Libya dan Dua Wajah Militernya

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) di Tripoli berusaha mempertahankan legitimasi sebagai pemerintahan yang diakui dunia. Sementara di timur, <b><a href="https://youtu.be/K79b1VY7N1o?si=LDNEgcemn1rbYyiv">Tentara Nasional Libya (LNA) </a></b>yang dipimpin Khalifa Haftar beroperasi di bawah naungan parlemen Tobruk, meski tidak diakui secara internasional. Perpecahan ini membuat kekuatan militer Libya terfragmentasi, namun sekaligus memperlihatkan kontras yang mencolok antara kedua kubu.</div><div><br></div><div>GNA Tripoli bergantung pada <b><a href="https://youtu.be/pWFw4nSZjyk?si=opR2qD98ESsiWxUz">jaringan milisi lokal </a></b>yang tidak selalu memiliki struktur komando jelas. Meski mendapat pengakuan internasional, pasukan mereka kerap terlihat terpecah dan kurang terorganisir. Hal ini membuat efektivitas militernya bergantung pada dukungan asing, terutama dari Turki yang memasok drone Bayraktar TB2 dan sistem pertahanan modern.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, LNA di Tobruk dipandang lebih profesional dan terstruktur. Haftar berhasil menyatukan berbagai milisi di Libya timur ke dalam kerangka militer yang lebih hierarkis. Dengan dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia, kekuatan LNA berkembang pesat baik dari segi jumlah personel maupun alutsista. Dukungan Grup Wagner dan tentara bayaran dari Sudan serta Chad menambah bobot militer mereka.</div><div><br></div><div>Meski tidak diakui secara resmi, pemerintahan Tobruk justru mampu menciptakan struktur militer yang lebih stabil. Penguasaan mereka terhadap pangkalan udara di timur Libya memperkuat mobilitas pasukan. LNA juga memanfaatkan sistem logistik dan alutsista dengan lebih rapi, sehingga menjadikan mereka lebih tangguh dibandingkan GNA.</div><div><br></div><div>Tripoli tampak lemah bukan hanya di bidang militer, tetapi juga secara politik. Fragmentasi kekuasaan di ibu kota membuat keputusan strategis sering terhambat oleh tarik-menarik antar milisi. Ketergantungan pada sekutu asing semakin menegaskan bahwa GNA belum memiliki kemandirian penuh dalam mengelola kekuatan bersenjata.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, kelemahan LNA juga nyata. Meski lebih terorganisir, ketergantungan mereka pada dukungan eksternal menimbulkan pertanyaan soal kedaulatan. Tanpa suplai senjata dan tentara bayaran asing, kemampuan LNA bisa menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pemerintahan di Libya masih jauh dari kemandirian militer sejati.</div><div><br></div><div>Industri militer Libya pun nyaris tidak berkembang pasca runtuhnya rezim Gaddafi. Infrastruktur produksi senjata hancur dalam perang saudara, sementara embargo internasional memperparah keterbatasan mereka. Kedua kubu kini sepenuhnya bergantung pada suplai luar negeri untuk mempertahankan operasional militer.</div><div><br></div><div>Tripoli sebenarnya sempat memiliki peluang untuk membangun kembali industri pertahanan. Namun momentum itu hilang karena instabilitas politik dan kurangnya investasi. Sementara itu, LNA lebih fokus pada pengadaan langsung dari sekutu luar negeri ketimbang membangun basis produksi lokal.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan ini juga memiliki keterbatasan di laut. Tidak ada tanda signifikan bahwa Libya menambah kapal kombatan berat, apalagi kapal selam. Sebagian besar armada laut warisan Gaddafi sudah tidak operasional atau hancur dalam konflik. Hal ini membuat potensi Libya sebagai kekuatan maritim regional tertahan.</div><div><br></div><div>Dari sisi udara, Tripoli lebih mengandalkan drone Turki, sementara Tobruk mendapat pasokan jet tempur tua dari era Soviet maupun Mirage F1 Prancis. LNA bahkan memiliki keunggulan dengan tambahan drone Wing Loong II dari UEA dan sistem pertahanan Pantsir-S1 buatan Rusia.</div><div><br></div><div>Jika menilik anggaran, perbedaan keduanya cukup jelas. GNA di Tripoli mengalokasikan anggaran militer dari dana negara yang terbatas akibat blokade minyak. Estimasi belanja mereka berkisar 1–1,5 miliar dolar AS per tahun, sebagian besar untuk gaji milisi dan biaya operasi.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan Tobruk mendapat keuntungan dari dukungan finansial sekutu asing. Belanja militer mereka diperkirakan mencapai 2–2,5 miliar dolar AS per tahun, meski angka ini termasuk kontribusi non-resmi dari UEA, Mesir, dan Rusia dalam bentuk senjata serta logistik.</div><div><br></div><div>Kelemahan mendasar Tripoli adalah lemahnya komando terpusat. Milisi yang beroperasi di bawah bendera GNA lebih loyal pada kepentingan lokal dibandingkan struktur pemerintahan pusat. Hal ini membuat mereka sering berkonflik internal, bahkan sesama kelompok pro-Tripoli.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, kelemahan LNA terletak pada citra internasional. Meski lebih terorganisir, dunia masih memandang Haftar sebagai sosok kontroversial. Tidak adanya pengakuan resmi membuat hubungan diplomatik mereka terbatas, yang pada gilirannya bisa mempersulit akses teknologi militer lebih canggih.</div><div><br></div><div>Meski demikian, banyak analis menilai bahwa LNA memiliki peluang lebih besar untuk menjadi fondasi militer nasional jika Libya suatu saat bersatu kembali. Struktur mereka yang lebih rapi dan disiplin menjadi modal penting dalam membangun angkatan bersenjata reguler.</div><div><br></div><div>Tripoli dinilai telah kehilangan momentum. Meski diakui dunia, mereka gagal memanfaatkan status itu untuk memperkuat militer secara berkelanjutan. Kebergantungan pada Turki tidak bisa menutupi kenyataan bahwa GNA tidak mampu menumbuhkan kekuatan domestik yang tangguh.</div><div><br></div><div>Industri pertahanan dalam negeri yang mati suri membuat Libya hanya menjadi ajang perebutan pengaruh luar negeri. Baik Tripoli maupun Tobruk tidak mampu menghasilkan senjata sendiri dalam skala signifikan. Akibatnya, pembangunan kekuatan militer Libya masih rapuh.</div><div><br></div><div>Dalam perspektif kawasan, Libya sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi kekuatan militer penting di Afrika Utara. Sumber daya alam yang melimpah bisa menopang anggaran besar, namun konflik berkepanjangan membuat semua itu terbuang sia-sia.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan di Libya masih terjebak dalam kelemahan yang sama: ketergantungan pada aktor luar negeri. Tanpa rekonsiliasi dan penguatan industri pertahanan domestik, Libya akan tetap menjadi negara dengan kekuatan militer terfragmentasi, bukan pemain dominan di kawasan.</div><div><br></div><div>Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah salah satu dari kedua pemerintahan ini mampu memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi militer besar-besaran. Jika tidak, harapan agar pemerintahan Tripoli akan semaju Korea Selatan serta pemerintahan Tobruk akan sedisiplin Korea Utara dalam produksi senjata akan sirna dan Libya akan menjadi medan pertempuran abadi kepentingan asing tanpa arah yang jelas.</div><div><br></div><div><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Libya dan Dua Wajah Militernya

Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (...

Read more »

Dari Rudal ke Roket Antariksa: Melihat Potensi Proyek Antariksa Yaman

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFwKCQdqevu2st0vioef91q-heF1XU5eQdyT4n26w10yQlxtNe5XHGwVgeC6wvLIVestYksulifZyZVBTx-J3gSZ_rsdyQhsCer6teZQ7mrAOFmdLGA1g9Eur1zRJAF26Ti7sU_Fy9tH-c7NQYjZBhU-2E6aBSo_lcs-_C_f5P3MnfM09YxImSyrfxmyJ0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFwKCQdqevu2st0vioef91q-heF1XU5eQdyT4n26w10yQlxtNe5XHGwVgeC6wvLIVestYksulifZyZVBTx-J3gSZ_rsdyQhsCer6teZQ7mrAOFmdLGA1g9Eur1zRJAF26Ti7sU_Fy9tH-c7NQYjZBhU-2E6aBSo_lcs-_C_f5P3MnfM09YxImSyrfxmyJ0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Pemerintahan Yaman di Sanaa di belakangan ini mendapat sorotan dunia internasional karena sering meluncurkan rudal jarak jauh hingga 2.000 kilometer yang mampu menjangkau Israel.</div><div><br></div><div>Jangkauan itu mengesankan, namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah rudal tersebut bisa bertransformasi menjadi roket peluncur satelit atau satellite launch vehicle (SLV). Secara teknis, jawabannya belum, tetapi peluang ke arah itu terbuka jika ditopang dengan teknologi tambahan.</div><div><br></div><div>Rudal dengan jangkauan 2.000 kilometer sebenarnya masih berada pada kategori medium-range ballistic missile. Kemampuan semacam ini memungkinkan hulu ledak mencapai target jauh di luar perbatasan Yaman, tetapi belum cukup untuk menempatkan objek ke orbit. Untuk meluncurkan satelit, dibutuhkan kecepatan minimal 7,8 kilometer per detik, jauh di atas kecepatan rudal balistik biasa.</div><div><br></div><div>Langkah pertama agar rudal Yaman bisa berfungsi sebagai peluncur satelit adalah penambahan tahap. Rudal balistik umumnya menggunakan satu hingga dua tahap, sedangkan SLV memerlukan tiga bahkan empat tahap. Tahap tambahan berfungsi untuk mendorong muatan terus mempercepat hingga mencapai kecepatan orbit, bukan hanya lintasan parabola sub-orbital.</div><div><br></div><div>Selain penambahan tahap, sistem pemandu juga harus ditingkatkan. Rudal hanya butuh presisi pada level kilometer, sedangkan satelit membutuhkan akurasi tinggi agar tidak meleset dari orbit yang dituju. Artinya, diperlukan sistem navigasi inersial yang lebih canggih, sensor tambahan, serta komputer penerbangan dengan kemampuan koreksi real-time.</div><div><br></div><div>Struktur roket juga harus diubah agar bisa membawa muatan satelit, bukan hulu ledak militer. Kompartemen khusus diperlukan, lengkap dengan fairing yang mampu melindungi satelit dari gesekan atmosfer saat peluncuran. Perubahan ini menuntut teknologi material yang berbeda dari rudal konvensional.</div><div><br></div><div>Sumber daya propelan pun menjadi tantangan. Untuk meluncurkan satelit, roket memerlukan propelan yang lebih efisien, baik berbasis cair maupun padat. Rudal Houthi saat ini kemungkinan besar masih mengandalkan bahan bakar padat sederhana. Agar menjadi SLV, mereka harus menguasai teknologi propelan cair atau padat dengan performa tinggi.</div><div><br></div><div>Tidak kalah penting, infrastruktur peluncuran juga harus tersedia. Rudal balistik bisa diluncurkan dari kendaraan mobile atau silo sederhana, sementara roket peluncur satelit membutuhkan platform khusus. Salah satu kemungkinan yang bisa diadopsi adalah pembangunan pangkalan antariksa mobile yang bisa dipindah-pindahkan, baik di daratan maupun di kapal.</div><div><br></div><div>Pangkalan antariksa mobile akan memberi keuntungan strategis. Dengan lokasi yang bisa berpindah, peluncuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan orbit dan mengurangi risiko serangan musuh. Konsep ini bukan mustahil, karena beberapa negara sudah bereksperimen dengan peluncuran satelit dari kapal atau platform lepas pantai.</div><div><br></div><div>Meski demikian, pembangunan fasilitas mobile itu menuntut keahlian teknik yang tinggi. Diperlukan sistem kontrol, infrastruktur komunikasi, dan pusat kendali misi untuk memastikan satelit bisa masuk orbit dengan benar. Semua itu jauh lebih kompleks dibanding sekadar peluncuran rudal balistik.</div><div><br></div><div>Sanaa juga membutuhkan satelit percobaan dengan bobot ringan. Roket tahap awal tidak mungkin membawa satelit besar, sehingga fokusnya adalah nanosatelit atau cubesat. Langkah ini akan menjadi batu loncatan sebelum beralih ke muatan lebih besar.</div><div><br></div><div>Transfer teknologi juga menjadi faktor kunci. Iran misalnya, sudah pernah mengembangkan roket Safir dan Simorgh dari basis rudal balistik. Jika Sanaa mendapat bantuan serupa, kemungkinan mengembangkan SLV akan lebih terbuka. Tanpa transfer teknologi, peluang itu sangat kecil mengingat kompleksitas yang dibutuhkan.</div><div><br></div><div>Dari sisi politik, ambisi semacam ini tentu akan memicu reaksi keras internasional. Dunia akan melihatnya sebagai upaya militerisasi luar angkasa oleh aktor non-negara. Namun, bagi Sanaa, penguasaan teknologi peluncuran satelit akan menjadi simbol prestise dan alat tawar di panggung global.