Menlu Suriah Salah Kaprah Bicara Soal Suwaida?

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJmQ6XGL6EsV81_VLNOA4UQae5dbfw9ihjn7K9gdHIfOOQXApwtnDMBbPOlUj4myHYlcUnrzbSWIfWn8f89Fu_MLT3qubqkLU_pnkLJQ_fLI0wCk4kKnDt1W1dGtbqOLm6NLDXmpFyjxgwKXQ8oif34vbLkSgcpF8cse4PGLg9IA6fOYVgyu5WobD_xvM1"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJmQ6XGL6EsV81_VLNOA4UQae5dbfw9ihjn7K9gdHIfOOQXApwtnDMBbPOlUj4myHYlcUnrzbSWIfWn8f89Fu_MLT3qubqkLU_pnkLJQ_fLI0wCk4kKnDt1W1dGtbqOLm6NLDXmpFyjxgwKXQ8oif34vbLkSgcpF8cse4PGLg9IA6fOYVgyu5WobD_xvM1" width="400"> </a> </div><br></div><div>Ada yang terasa janggal dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shaibani, saat ia menjabarkan <b><a href="http://buku-iklan.blogspot.com/2025/09/road-map-suwaida-sarat-jebakan-untuk.html?m=1">peta jalan pemerintah terkait </a></b>penanganan krisis di Suwaida. Dalam pernyataannya, al-Shaibani terlihat terlalu jauh masuk ke ranah keamanan dalam negeri yang sejatinya bukan bagian dari kewenangannya.</div><div><br></div><div>Sebagai kepala diplomasi, seorang menteri luar negeri seharusnya fokus pada aspek politik luar negeri, hubungan internasional, serta dukungan diplomatik dari negara mitra. Namun al-Shaibani justru berbicara panjang lebar soal distribusi pasukan kepolisian, pengelolaan keamanan jalan raya, hingga penyelesaian kasus kriminal.</div><div><br></div><div>Langkah itu menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian peran di tubuh pemerintahan Suriah. Bukankah urusan keamanan dalam negeri adalah domain Kementerian Dalam Negeri? Jika demikian, pernyataan al-Shaibani tampak tumpang tindih, bahkan berpotensi melemahkan otoritas instansi yang seharusnya lebih berkompeten.</div><div><br></div><div>Idealnya, dalam forum internasional seperti konferensi pers bersama Menlu Yordania dan utusan khusus AS, al-Shaibani cukup menekankan keyakinan penuh pemerintah terhadap aparat dalam negeri untuk menegakkan keamanan. Kalimat seperti “pemerintah mempercayakan sepenuhnya kepada kementerian terkait” akan jauh lebih tepat dibanding masuk ke detail teknis.</div><div><br></div><div>Apalagi, publik dan komunitas internasional mengamati sikap pejabat tinggi Suriah dengan cermat. Setiap penyampaian yang keliru dapat ditafsirkan sebagai kelemahan koordinasi internal. Hal ini tentu tidak menguntungkan, terutama ketika Suriah tengah berupaya menunjukkan persatuan dalam menghadapi tekanan eksternal.</div><div><br></div><div>Seorang menlu idealnya menampilkan peran sebagai jembatan komunikasi internasional. Ia bisa menekankan bahwa krisis Suwaida adalah masalah domestik yang ditangani serius oleh aparat dalam negeri, sementara dirinya memastikan dukungan diplomatik dari mitra regional maupun global.</div><div><br></div><div>Sayangnya, al-Shaibani justru terdengar seolah berbicara sebagai orang luar yang menilai kasus Suwaida dari kejauhan. Ia menggunakan bahasa yang lebih mirip narasi lembaga kemanusiaan ketimbang representasi pemerintah yang berdaulat penuh atas aparatnya sendiri.</div><div><br></div><div>Dalam kacamata politik, gaya penyampaian semacam itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing untuk menekan Suriah. Ketika seorang menlu sendiri membicarakan teknis keamanan, hal itu bisa ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung bahwa kementerian dalam negeri kurang mampu.</div><div><br></div><div>Padahal, Suriah sudah lama menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Mengaburkan batas peran antar kementerian hanya akan menambah keraguan publik dalam dan luar negeri.</div><div><br></div><div>Yang lebih tepat, al-Shaibani seharusnya menekankan bahwa pemerintah Suriah memegang kendali penuh, dengan kementerian terkait bekerja secara profesional dan sesuai tugasnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan segala upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi mendapat dukungan dari negara sahabat.</div><div><br></div><div>Dengan sikap seperti itu, Suriah bisa menunjukkan wajah pemerintahan yang solid. Pesan utama kepada dunia internasional pun menjadi jelas: bahwa krisis Suwaida bukanlah celah bagi intervensi asing, melainkan tantangan domestik yang bisa diatasi dengan kapasitas internal.</div><div><br></div><div>Sayangnya, pernyataan al-Shaibani di podium justru lebih menekankan detail operasional. Ia bahkan menyinggung soal pemulihan desa, pengamanan jalan, hingga proses pembebasan tahanan—isu yang secara struktur pemerintahan bukanlah tanggung jawabnya.</div><div><br></div><div>Kondisi ini membuka ruang kritik bahwa kementerian luar negeri “terlalu jauh campur tangan” dalam ranah kementerian dalam negeri. Jika tidak dikoreksi, kebiasaan seperti ini bisa menimbulkan friksi birokrasi dan ketidakefektifan kebijakan.</div><div><br></div><div>Lebih buruk lagi, gaya itu bisa mengesankan bahwa pemerintah Suriah memandang krisis Suwaida dari luar, bukan dari dalam tubuh institusi negara yang seharusnya solid. Hal ini tentu berlawanan dengan pesan persatuan yang ingin ditonjolkan.</div><div><br></div><div>Dalam konteks diplomasi, menlu cukup menegaskan bahwa Suriah menolak segala bentuk intervensi asing, menghargai dukungan mitra internasional, namun tetap percaya penuh pada aparat keamanan domestik untuk menyelesaikan masalah di lapangan.</div><div><br></div><div>Sikap ini tidak hanya menjaga hierarki pemerintahan tetap jelas, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri negara. Suriah bisa tampil lebih tegas: diplomasi diurus kementerian luar negeri, keamanan ditangani kementerian dalam negeri.</div><div><br></div><div>Jika pesan seperti ini yang disampaikan, maka publik internasional akan melihat Suriah sebagai negara yang solid, sementara rakyat di dalam negeri akan merasa bahwa institusi mereka berjalan sesuai tugasnya masing-masing.</div><div><br></div><div>Dalam situasi genting seperti di Suwaida, kejelasan peran pejabat negara sangat krusial. Satu kata yang keliru bisa menimbulkan interpretasi negatif.</div><div><br></div><div>Karena itu, kritik terhadap pernyataan al-Shaibani bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan soal konsistensi negara dalam menjaga kewibawaan dan otoritasnya di mata dunia.</div><div><br></div><div>Pada akhirnya, krisis Suwaida seharusnya menjadi ajang bagi pemerintah Suriah menunjukkan kohesi internal, bukan justru menampilkan kebingungan peran di hadapan dunia. Menlu al-Shaibani perlu mengingat kembali batas kewenangannya agar diplomasi Suriah tetap kuat dan konsisten.</div><div><br></div><div><b><a href="https://sana.sy/en/local/2267905/">Baca selanjutnya</a></b></div><div><br></div>

