, memastikan sumber daya dan dukungan finansial tersedia bagi para inovator.</div><div><br></div><div>Universitas Al-Saeed, Rowad Foundation, Taiz Business Incubator, Wasl Organization, dan Kayan Organization turut mendukung kegiatan ini, baik dari sisi pelatihan, jaringan, maupun fasilitas.</div><div><br></div><div>Shawki Ahmed Hayel, COO HSA Group sekaligus Ketua Tadhamon Bank, menyatakan bahwa inovasi ini membuktikan potensi besar generasi muda Yaman. Menurutnya, solusi teknologi bisa menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi.</div><div><br></div><div>Dia menambahkan bahwa kelompok muda ini bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi juga membangkitkan optimisme dan harapan bagi masyarakat yang terdampak konflik.</div><div><br></div><div>Melalui kerjasama kelompok madani, produk dan jasa bisa disubkontrakkan di wilayah Houthi, PLC, dan STC. Strategi ini memungkinkan ekspor lebih luas sekaligus memperkuat jaringan ekonomi lokal.</div><div><br></div><div>Pendekatan lintas wilayah ini juga menjadi model untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga mendorong kemandirian Yaman secara keseluruhan.</div><div><br></div><div>Para inovator menunjukkan bahwa teknologi dan kreativitas bisa menjadi alat pemersatu di tengah fragmentasi politik. Produk yang dihasilkan dapat diterima lintas wilayah tanpa memihak faksi tertentu.</div><div><br></div><div>Hasil hackathon ini kini menjadi contoh bagaimana kelompok non-politik dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Mereka membuktikan bahwa inovasi bisa menjadi strategi pragmatis untuk perdamaian dan kemakmuran.</div><div><br></div><div>Dengan dukungan masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah, Yaman memiliki peluang nyata untuk mengembangkan ekonomi mandiri. Program seperti UNLEASH Hack Yemen memberi inspirasi bagi negara lain yang menghadapi konflik internal.</div><div><br></div><div>Akhirnya, kolaborasi ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi Yaman bergantung pada kreativitas, kerjasama, dan semangat generasi muda, bukan hanya pada politik atau sumber daya alam semata.</div><div><br></div><div><b><a href="http://sekolahkukusan.blogspot.com/2025/12/perusahaan-besar-yaman-dan-operasi.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Inovasi Teknologi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Yaman

Yaman, negara yang sejak bertahun-tahun dilanda konflik internal, kini menghadapi tantangan serius dalam membangun ekonomi yang ...

Read more »

Menlu Suriah Salah Kaprah Bicara Soal Suwaida?