</div><div><br></div><div>Langkah menuju SLV juga membutuhkan keahlian sumber daya manusia. Insinyur, teknisi, hingga operator misi harus dilatih untuk menguasai disiplin ilmu aeronautika dan astrodinamika. Infrastruktur pendidikan dan riset menjadi penopang utama, sesuatu yang belum terlihat berkembang di wilayah Yaman saat ini.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, biaya pengembangan roket peluncur satelit tidak kecil. Pembuatan tahap tambahan, bahan bakar, hingga fasilitas peluncuran bisa menelan ratusan juta dolar. Dengan kondisi Yaman yang porak-poranda akibat perang, kebutuhan dana ini sulit terpenuhi tanpa dukungan eksternal.</div><div><br></div><div>Selain faktor teknis, tantangan besar lainnya adalah keamanan. Pembangunan fasilitas peluncuran bisa menjadi sasaran serangan lawan. Pangkalan mobile memang memberi fleksibilitas, tetapi tetap rentan terhadap pengintaian satelit dan serangan presisi.</div><div><br></div><div>Jika semua hambatan itu bisa diatasi, transformasi rudal menjadi roket satelit bukan hal mustahil. Sanaa bisa memulai dari langkah kecil, seperti uji coba peluncuran satelit buatan lokal berukuran kecil dengan roket tiga tahap yang dimodifikasi.</div><div><br></div><div>Dampak strategisnya akan sangat besar. Keberhasilan itu akan memberi sinyal bahwa Yaman tidak hanya mampu bertahan sebagai kekuatan militer, tetapi juga menembus sektor teknologi tinggi. Reputasi semacam ini akan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah.</div><div><br></div><div>Namun, realistisnya, jalan ke sana masih sangat panjang. Rudal dengan jangkauan 2.000 kilometer hanyalah awal. Untuk menjadi SLV sejati, Sanaa harus menempuh lompatan teknologi yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan stabilitas yang saat ini belum mereka miliki.</div><div><br></div><div>Meski begitu, wacana transformasi rudal menjadi roket satelit tetap relevan. Ia menunjukkan bagaimana teknologi militer bisa menjadi dasar bagi ambisi luar angkasa. Dalam konteks Sanaa, hal ini menambah dimensi baru pada konflik Yaman yang selama ini hanya dipandang dari sisi darat dan laut.</div><div><br></div><div>Jika ambisi ini terealisasi, Yaman bukan hanya dikenal sebagai ladang konflik, melainkan juga sebagai negara yang mampu meluncurkan satelit ke orbit. Sebuah skenario yang kini masih jauh, tetapi secara teori tetap berada dalam ranah kemungkinan.</div><div><br></div><div><p>Houthi yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer di Yaman sebenarnya juga bisa mengubah citranya dengan mengadakan perlombaan teknologi satelit dan roket. Kompetisi semacam ini dapat melibatkan universitas-universitas lokal maupun regional untuk merancang satelit kecil atau sistem propulsi sederhana. Langkah ini bukan hanya memperkuat basis teknologi, tetapi juga menjadi sarana mencari talenta baru di bidang aeronautika dan antariksa.</p> <p>Dengan adanya perlombaan teknologi, mahasiswa dan peneliti muda akan terpacu untuk menghasilkan inovasi yang relevan. Misalnya, pengembangan cubesat untuk keperluan komunikasi, pemantauan cuaca, atau observasi lahan pertanian. Di sisi lain, kompetisi roket mini bisa menjadi ajang pembelajaran praktis mengenai dinamika penerbangan, sistem kendali, dan propulsi. Semua itu secara bertahap membangun ekosistem sains dan teknologi di Yaman.</p> <p>Selain lomba, Houthi juga bisa menyelenggarakan pameran antariksa tahunan yang menampilkan hasil karya mahasiswa, peneliti, maupun industri kecil. Pameran ini akan menjadi etalase bagi potensi teknologi lokal dan bisa menarik minat investor maupun mitra internasional. Dengan menampilkan keberhasilan kecil, mereka bisa membangun kebanggaan nasional dan optimisme di tengah kondisi konflik.</p> <p>Kegiatan semacam ini juga akan memperkuat legitimasi politik. Alih-alih hanya dipandang sebagai kelompok bersenjata, Houthi bisa menampilkan diri sebagai penggerak pembangunan ilmu pengetahuan. Universitas-universitas yang terlibat juga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kapasitas penelitian, sekaligus membangun generasi muda yang lebih terdidik dan inovatif.</p> <p>Jika dijalankan secara konsisten, kombinasi lomba teknologi, riset kampus, dan pameran antariksa tahunan akan menciptakan kultur baru di Yaman. Dari kultur ini, bukan tidak mungkin lahir insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang kelak benar-benar mampu mengembangkan roket atau satelit operasional. Dengan begitu, ambisi Houthi dalam ranah teknologi tinggi tidak lagi hanya wacana, tetapi mulai terlihat jalannya.</p><p><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></p></div><div><br></div><div><br></div>

Dari Rudal ke Roket Antariksa: Melihat Potensi Proyek Antariksa Yaman

Pemerintahan Yaman di Sanaa di belakangan ini mendapat sorotan dunia internasional karena sering meluncurkan rudal jarak jauh hi...

Read more »

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerintah yang berbasis di Port Sudan di bawah kendali Sudan Armed Forces (SAF) maupun pemerintahan tandingan di Nyala yang dipimpin Rapid Support Forces (RSF), sama-sama mulai meluncurkan program pro-rakyat dengan fokus pada ketahanan pangan.</div><div><br></div><div>Langkah ini dianggap sebagai terobosan di tengah perang berkepanjangan sejak April 2023 yang meluluhlantakkan infrastruktur, memutus jalur perdagangan, dan membuat jutaan orang menghadapi ancaman kelaparan. Masing-masing pihak tampaknya menyadari bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun melalui kekuatan senjata, melainkan juga lewat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.</div><div><br></div><div>Di wilayah Port Sudan, Menteri Sumber Daya Hewan Ahmed Al-Tijani Mansour mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan sebuah kota besar khusus produksi dan manufaktur hewan di negara bagian Sungai Nil. Kota ini nantinya akan mencakup peternakan sapi, domba, hingga unta, lengkap dengan fasilitas modern untuk pemotongan, pengemasan daging, serta pabrik produk susu.</div><div><br></div><div>Proyek tersebut digadang-gadang sebagai tonggak penting untuk mengubah Sudan menjadi pusat produk hewani dunia. Standar internasional akan diterapkan agar daging, susu, dan produk olahan lainnya bisa bersaing di pasar global. Dengan langkah ini, SAF berusaha menunjukkan komitmen pada pemulihan ekonomi sekaligus solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis pangan nasional.</div><div><br></div><div>Selain sektor peternakan, wilayah yang dikuasai SAF juga memiliki kekuatan besar dalam sumber daya mineral dan energi. Port Sudan sebagai pelabuhan utama menjadi pintu keluar-masuk perdagangan, termasuk ekspor emas, minyak, dan produk pertanian. Jalur perdagangan melalui Laut Merah memberi keuntungan strategis yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak devisa.</div><div><br></div><div>Wilayah timur Sudan di bawah kendali SAF juga kaya dengan hasil pertanian seperti gandum, sorgum, dan kapas. Tanah subur di sekitar Sungai Nil menjadi modal penting untuk mendukung program ketahanan pangan. Jika dikelola optimal, hasil pertanian ini tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan paralel di Nyala yang dikendalikan RSF juga mulai merancang program pro-rakyat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Wilayah Darfur dan Kordofan dikenal kaya dengan peternakan tradisional, terutama unta dan kambing yang menjadi komoditas penting bagi perdagangan lintas perbatasan dengan Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah.</div><div><br></div><div>Selain peternakan, kawasan ini juga menyimpan potensi besar di sektor pertambangan. Emas merupakan sumber daya paling bernilai di wilayah Darfur, bahkan menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik perebutan wilayah di sana terus berlangsung. RSF telah lama dituding mengendalikan sebagian besar tambang emas, dan kini mencoba mengubahnya menjadi basis ekonomi untuk membiayai program rakyat.</div><div><br></div><div>Sumber daya alam lain seperti tanah yang luas dan padang rumput menjadikan wilayah RSF sangat potensial untuk produksi pangan. Dengan memanfaatkan jaringan perdagangan lintas batas, pemerintahan Nyala berpeluang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal.</div><div><br></div><div>Langkah kedua pemerintahan ini, meski bersifat kompetitif, dinilai membawa dampak positif bagi rakyat. Rivalitas yang sebelumnya hanya berwujud peperangan kini mulai bergeser ke arah kompetisi dalam menghadirkan kebijakan ekonomi. Bagi rakyat Sudan, ini membuka harapan baru bahwa kebutuhan dasar mereka akan lebih diperhatikan.</div><div><br></div><div>Namun, tantangan tetap besar. Infrastruktur yang rusak, jalur distribusi yang sering terputus karena pertempuran, serta sanksi internasional masih menjadi hambatan utama. Meski begitu, inisiatif yang mulai digulirkan memberi sinyal bahwa Sudan perlahan bergerak ke arah stabilisasi berbasis kebutuhan rakyat.</div><div><br></div><div>Analis menilai, jika program pro-rakyat ini konsisten dijalankan, maka Sudan berpotensi mengubah wajah konflik menjadi arena kompetisi pembangunan. Model ini meski tidak ideal, bisa mengurangi ketergantungan rakyat pada bantuan luar negeri sekaligus memperkuat legitimasi domestik masing-masing pemerintahan.</div><div><br></div><div>Kehadiran dua pemerintahan juga secara tidak langsung memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat lokal. Petani, peternak, dan pengusaha kecil kini menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat basis dukungan. Dengan demikian, konflik yang selama ini hanya dimaknai dalam kerangka militer, kini melibatkan dimensi sosial-ekonomi.</div><div><br></div><div>Ke depan, SAF diperkirakan akan terus memaksimalkan potensi pelabuhan, perdagangan internasional, serta hasil pertanian Sungai Nil. Sementara RSF akan mengandalkan emas, peternakan tradisional, serta perdagangan lintas perbatasan untuk menopang pemerintahan di wilayahnya.</div><div><br></div><div>Jika dikelola dengan strategi yang benar, kedua wilayah bisa menghasilkan model pembangunan yang saling bersaing tetapi juga saling melengkapi. Meski berseberangan secara politik, Sudan tetap satu tanah air yang memiliki kepentingan sama untuk keluar dari jerat kelaparan dan kemiskinan.</div><div><br></div><div>Program pro-rakyat yang mulai dijalankan membuka peluang terjadinya rekonsiliasi di masa depan. Jika masyarakat melihat manfaat nyata dari pembangunan, tekanan publik untuk mengakhiri konflik bersenjata bisa semakin kuat. Inilah titik awal bagi Sudan untuk menata ulang arah perjalanan politiknya.</div><div><br></div><div>Walau jalan menuju perdamaian masih panjang, langkah kedua pemerintahan paralel ini menjadi bukti bahwa Sudan tidak sepenuhnya terjebak dalam kegelapan. Ada upaya nyata untuk memprioritaskan rakyat, sekalipun melalui kompetisi yang keras.</div><div><br></div><div>Di balik rivalitas, rakyat Sudan kini berharap bahwa program pangan dan pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi alat propaganda politik, melainkan benar-benar solusi untuk kehidupan yang lebih baik.</div><div><br></div><div>Dari Port Sudan hingga Nyala, dari Sungai Nil hingga gurun Darfur, Sudan kini berada di persimpangan jalan. Jika kedua pemerintahan mampu memaksimalkan sumber daya alamnya dengan bijak, maka masa depan negara itu bisa jauh lebih cerah dibanding hari ini.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/09/jalan-panjang-sdf-kurdi-menjadi.html#google_vignette">Baca selanjutnya</a></b></div>

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerint...