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJmQ6XGL6EsV81_VLNOA4UQae5dbfw9ihjn7K9gdHIfOOQXApwtnDMBbPOlUj4myHYlcUnrzbSWIfWn8f89Fu_MLT3qubqkLU_pnkLJQ_fLI0wCk4kKnDt1W1dGtbqOLm6NLDXmpFyjxgwKXQ8oif34vbLkSgcpF8cse4PGLg9IA6fOYVgyu5WobD_xvM1"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJmQ6XGL6EsV81_VLNOA4UQae5dbfw9ihjn7K9gdHIfOOQXApwtnDMBbPOlUj4myHYlcUnrzbSWIfWn8f89Fu_MLT3qubqkLU_pnkLJQ_fLI0wCk4kKnDt1W1dGtbqOLm6NLDXmpFyjxgwKXQ8oif34vbLkSgcpF8cse4PGLg9IA6fOYVgyu5WobD_xvM1" width="400"> </a> </div><br></div><div>Ada yang terasa janggal dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shaibani, saat ia menjabarkan <b><a href="http://buku-iklan.blogspot.com/2025/09/road-map-suwaida-sarat-jebakan-untuk.html?m=1">peta jalan pemerintah terkait </a></b>penanganan krisis di Suwaida. Dalam pernyataannya, al-Shaibani terlihat terlalu jauh masuk ke ranah keamanan dalam negeri yang sejatinya bukan bagian dari kewenangannya.</div><div><br></div><div>Sebagai kepala diplomasi, seorang menteri luar negeri seharusnya fokus pada aspek politik luar negeri, hubungan internasional, serta dukungan diplomatik dari negara mitra. Namun al-Shaibani justru berbicara panjang lebar soal distribusi pasukan kepolisian, pengelolaan keamanan jalan raya, hingga penyelesaian kasus kriminal.</div><div><br></div><div>Langkah itu menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian peran di tubuh pemerintahan Suriah. Bukankah urusan keamanan dalam negeri adalah domain Kementerian Dalam Negeri? Jika demikian, pernyataan al-Shaibani tampak tumpang tindih, bahkan berpotensi melemahkan otoritas instansi yang seharusnya lebih berkompeten.</div><div><br></div><div>Idealnya, dalam forum internasional seperti konferensi pers bersama Menlu Yordania dan utusan khusus AS, al-Shaibani cukup menekankan keyakinan penuh pemerintah terhadap aparat dalam negeri untuk menegakkan keamanan. Kalimat seperti “pemerintah mempercayakan sepenuhnya kepada kementerian terkait” akan jauh lebih tepat dibanding masuk ke detail teknis.</div><div><br></div><div>Apalagi, publik dan komunitas internasional mengamati sikap pejabat tinggi Suriah dengan cermat. Setiap penyampaian yang keliru dapat ditafsirkan sebagai kelemahan koordinasi internal. Hal ini tentu tidak menguntungkan, terutama ketika Suriah tengah berupaya menunjukkan persatuan dalam menghadapi tekanan eksternal.</div><div><br></div><div>Seorang menlu idealnya menampilkan peran sebagai jembatan komunikasi internasional. Ia bisa menekankan bahwa krisis Suwaida adalah masalah domestik yang ditangani serius oleh aparat dalam negeri, sementara dirinya memastikan dukungan diplomatik dari mitra regional maupun global.</div><div><br></div><div>Sayangnya, al-Shaibani justru terdengar seolah berbicara sebagai orang luar yang menilai kasus Suwaida dari kejauhan. Ia menggunakan bahasa yang lebih mirip narasi lembaga kemanusiaan ketimbang representasi pemerintah yang berdaulat penuh atas aparatnya sendiri.</div><div><br></div><div>Dalam kacamata politik, gaya penyampaian semacam itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing untuk menekan Suriah. Ketika seorang menlu sendiri membicarakan teknis keamanan, hal itu bisa ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung bahwa kementerian dalam negeri kurang mampu.</div><div><br></div><div>Padahal, Suriah sudah lama menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Mengaburkan batas peran antar kementerian hanya akan menambah keraguan publik dalam dan luar negeri.</div><div><br></div><div>Yang lebih tepat, al-Shaibani seharusnya menekankan bahwa pemerintah Suriah memegang kendali penuh, dengan kementerian terkait bekerja secara profesional dan sesuai tugasnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan segala upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi mendapat dukungan dari negara sahabat.</div><div><br></div><div>Dengan sikap seperti itu, Suriah bisa menunjukkan wajah pemerintahan yang solid. Pesan utama kepada dunia internasional pun menjadi jelas: bahwa krisis Suwaida bukanlah celah bagi intervensi asing, melainkan tantangan domestik yang bisa diatasi dengan kapasitas internal.</div><div><br></div><div>Sayangnya, pernyataan al-Shaibani di podium justru lebih menekankan detail operasional. Ia bahkan menyinggung soal pemulihan desa, pengamanan jalan, hingga proses pembebasan tahanan—isu yang secara struktur pemerintahan bukanlah tanggung jawabnya.</div><div><br></div><div>Kondisi ini membuka ruang kritik bahwa kementerian luar negeri “terlalu jauh campur tangan” dalam ranah kementerian dalam negeri. Jika tidak dikoreksi, kebiasaan seperti ini bisa menimbulkan friksi birokrasi dan ketidakefektifan kebijakan.</div><div><br></div><div>Lebih buruk lagi, gaya itu bisa mengesankan bahwa pemerintah Suriah memandang krisis Suwaida dari luar, bukan dari dalam tubuh institusi negara yang seharusnya solid. Hal ini tentu berlawanan dengan pesan persatuan yang ingin ditonjolkan.</div><div><br></div><div>Dalam konteks diplomasi, menlu cukup menegaskan bahwa Suriah menolak segala bentuk intervensi asing, menghargai dukungan mitra internasional, namun tetap percaya penuh pada aparat keamanan domestik untuk menyelesaikan masalah di lapangan.</div><div><br></div><div>Sikap ini tidak hanya menjaga hierarki pemerintahan tetap jelas, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri negara. Suriah bisa tampil lebih tegas: diplomasi diurus kementerian luar negeri, keamanan ditangani kementerian dalam negeri.</div><div><br></div><div>Jika pesan seperti ini yang disampaikan, maka publik internasional akan melihat Suriah sebagai negara yang solid, sementara rakyat di dalam negeri akan merasa bahwa institusi mereka berjalan sesuai tugasnya masing-masing.</div><div><br></div><div>Dalam situasi genting seperti di Suwaida, kejelasan peran pejabat negara sangat krusial. Satu kata yang keliru bisa menimbulkan interpretasi negatif.</div><div><br></div><div>Karena itu, kritik terhadap pernyataan al-Shaibani bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan soal konsistensi negara dalam menjaga kewibawaan dan otoritasnya di mata dunia.</div><div><br></div><div>Pada akhirnya, krisis Suwaida seharusnya menjadi ajang bagi pemerintah Suriah menunjukkan kohesi internal, bukan justru menampilkan kebingungan peran di hadapan dunia. Menlu al-Shaibani perlu mengingat kembali batas kewenangannya agar diplomasi Suriah tetap kuat dan konsisten.</div><div><br></div><div><b><a href="https://sana.sy/en/local/2267905/">Baca selanjutnya</a></b></div><div><br></div>