Read more »

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpastian sistem moneter Somalia. Langkah ini muncul setelah bertahun-tahun frustrasi atas lambannya upaya pemerintah pusat Somalia dalam membentuk kembali sistem keuangan nasional yang stabil sejak keruntuhan negara pada awal 1990-an. Bagi Puntland, sebuah negara bagian semi-otonom di timur laut Somalia, menciptakan mata uang lokal dianggap sebagai solusi pragmatis dalam menghadapi stagnasi moneter yang berkepanjangan.</div><div><br></div><div>Presiden Puntland, Said Abdullahi Deni, menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk pemisahan dari Somalia, melainkan upaya untuk menyelamatkan kestabilan ekonomi wilayahnya. Menurut Deni, banyak negara federal di dunia yang berhasil mengelola dua mata uang tanpa harus kehilangan identitas nasional. Ia menyatakan bahwa jika nanti sistem keuangan Somalia sudah pulih dan nasionalisasi mata uang tercapai, Puntland siap menyelaraskan diri kembali.</div><div><br></div><div>Namun niat membentuk mata uang sendiri tentu tidak lepas dari konsekuensi serius. Di satu sisi, keuntungan besar terletak pada kendali fiskal yang lebih besar. Puntland dapat merancang kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi ekonominya sendiri, termasuk mengatur suku bunga, mengelola inflasi, dan menyesuaikan jumlah uang beredar. Hal ini akan memungkinkan wilayah tersebut membangun stabilitas lokal di tengah kekacauan finansial nasional.</div><div><br></div><div>Kebijakan ini juga bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi lokal. Di tengah lemahnya peran Bank Sentral Somalia, banyak warga merasa lebih percaya pada sistem ekonomi yang dikelola secara lokal. Mata uang baru dapat menjadi simbol kemandirian administratif, sekaligus alat untuk mempercepat perdagangan domestik dan regional.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, risiko besar membayangi langkah tersebut. Salah satunya adalah potensi inflasi tinggi jika penerbitan uang tidak disertai dengan cadangan nilai atau pengawasan ketat. Dalam sejarah negara-negara berkembang, peluncuran mata uang baru sering kali memicu ketidakpastian nilai tukar dan hilangnya kepercayaan masyarakat jika tidak dikelola dengan profesional.</div><div><br></div><div>Keraguan juga muncul dari ketergantungan masyarakat Somalia, termasuk di Puntland, pada dolar AS dan sistem uang elektronik. Saat ini, sebagian besar transaksi di wilayah itu berlangsung melalui mobile money berbasis dolar. Memperkenalkan mata uang baru dapat menimbulkan kebingungan dan disrupsi terhadap sistem pembayaran yang sudah mapan.</div><div><br></div><div>Tantangan lainnya adalah logistik dan biaya produksi mata uang. Mulai dari desain, pencetakan, hingga distribusi mata uang fisik membutuhkan dana besar dan sistem keamanan yang ketat. Jika tidak diawasi dengan baik, risiko pemalsuan atau penyalahgunaan bisa mengancam kredibilitas mata uang baru tersebut sejak awal.</div><div><br></div><div>Dampak dari langkah ini terhadap hubungan Puntland dengan pemerintah pusat Somalia juga menjadi perhatian. Meski Presiden Deni menyatakan dukungannya terhadap kesatuan nasional, kenyataan bahwa satu wilayah punya mata uang sendiri bisa memunculkan persepsi separatisme dan memperburuk fragmentasi dalam struktur negara Somalia yang sudah rapuh.</div><div><br></div><div>Namun demikian, realitas politik dan ekonomi Somalia tidak bisa diabaikan. Ketidakefisienan pemerintah pusat, minimnya institusi keuangan nasional yang berfungsi, serta tekanan terhadap stabilitas harga membuat banyak pihak di Puntland merasa bahwa menunggu reformasi nasional adalah pilihan yang terlalu mahal dan berisiko tinggi.</div><div><br></div><div>Mata uang lokal juga dapat membuka jalan bagi integrasi ekonomi regional. Puntland, yang memiliki pelabuhan aktif dan kedekatan geografis dengan Yaman dan Djibouti, bisa menjajaki kerja sama dagang bilateral lebih luas. Jika stabil, mata uangnya bisa digunakan dalam transaksi lintas batas, memperkuat posisi ekonominya di kawasan Tanduk Afrika.</div><div><br></div><div>Meski demikian, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada tata kelola ekonomi internal. Pemerintah Puntland harus membangun sistem bank lokal yang transparan, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa mata uang baru tidak digunakan untuk pembiayaan defisit fiskal tanpa kendali yang justru berisiko menghancurkan nilai tukar.</div><div><br></div><div>Masalah lain yang harus diantisipasi adalah dualisme sistem keuangan di masyarakat. Jika mata uang lokal diperkenalkan tetapi sebagian besar penduduk tetap menggunakan dolar, maka akan terjadi segregasi ekonomi yang memperlemah efektivitas kebijakan moneter. Dibutuhkan kampanye edukasi besar-besaran dan insentif nyata untuk mendorong penggunaan mata uang sendiri.</div><div><br></div><div>Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mata uang baru tidak menghambat bantuan internasional atau kerja sama dengan lembaga keuangan luar negeri. Lembaga-lembaga donor, yang selama ini beroperasi dalam mata uang asing, mungkin akan membutuhkan waktu dan mekanisme baru untuk menyesuaikan diri dengan sistem moneter Puntland yang baru.</div><div><br></div><div>Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa peluncuran mata uang lokal bisa sukses bila didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan sistem. Zimbabwe, Sudan Selatan, dan Kosovo pernah melakukannya, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada manajemen ekonomi dan kepercayaan publik.</div><div><br></div><div>Langkah Puntland ini sekaligus menjadi tekanan tidak langsung bagi pemerintah pusat Somalia untuk mempercepat reformasi moneter nasional. Jika wilayah-wilayah lain melihat keberhasilan inisiatif Puntland, bisa saja muncul gerakan serupa di wilayah semi-otonom lainnya, mempercepat disintegrasi ekonomi nasional yang lebih besar.</div><div><br></div><div>Namun di sisi optimis, jika dikelola hati-hati dan transparan, mata uang Puntland bisa menjadi eksperimen kebijakan yang sukses dan bahkan menjadi prototipe untuk mata uang Somalia yang lebih kuat di masa depan. Dengan kata lain, keputusan ini bukan akhir dari persatuan Somalia, melainkan awal dari revitalisasi struktur fiskalnya.</div><div><br></div><div>Situasi Somalia yang kompleks menuntut solusi yang tidak konvensional. Dalam kerangka itu, rencana Puntland bisa dilihat bukan sebagai upaya memisahkan diri, melainkan cara pragmatis untuk bertahan dan berkembang dalam sistem yang belum stabil. Yang menjadi kunci adalah komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat.</div><div><br></div><div>Tahun 2025 akan menjadi titik penting yang menentukan apakah eksperimen moneter ini membawa stabilitas ekonomi atau justru menciptakan persoalan baru. Dunia internasional dan warga Somalia akan menilai, apakah Puntland berhasil membuktikan bahwa desentralisasi fiskal bisa menjadi jalan keluar dari kemacetan nasional.</div><div><br></div><div><b><a href="https://g15-summit.blogspot.com/2025/07/pembekuan-dana-suriah-di-lebanon-segera.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpasti...