Menlu Suriah Salah Kaprah Bicara Soal Suwaida?

Ada yang terasa janggal dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shaibani, saat ia menjabarkan peta jal...

Read more »

Afghanistan Bangun Kemandirian Militer Lewat Produksi Lokal

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUpGbT5VT9yJvATGcY4NkLtEjtN2K5pmcc29-9AlSMv1-a9t6ikLM5DBmANG-TCAkEm-KCMrvSR8QW4WhmACpEan906GI_JbZjrVPYVmTq-kmRWDe3XIaScl5lkLRhvHiAfGZknqN1A81fCRTXyOxf19GdsIxMNVQbSJFfwDOhhQjeVyrA7anCMoRtgzCs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUpGbT5VT9yJvATGcY4NkLtEjtN2K5pmcc29-9AlSMv1-a9t6ikLM5DBmANG-TCAkEm-KCMrvSR8QW4WhmACpEan906GI_JbZjrVPYVmTq-kmRWDe3XIaScl5lkLRhvHiAfGZknqN1A81fCRTXyOxf19GdsIxMNVQbSJFfwDOhhQjeVyrA7anCMoRtgzCs" width="400"> </a> </div><br></div><div>Afghanistan mulai menunjukkan langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi militernya. Setelah bertahun-tahun bergantung pada bantuan asing, kini negara itu menargetkan produksi suku cadang militer sebagai fondasi menuju kemandirian penuh di masa depan. Langkah ini dinilai sebagai salah satu pencapaian terbesar pasca-perubahan politik yang terjadi beberapa tahun terakhir.</div><div><br></div><div>Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Afghanistan berhasil merestorasi puluhan ribu kendaraan dan senjata militer. Proses ini tidak hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam upaya membangun kemampuan produksi dalam negeri. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata kapasitas sumber daya manusia lokal.</div><div><br></div><div>Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Afghanistan telah mengaktifkan kembali seluruh bengkel militer yang sempat terbengkalai. Melalui proyek besar ini, lebih dari 40.000 kendaraan militer dan ribuan senjata ringan maupun berat berhasil diperbaiki. Hasil tersebut menjadi kebanggaan nasional sekaligus sinyal kuat bahwa Afghanistan sedang bertransformasi menuju kemandirian militer.</div><div><br></div><div>Proyek restorasi ini mengandalkan tenaga teknisi dan insinyur lokal. Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang perbaikan mesin, teknologi diesel, hingga sistem komunikasi militer. Keahlian yang sebelumnya hanya digunakan untuk perawatan kini diarahkan untuk menciptakan basis produksi jangka panjang.</div><div><br></div><div>Keberhasilan restorasi ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan memanfaatkan tenaga lokal dan fasilitas dalam negeri, Afghanistan berhasil menghemat jutaan dolar yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembelian atau perawatan di luar negeri. Hemat biaya ini kemudian dialokasikan untuk pengembangan riset dan produksi komponen baru.</div><div><br></div><div>Tujuan utama dari langkah ini adalah mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Pemerintah menilai bahwa selama ketergantungan masih tinggi, kemandirian negara akan sulit dicapai. Karena itu, produksi suku cadang militer menjadi strategi awal sebelum Afghanistan benar-benar mampu memproduksi kendaraan dan senjata secara mandiri.</div><div><br></div><div>Rencana ke depan yang tengah digodok adalah beralih dari sekadar merestorasi menuju manufaktur lokal. Artinya, Afghanistan ingin memproduksi sendiri berbagai komponen vital kendaraan militer, mulai dari mesin, roda, hingga sistem komunikasi. Visi jangka panjangnya adalah kemandirian penuh dalam industri pertahanan.</div><div><br></div><div>Sejumlah bengkel militer kini dikembangkan menjadi pusat riset dan produksi. Dari sekadar tempat perbaikan, fasilitas ini diubah menjadi laboratorium rekayasa teknologi. Pemerintah berharap generasi muda teknisi Afghanistan dapat menimba ilmu sekaligus berinovasi di bidang militer.</div><div><br></div><div>Pencapaian ini juga menjadi pesan politik bahwa Afghanistan mampu bertahan tanpa ketergantungan asing. Dengan memperlihatkan keberhasilan di sektor militer, pemerintah ingin menunjukkan legitimasi dan kapasitasnya dalam mengelola negara secara mandiri.</div><div><br></div><div>Kemandirian teknologi militer juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas. Di tengah situasi regional yang penuh ketidakpastian, kemampuan memproduksi suku cadang sendiri membuat militer Afghanistan lebih tangguh menghadapi tantangan.</div><div><br></div><div>Meski demikian, tantangan tetap besar. Afghanistan masih menghadapi keterbatasan bahan baku, mesin modern, serta akses ke teknologi canggih. Namun pemerintah optimistis bahwa langkah kecil seperti produksi suku cadang akan membuka jalan bagi kemandirian di masa depan.</div><div><br></div><div>Penggunaan sumber daya manusia lokal menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengandalkan insinyur berpengalaman, Afghanistan tidak perlu menunggu transfer teknologi dari luar. Justru dengan membangun dari dalam negeri, tercipta ekosistem produksi yang lebih berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Selain itu, proyek ini membuka lapangan kerja baru. Banyak teknisi muda dilibatkan dalam proses perbaikan dan riset, sehingga membuka peluang regenerasi keahlian di bidang militer. Hal ini penting agar pengalaman puluhan tahun tidak hilang, melainkan diwariskan ke generasi berikutnya.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, Afghanistan berambisi memproduksi kendaraan militer secara penuh. Kendaraan lapis baja, truk logistik, hingga perlengkapan komunikasi menjadi target utama. Jika ini tercapai, Afghanistan akan masuk ke jajaran negara yang memiliki industri pertahanan mandiri.</div><div><br></div><div>Langkah ini juga dapat memengaruhi posisi geopolitik Afghanistan. Negara-negara tetangga mungkin akan melihat Afghanistan sebagai pemain baru dalam industri militer regional. Hal ini bisa membuka peluang kerja sama, tetapi juga menimbulkan kewaspadaan.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, produksi lokal suku cadang militer akan mengurangi beban impor dan memperkuat neraca perdagangan. Dalam konteks jangka panjang, Afghanistan bisa mengembangkan industri pendukung seperti baja, elektronik, dan kimia.</div><div><br></div><div>Keberhasilan ini tidak terlepas dari visi politik yang menekankan kemandirian nasional. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa masa depan Afghanistan ada di tangan rakyatnya sendiri, bukan pada intervensi asing.</div><div><br></div><div>Restorasi 40.000 kendaraan militer dalam waktu singkat menjadi simbol perubahan besar itu. Dari sekadar mengandalkan bantuan, kini Afghanistan berani melangkah dengan kemampuan sendiri.</div><div><br></div><div>Perjalanan menuju kemandirian penuh memang masih panjang. Namun fondasi yang sudah dibangun melalui restorasi dan produksi suku cadang memberi harapan baru. Afghanistan tampaknya serius menapaki jalan menuju industri militer mandiri.</div><div><br></div><div>Dengan semua pencapaian ini, Afghanistan ingin dikenal bukan lagi sebagai negara yang hanya menerima bantuan, melainkan sebagai negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Produksi suku cadang militer hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kedaulatan teknologi.</div><div><br></div><div><b><a href="http://buku-iklan.blogspot.com/2025/09/menata-algoritma-media-sosial-yang-kian.html?m=1">Baca selengkapnya</a></b></div><div><br></div>