Read more »

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam dinamika ekonomi kawasan Timur Tengah. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah embargo yang melumpuhkan, Suriah kini melihat secercah harapan untuk memulihkan perekonomiannya. Salah satu dampak langsung dari langkah ini adalah potensi pembebasan dana-dana milik warga, lembaga, dan perusahaan milik negara Suriah yang selama ini terjebak di sistem perbankan Lebanon.</div><div><br></div><div>Sejak krisis ekonomi menghantam Lebanon pada 2019, jutaan dolar dana milik warga Suriah mendadak tak bisa ditarik. Bank-bank Lebanon, yang sebelumnya menjadi saluran utama akses dolar bagi warga dan elite bisnis Suriah, lumpuh nyaris seketika. Deposit ditahan, transaksi dibekukan, dan tak ada kepastian hukum terkait akses terhadap rekening-rekening tersebut. Kondisi ini memperparah krisis di Suriah, yang pada saat bersamaan sedang bergulat dengan dampak sanksi internasional dan runtuhnya nilai tukar lira Suriah.</div><div><br></div><div>Selama bertahun-tahun, pemerintah Suriah kesulitan menjangkau aset-aset tersebut karena kombinasi tekanan sanksi dan hubungan diplomatik yang tegang. Namun kini, dengan dicabutnya sanksi oleh Washington, Damaskus memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menegosiasikan pemulangan dana-dana tersebut secara formal. Upaya ini sangat krusial dalam proses rekonstruksi nasional pasca-kejatuhan rezim Assad, yang menandai era baru dalam politik dan perekonomian Suriah.</div><div><br></div><div>Bank-bank Lebanon selama ini tidak berada di bawah aturan kontrol modal formal, menjadikan pembekuan rekening sebagai praktik yang tak dilandasi hukum yang kokoh. Warga Suriah, yang notabene bukan warga negara Lebanon, berada dalam posisi yang sangat lemah untuk menuntut hak mereka. Sebagian di antaranya bahkan dianggap mencurigakan secara politik, sehingga memperumit proses hukum yang hendak mereka tempuh untuk memulihkan dana.</div><div><br></div><div>Pembukaan kembali jalur keuangan lintas negara ini memberikan peluang luar biasa bagi pemerintah baru Suriah untuk mendapatkan akses langsung terhadap dana likuid yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar. Uang yang sebelumnya terjebak di Lebanon dapat menjadi pendorong utama untuk memulai kembali roda ekonomi nasional yang hampir mati akibat perang dan blokade ekonomi.</div><div><br></div><div>Selain individu dan pebisnis, banyak lembaga dan BUMN Suriah yang menyimpan dananya di bank-bank Lebanon selama konflik berkecamuk. Ketika sistem perbankan lokal hancur atau tidak berfungsi, Lebanon menjadi satu-satunya jalan aman untuk menjaga kestabilan keuangan. Dengan dibukanya kemungkinan pemulangan dana, perusahaan-perusahaan milik negara kini bisa memulihkan operasionalnya secara bertahap.</div><div><br></div><div>Namun kebangkitan ekonomi ini tidak akan terjadi otomatis tanpa kesiapan institusional di dalam negeri. Pemerintah Suriah harus memperkuat sektor perbankannya sebagai prioritas utama. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem perbankan luar negeri terbukti menjadi titik lemah fatal ketika situasi politik dan ekonomi berubah drastis. Sistem keuangan domestik yang kuat adalah fondasi dari kedaulatan ekonomi yang sejati.</div><div><br></div><div>Kementerian Keuangan Suriah perlu segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pemulangan aset di luar negeri, khususnya di Lebanon. Mekanisme hukum lintas negara dan negosiasi bilateral harus dipersiapkan dengan matang untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut tidak hanya kembali, tetapi juga digunakan secara transparan dan efisien untuk kepentingan rakyat.</div><div><br></div><div>Ke depan, perbankan Suriah harus mengalami modernisasi besar-besaran. Transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan perlu diperkuat agar mampu menampung aliran dana besar dari luar negeri tanpa menimbulkan distorsi ekonomi atau korupsi. Pengalaman pahit pembekuan dana harus menjadi pelajaran penting untuk tidak lagi mengandalkan negara tetangga sebagai penyimpan utama aset nasional.</div><div><br></div><div>Kondisi di Lebanon sendiri masih belum stabil. Meski bank-bank mulai kembali beroperasi secara terbatas, belum ada kejelasan hukum menyeluruh terkait status deposit asing yang dibekukan. Oleh karena itu, negosiasi pemerintah Suriah dengan otoritas Lebanon harus menyentuh dimensi politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Terlebih, pemulihan hubungan antara kedua negara masih dibayangi oleh ketegangan pasca-perang.</div><div><br></div><div>Bagi rakyat Suriah, terutama kelas menengah dan pengusaha kecil, pembebasan deposit ini bisa menjadi penyelamat. Banyak di antara mereka yang kehilangan akses ke dana simpanan yang selama ini mereka andalkan untuk bertahan hidup atau menjalankan usaha. Pemerintah harus menjamin bahwa pemulangan dana ini benar-benar menyentuh masyarakat luas, bukan hanya elite atau perusahaan besar.</div><div><br></div><div>Bank Sentral Suriah juga dituntut memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas moneter. Salah satu dampak dari pembekuan dana adalah anjloknya nilai tukar lira Suriah dan lonjakan inflasi. Ketersediaan kembali cadangan devisa yang signifikan dari luar negeri akan memberikan ruang untuk memperkuat nilai tukar dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.</div><div><br></div><div>Langkah Amerika Serikat ini juga dapat mendorong negara-negara lain untuk meninjau kembali kebijakan mereka terhadap Suriah. Jika proses pemulihan ekonomi berjalan lancar dan transparan, kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Suriah bisa tumbuh kembali. Hal ini akan membuka peluang investasi asing yang lebih luas di masa mendatang.</div><div><br></div><div>Namun risiko tetap ada. Beberapa negara mungkin masih menaruh curiga terhadap asal-usul sebagian dana Suriah yang disimpan di luar negeri, terutama yang terkait dengan rezim sebelumnya. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pelaporan aset sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemulangan dana tidak menimbulkan konflik hukum atau reputasi.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, pembelajaran terbesar dari krisis ini adalah pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal. Suriah tak bisa lagi menyerahkan nasib ekonominya kepada dinamika politik regional atau global. Kemandirian fiskal dan perbankan harus menjadi pilar utama dalam rekonstruksi nasional.</div><div><br></div><div>Kini, dengan momentum geopolitik yang mulai menguntungkan, Suriah berada di persimpangan yang menentukan. Jika bisa mengelola pemulihan ekonomi ini secara bijak dan inklusif, negeri itu bisa bangkit dari reruntuhan konflik menuju fase pembangunan yang lebih berkelanjutan. Tapi jika kesempatan ini kembali disia-siakan, masa depan ekonomi Suriah bisa kembali tenggelam dalam ketidakpastian.</div><div><br></div><div><b><a href="https://asiaraya-news.blogspot.com/2025/07/melihat-daya-tawar-sdf-kurdi-di-politik.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam di...