Afghanistan Bangun Kemandirian Militer Lewat Produksi Lokal

Afghanistan mulai menunjukkan langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi militernya. Setelah bertahun-tahun bergantung ...

Read more »

Media Sosial Dorong Rekonstruksi Desa Suriah

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCJoGxk463Fq1Qn9Gb6A6DYZj-loAozLzxk0m8NlvJ1xnmARSF1RUy4v14ntjjHfkI2BWWRiWaB1Kp25BSbQVlGbIa_8Pm9hKiAn-4qda4Qi3LmDd9E0EfjenXNkW_QVpC1jrsi0E8udHQlhcXYmMfoC4DlFvAUOyJP2b43hvjA_w656qK4JbMoJTQ-xek" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCJoGxk463Fq1Qn9Gb6A6DYZj-loAozLzxk0m8NlvJ1xnmARSF1RUy4v14ntjjHfkI2BWWRiWaB1Kp25BSbQVlGbIa_8Pm9hKiAn-4qda4Qi3LmDd9E0EfjenXNkW_QVpC1jrsi0E8udHQlhcXYmMfoC4DlFvAUOyJP2b43hvjA_w656qK4JbMoJTQ-xek" width="400"> </a> </div><br></div><div>Rekonstruksi pedesaan dan perkampungan di Suriah kini mendapat perhatian khusus melalui kampanye di media sosial. Desa-desa yang hancur akibat perang menggunakan berbagai platform untuk menarik perhatian publik, baik lokal maupun internasional, agar mendukung pembangunan kembali. Strategi ini tidak hanya bertujuan membangun fisik desa, tetapi juga membangkitkan semangat komunitas untuk kembali menempati tanah kelahiran mereka.</div><div><br></div><div>Salah satu model kampanye yang paling umum adalah penggalangan dana yang dilakukan langsung oleh desa itu sendiri. Beberapa desa mengumpulkan dana untuk pengungsi Suriah yang masih berada di luar negeri, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sebelum kembali ke kampung halaman. Kampanye ini biasanya menekankan pentingnya membangun kembali rumah, masjid, dan sekolah yang hancur.</div><div><br></div><div>Selain itu, banyak desa menawarkan jasa perbaikan rumah melalui kampanye media sosial. Program ini memastikan bahwa bangunan vital, seperti rumah warga, sekolah, dan fasilitas umum, siap ketika pengungsi kembali. Strategi ini sering diterapkan pada desa-desa yang sebelumnya sepenuhnya hancur akibat konflik, terutama yang dikenal sebagai wilayah yang menentang rezim pada masa lalu.</div><div><br></div><div>Model kedua kampanye dilakukan oleh yayasan atau muassasah. Yayasan ini biasanya beroperasi di pedesaan atau kamp pengungsi, termasuk pengungsi Palestina dan kelompok dari Golan. Pengelolaan kampanye melalui yayasan cenderung lebih terstruktur dibandingkan penggalangan dana mandiri desa. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan layanan sosial, serta perbaikan rumah warga.</div><div><br></div><div>Yayasan juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye mereka. Dengan strategi ini, masyarakat internasional dapat menyalurkan bantuan secara langsung ke desa-desa terdampak. Sistem pengelolaan yang rapi menjamin transparansi, sehingga donor dapat melihat hasil pembangunan secara langsung.</div><div><br></div><div>Model ketiga adalah pengembangan desa atau kawasan melalui perusahaan properti. Berbeda dengan dua model sebelumnya, kampanye ini tidak hanya mengandalkan donasi, tetapi juga investasi. Perusahaan properti mengajak publik membeli atau menyewa rumah yang dibangun di desa, sehingga memulihkan kehidupan ekonomi secara mandiri.</div><div><br></div><div>Kampanye melalui perusahaan properti biasanya dilakukan di perkampungan yang relatif aman dan tidak terdampak langsung konflik. Desa-desa ini seringkali merupakan wilayah eks pendukung rezim Bashar Al Assad atau komunitas minoritas, seperti Kristen, Syiah, atau Alawiyah. Strategi ini lebih mengutamakan keberlanjutan ekonomi dibandingkan bantuan sosial murni.</div><div><br></div><div>Media sosial menjadi alat efektif untuk memperkenalkan desa dan proyek properti ini. Foto, video, dan cerita warga digunakan untuk menarik minat investor dan calon penghuni. Hal ini membantu membangkitkan kembali kehidupan desa yang menjadi sepi akibat pergantian pemerintahan.</div><div><br></div><div>Selain penggalangan dana dan investasi, kampanye di media sosial juga menekankan pentingnya solidaritas komunitas. Warga desa mempromosikan kisah mereka, sejarah desa, dan budaya lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi publik.</div><div><br></div><div>Beberapa kampanye menekankan pembangunan kembali masjid dan sekolah sebagai simbol kebangkitan. Pendidikan dan kegiatan keagamaan dianggap vital untuk memulihkan rasa normalitas dan memperkuat identitas komunitas.</div><div><br></div><div>Pengalaman desa-desa ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar alat promosi, tetapi juga sarana koordinasi dan edukasi. Warga belajar mengatur proyek, mengelola donasi, dan berkomunikasi dengan pengungsi yang berada di luar negeri.</div><div><br></div><div>Kampanye media sosial juga menjadi sarana advokasi. Beberapa desa menyoroti dampak perang dan ketidakadilan ekonomi untuk menarik perhatian internasional, sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya rekonstruksi.</div><div><br></div><div>Desa yang menggalang dana secara mandiri sering memanfaatkan jaringan diaspora. Pengungsi yang tersebar di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika ikut memberikan dukungan finansial maupun logistik. Hal ini menciptakan ikatan kuat antara warga di dalam negeri dan diaspora.</div><div><br></div><div>Yayasan yang mengelola kampanye biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk tim pengawasan proyek, keuangan, dan komunikasi. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan donor dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.</div><div><br></div><div>Model perusahaan properti cenderung lebih profesional. Investor diundang untuk membeli rumah atau tanah, sehingga proyek rekonstruksi juga berfungsi sebagai peluang bisnis. Strategi ini menarik investor yang mencari keamanan jangka panjang di wilayah yang stabil.</div><div><br></div><div>Dalam ketiga model ini, penggunaan media sosial memungkinkan desa untuk memantau kemajuan proyek secara real time. Foto dan video kemajuan pembangunan dibagikan secara rutin, menciptakan rasa akuntabilitas terhadap donor dan investor.</div><div><br></div><div>Selain aspek fisik, kampanye ini juga menekankan pemulihan sosial dan ekonomi. Desa yang kembali dihuni mampu menghidupkan pasar lokal, membuka usaha, dan menghidupkan kembali pendidikan serta layanan kesehatan.</div><div><br></div><div>Kampanye berbasis media sosial juga membantu membangun kesadaran politik dan sosial. Desa yang sebelumnya dikenal menentang rezim Assad mencoba memperbaiki kehidupan mereka melalui proyek pembangunan, sekaligus menarik perhatian donor dan lembaga internasional di era Presiden Ahmed Al Sharaa.</div><div><br></div><div>Keberhasilan kampanye ini menunjukkan bahwa rekonstruksi desa Suriah dapat dimulai dari bawah, melalui inisiatif masyarakat sendiri dengan dukungan yayasan dan sektor swasta. Model ini mencerminkan adaptasi kreatif warga terhadap kondisi pasca-konflik.</div><div><br></div><div>Jika strategi ini terus dikembangkan, desa-desa di Suriah memiliki peluang untuk kembali dihuni secara permanen, membangun ekonomi lokal, dan menciptakan model rekonstruksi yang bisa dijadikan contoh bagi wilayah lain yang terdampak konflik.</div><div><br></div><div><b><a href="http://kreasi-santri.blogspot.com/2025/09/taiz-di-yaman-kota-yang-tak-pernah.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Media Sosial Dorong Rekonstruksi Desa Suriah