Read more »

Krisis Kamp Rohingya Terancam Picu Gelombang Baru Perdagangan Manusia

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiTMjbaH2G2jC9tuBQeagZdV7aBkQl4JZNHpRTLBqfGM8XFWjT3h3FFa4EVU6c7Ps4aCzzlhuFS1IWOjHNaxS3eHLKu64blb3XYcdPNwE6fd91XkQiXyc9wL_FnSZPfuapPvyWrsAf5QYg4WIAvfjQcp6tdzWBA6qgUCgNfbr9NZmkRjz4vXbnNwQvOWXD"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiTMjbaH2G2jC9tuBQeagZdV7aBkQl4JZNHpRTLBqfGM8XFWjT3h3FFa4EVU6c7Ps4aCzzlhuFS1IWOjHNaxS3eHLKu64blb3XYcdPNwE6fd91XkQiXyc9wL_FnSZPfuapPvyWrsAf5QYg4WIAvfjQcp6tdzWBA6qgUCgNfbr9NZmkRjz4vXbnNwQvOWXD" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Stabilitas kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keamanan memburuk, sementara bantuan internasional terus menyusut. Padahal, lebih dari 1,1 juta warga Rohingya menggantungkan hidup mereka pada lingkungan sempit dan tidak manusiawi di kamp-kamp seperti Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox’s Bazar. Ketidakpastian masa depan dan tekanan ekonomi yang makin parah dikhawatirkan memicu gelombang pelarian baru menuju Asia Tenggara, bahkan Australia.</div><div><br></div><div>Kamp-kamp yang selama ini dianggap stabil meskipun represif, kini berubah menjadi tempat berbahaya. Ketegangan meningkat akibat bentrok bersenjata antar kelompok militan Rohingya seperti Rohingya Solidarity Organisation (RSO) dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Gencatan senjata yang sebelumnya dicapai antara kelompok-kelompok tersebut telah runtuh, memperburuk kondisi keamanan internal.</div><div><br></div><div>Selain konflik internal, keberhasilan militer kelompok pemberontak Arakan Army (AA) di negara bagian Rakhine, Myanmar, juga berdampak langsung pada situasi kamp di Bangladesh. Sejak AA menguasai sekitar 90 persen wilayah Rakhine, gelombang pengungsian baru terus berdatangan ke Bangladesh, dengan lebih dari 150.000 Rohingya tercatat melintasi perbatasan hanya dalam beberapa bulan terakhir.</div><div><br></div><div>Kemenangan AA juga menghentikan sebagian besar arus penyelundupan narkoba dari Myanmar ke Bangladesh, sebuah aktivitas ilegal yang selama ini menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga kamp. Kini, dengan sumber ekonomi yang tertutup, rasa frustrasi dan keputusasaan meningkat tajam di kalangan pengungsi, terutama generasi muda yang tidak diizinkan bekerja ataupun bersekolah.</div><div><br></div><div>Dalam kondisi genting ini, rencana pemotongan bantuan pangan internasional menjadi ancaman nyata. Program Pangan Dunia (WFP) yang sebelumnya menyediakan jatah makanan senilai USD 12,50 per bulan per orang terancam dikurangi drastis, setelah Amerika Serikat menarik sebagian dana bantuannya. Para pekerja kemanusiaan meyakini, pemotongan ini akan mendorong banyak pengungsi mengambil risiko meninggalkan kamp secara ilegal demi mencari makan dan pekerjaan.</div><div><br></div><div>Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan patroli di wilayah pantai dan laut untuk mencegah keberangkatan kapal pengungsi. Namun, keterbatasan sumber daya, kapal yang rusak, dan minimnya teknologi pengawasan membuat penjagaan menjadi tidak efektif. Sejak awal 2024, ratusan kapal kecil telah berhasil lolos, membawa ribuan Rohingya ke perairan Indonesia, Malaysia, dan bahkan Australia.</div><div><br></div><div>Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketertarikan jaringan penyelundupan manusia untuk kembali beroperasi. Dengan bayaran yang mencapai USD 4.000 per orang, perjalanan berbahaya melalui laut bukan hanya menjadi pilihan, tapi semakin terorganisir. Beberapa laporan menyebutkan adanya dukungan logistik dari wilayah Asia Tenggara, bahkan indikasi keterlibatan jaringan di Australia.</div><div><br></div><div>Pemerintah Bangladesh menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka menolak pemukiman permanen para pengungsi dan terus menyerukan repatriasi ke Myanmar. Namun di sisi lain, pemerintahan baru yang terbentuk tahun lalu mulai membuka komunikasi dengan Arakan Army untuk membuka koridor kemanusiaan ke Rakhine. Sayangnya, rencana itu ditolak oleh militer Bangladesh dan oposisi politik dalam negeri.</div><div><br></div><div>Sementara itu, keengganan Myanmar untuk menerima kembali pengungsi Rohingya membuat kebijakan repatriasi menjadi jalan buntu. Otoritas Myanmar yang kini kehilangan kendali atas sebagian besar Rakhine tak punya kapasitas ataupun kemauan politik untuk menampung kembali etnis yang selama ini mereka tindas. Harapan akan solusi jangka panjang semakin menipis di tengah kekacauan internal negara itu.</div><div><br></div><div>Australia sebagai salah satu mitra strategis Bangladesh mencoba merespons kondisi ini. Dua kesepakatan penting telah ditandatangani: nota kesepahaman tentang keamanan maritim dan prosedur penanganan migrasi ilegal. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih diragukan jika kondisi di kamp terus memburuk dan arus pengungsi meningkat.</div><div><br></div><div>Gelombang pelarian baru, jika tak dicegah, bisa membawa implikasi luas bagi kawasan. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand kemungkinan kembali menjadi tujuan utama perjalanan laut berbahaya. Kematian di laut yang sebelumnya terjadi akibat kapal karam dan kelaparan bisa kembali terulang jika tidak ada tindakan kolektif internasional.</div><div><br></div><div>Lebih jauh lagi, krisis ini memperlihatkan lemahnya solidaritas internasional terhadap tragedi Rohingya. Meskipun banyak negara bersimpati secara diplomatis, bantuan nyata dan solusi politik jangka panjang masih belum terlihat. Kamp-kamp di Bangladesh telah menjadi simbol kemacetan solusi global atas krisis pengungsi modern.</div><div><br></div><div>Bangladesh, yang selama ini menanggung beban besar pengungsian, juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari komunitas internasional. Tanpa bantuan tambahan dan solusi konkret, negara ini bisa kehilangan kendali atas situasi, mengarah pada bencana kemanusiaan dan keamanan lintas batas yang lebih luas.</div><div><br></div><div>Para pengungsi Rohingya saat ini berada dalam situasi tidak menentu. Mereka tidak bisa kembali ke Myanmar, tidak diterima sebagai warga Bangladesh, dan hidup tanpa harapan di kamp-kamp yang makin tidak layak huni. Dalam situasi seperti ini, keputusan nekat untuk melarikan diri melalui laut bukan lagi pilihan terakhir, tetapi satu-satunya jalan keluar yang tersisa.</div><div><br></div><div>Akses pendidikan, kebebasan bergerak, dan kesempatan ekonomi yang layak seharusnya menjadi bagian dari hak dasar manusia yang diberikan kepada pengungsi. Membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian hanya akan melanggengkan penderitaan dan menciptakan generasi tanpa masa depan.</div><div><br></div><div>Jika dunia gagal bertindak sekarang, krisis Rohingya akan terus memburuk. Arus pelarian baru bisa menjadi awal dari bencana kemanusiaan yang lebih besar di kawasan. Yang dibutuhkan bukan hanya belas kasihan, tapi kepemimpinan dan keberanian politik dari para pemegang kebijakan global.</div><div><br></div><div>Waktu tidak berpihak kepada Rohingya. Mereka telah terlalu lama menjadi korban diskriminasi, pengusiran, dan pengabaian. Gelombang pengungsian berikutnya hanya tinggal menunggu badai monsun reda. Dunia harus bertindak sebelum semua terlambat.</div><div><br></div><div><div>Amerika Serikat telah mengajukan proposal penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pemulangan pengungsi Rohingya, yang berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi pemerintahan sementara Bangladesh dan Penasihat Keamanan Nasional Khalilur Rahman (Roger Rahman).</div><div><br></div><div>Pada 10 Juni, AS mendorong dimulainya dialog yang komprehensif dan inklusif guna menjamin proses pemulangan Rohingya secara aman dan sukarela, serta menyerukan keterlibatan Arakan Army, kelompok pemberontak yang saat ini menguasai wilayah Rakhine di Myanmar. Namun, usulan ini bisa memicu kontroversi lebih lanjut terhadap upaya negosiasi yang selama ini dilakukan pemerintahan sementara Bangladesh pimpinan Dr. Yunus dan penasihat keamanan Khalilur Rahman dengan kelompok bersenjata tersebut di Rakhine.</div><div><br></div><div>Dalam konferensi pers yang digelar saat sesi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Duta Besar AS Jonathan Schrier menyatakan bahwa partisipasi “semua pihak” sangat penting dalam proses pemulangan Rohingya, terutama mencakup Arakan Army, mengingat kelompok tersebut kini menguasai sebagian besar wilayah Rakhine.</div><div><br></div><div>Pernyataan ini muncul di tengah tuduhan pelanggaran HAM yang diarahkan kepada Arakan Army. Para pengamat lokal dan warga pengungsi melaporkan bahwa kelompok tersebut terlibat dalam perekrutan paksa, penindasan, peradilan sewenang-wenang, serta serangan etnis terhadap komunitas minoritas, khususnya Rohingya. Meskipun Arakan Army mengklaim sebagai kekuatan perlawanan terhadap militer Myanmar, kekuasaan yang mereka peroleh belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi warga sipil.</div><div><br></div></div><div><br></div><div><b><a href="https://sekolahkukusan.blogspot.com/2025/06/rohingya-tanpa-pemimpin-kharismatik-di.html?m=1">Baca selengkapnya</a></b></div>

Krisis Kamp Rohingya Terancam Picu Gelombang Baru Perdagangan Manusia

Stabilitas kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi keamanan ...

Read more »