Rekonstruksi pedesaan dan perkampungan di Suriah kini mendapat perhatian khusus melalui kampanye di media sosial. Desa-desa yang...

Read more »

Libya dan Dua Wajah Militernya

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) di Tripoli berusaha mempertahankan legitimasi sebagai pemerintahan yang diakui dunia. Sementara di timur, <b><a href="https://youtu.be/K79b1VY7N1o?si=LDNEgcemn1rbYyiv">Tentara Nasional Libya (LNA) </a></b>yang dipimpin Khalifa Haftar beroperasi di bawah naungan parlemen Tobruk, meski tidak diakui secara internasional. Perpecahan ini membuat kekuatan militer Libya terfragmentasi, namun sekaligus memperlihatkan kontras yang mencolok antara kedua kubu.</div><div><br></div><div>GNA Tripoli bergantung pada <b><a href="https://youtu.be/pWFw4nSZjyk?si=opR2qD98ESsiWxUz">jaringan milisi lokal </a></b>yang tidak selalu memiliki struktur komando jelas. Meski mendapat pengakuan internasional, pasukan mereka kerap terlihat terpecah dan kurang terorganisir. Hal ini membuat efektivitas militernya bergantung pada dukungan asing, terutama dari Turki yang memasok drone Bayraktar TB2 dan sistem pertahanan modern.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, LNA di Tobruk dipandang lebih profesional dan terstruktur. Haftar berhasil menyatukan berbagai milisi di Libya timur ke dalam kerangka militer yang lebih hierarkis. Dengan dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia, kekuatan LNA berkembang pesat baik dari segi jumlah personel maupun alutsista. Dukungan Grup Wagner dan tentara bayaran dari Sudan serta Chad menambah bobot militer mereka.</div><div><br></div><div>Meski tidak diakui secara resmi, pemerintahan Tobruk justru mampu menciptakan struktur militer yang lebih stabil. Penguasaan mereka terhadap pangkalan udara di timur Libya memperkuat mobilitas pasukan. LNA juga memanfaatkan sistem logistik dan alutsista dengan lebih rapi, sehingga menjadikan mereka lebih tangguh dibandingkan GNA.</div><div><br></div><div>Tripoli tampak lemah bukan hanya di bidang militer, tetapi juga secara politik. Fragmentasi kekuasaan di ibu kota membuat keputusan strategis sering terhambat oleh tarik-menarik antar milisi. Ketergantungan pada sekutu asing semakin menegaskan bahwa GNA belum memiliki kemandirian penuh dalam mengelola kekuatan bersenjata.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, kelemahan LNA juga nyata. Meski lebih terorganisir, ketergantungan mereka pada dukungan eksternal menimbulkan pertanyaan soal kedaulatan. Tanpa suplai senjata dan tentara bayaran asing, kemampuan LNA bisa menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pemerintahan di Libya masih jauh dari kemandirian militer sejati.</div><div><br></div><div>Industri militer Libya pun nyaris tidak berkembang pasca runtuhnya rezim Gaddafi. Infrastruktur produksi senjata hancur dalam perang saudara, sementara embargo internasional memperparah keterbatasan mereka. Kedua kubu kini sepenuhnya bergantung pada suplai luar negeri untuk mempertahankan operasional militer.</div><div><br></div><div>Tripoli sebenarnya sempat memiliki peluang untuk membangun kembali industri pertahanan. Namun momentum itu hilang karena instabilitas politik dan kurangnya investasi. Sementara itu, LNA lebih fokus pada pengadaan langsung dari sekutu luar negeri ketimbang membangun basis produksi lokal.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan ini juga memiliki keterbatasan di laut. Tidak ada tanda signifikan bahwa Libya menambah kapal kombatan berat, apalagi kapal selam. Sebagian besar armada laut warisan Gaddafi sudah tidak operasional atau hancur dalam konflik. Hal ini membuat potensi Libya sebagai kekuatan maritim regional tertahan.</div><div><br></div><div>Dari sisi udara, Tripoli lebih mengandalkan drone Turki, sementara Tobruk mendapat pasokan jet tempur tua dari era Soviet maupun Mirage F1 Prancis. LNA bahkan memiliki keunggulan dengan tambahan drone Wing Loong II dari UEA dan sistem pertahanan Pantsir-S1 buatan Rusia.</div><div><br></div><div>Jika menilik anggaran, perbedaan keduanya cukup jelas. GNA di Tripoli mengalokasikan anggaran militer dari dana negara yang terbatas akibat blokade minyak. Estimasi belanja mereka berkisar 1–1,5 miliar dolar AS per tahun, sebagian besar untuk gaji milisi dan biaya operasi.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan Tobruk mendapat keuntungan dari dukungan finansial sekutu asing. Belanja militer mereka diperkirakan mencapai 2–2,5 miliar dolar AS per tahun, meski angka ini termasuk kontribusi non-resmi dari UEA, Mesir, dan Rusia dalam bentuk senjata serta logistik.</div><div><br></div><div>Kelemahan mendasar Tripoli adalah lemahnya komando terpusat. Milisi yang beroperasi di bawah bendera GNA lebih loyal pada kepentingan lokal dibandingkan struktur pemerintahan pusat. Hal ini membuat mereka sering berkonflik internal, bahkan sesama kelompok pro-Tripoli.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, kelemahan LNA terletak pada citra internasional. Meski lebih terorganisir, dunia masih memandang Haftar sebagai sosok kontroversial. Tidak adanya pengakuan resmi membuat hubungan diplomatik mereka terbatas, yang pada gilirannya bisa mempersulit akses teknologi militer lebih canggih.</div><div><br></div><div>Meski demikian, banyak analis menilai bahwa LNA memiliki peluang lebih besar untuk menjadi fondasi militer nasional jika Libya suatu saat bersatu kembali. Struktur mereka yang lebih rapi dan disiplin menjadi modal penting dalam membangun angkatan bersenjata reguler.</div><div><br></div><div>Tripoli dinilai telah kehilangan momentum. Meski diakui dunia, mereka gagal memanfaatkan status itu untuk memperkuat militer secara berkelanjutan. Kebergantungan pada Turki tidak bisa menutupi kenyataan bahwa GNA tidak mampu menumbuhkan kekuatan domestik yang tangguh.</div><div><br></div><div>Industri pertahanan dalam negeri yang mati suri membuat Libya hanya menjadi ajang perebutan pengaruh luar negeri. Baik Tripoli maupun Tobruk tidak mampu menghasilkan senjata sendiri dalam skala signifikan. Akibatnya, pembangunan kekuatan militer Libya masih rapuh.</div><div><br></div><div>Dalam perspektif kawasan, Libya sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi kekuatan militer penting di Afrika Utara. Sumber daya alam yang melimpah bisa menopang anggaran besar, namun konflik berkepanjangan membuat semua itu terbuang sia-sia.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan di Libya masih terjebak dalam kelemahan yang sama: ketergantungan pada aktor luar negeri. Tanpa rekonsiliasi dan penguatan industri pertahanan domestik, Libya akan tetap menjadi negara dengan kekuatan militer terfragmentasi, bukan pemain dominan di kawasan.</div><div><br></div><div>Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah salah satu dari kedua pemerintahan ini mampu memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi militer besar-besaran. Jika tidak, harapan agar pemerintahan Tripoli akan semaju Korea Selatan serta pemerintahan Tobruk akan sedisiplin Korea Utara dalam produksi senjata akan sirna dan Libya akan menjadi medan pertempuran abadi kepentingan asing tanpa arah yang jelas.</div><div><br></div><div><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Libya dan Dua Wajah Militernya

Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (...

Read more »