Menlu Suriah Salah Kaprah Bicara Soal Suwaida?

Ada yang terasa janggal dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shaibani, saat ia menjabarkan peta jal...

Read more »

Afghanistan Bangun Kemandirian Militer Lewat Produksi Lokal

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUpGbT5VT9yJvATGcY4NkLtEjtN2K5pmcc29-9AlSMv1-a9t6ikLM5DBmANG-TCAkEm-KCMrvSR8QW4WhmACpEan906GI_JbZjrVPYVmTq-kmRWDe3XIaScl5lkLRhvHiAfGZknqN1A81fCRTXyOxf19GdsIxMNVQbSJFfwDOhhQjeVyrA7anCMoRtgzCs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUpGbT5VT9yJvATGcY4NkLtEjtN2K5pmcc29-9AlSMv1-a9t6ikLM5DBmANG-TCAkEm-KCMrvSR8QW4WhmACpEan906GI_JbZjrVPYVmTq-kmRWDe3XIaScl5lkLRhvHiAfGZknqN1A81fCRTXyOxf19GdsIxMNVQbSJFfwDOhhQjeVyrA7anCMoRtgzCs" width="400"> </a> </div><br></div><div>Afghanistan mulai menunjukkan langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi militernya. Setelah bertahun-tahun bergantung pada bantuan asing, kini negara itu menargetkan produksi suku cadang militer sebagai fondasi menuju kemandirian penuh di masa depan. Langkah ini dinilai sebagai salah satu pencapaian terbesar pasca-perubahan politik yang terjadi beberapa tahun terakhir.</div><div><br></div><div>Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Afghanistan berhasil merestorasi puluhan ribu kendaraan dan senjata militer. Proses ini tidak hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam upaya membangun kemampuan produksi dalam negeri. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata kapasitas sumber daya manusia lokal.</div><div><br></div><div>Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Afghanistan telah mengaktifkan kembali seluruh bengkel militer yang sempat terbengkalai. Melalui proyek besar ini, lebih dari 40.000 kendaraan militer dan ribuan senjata ringan maupun berat berhasil diperbaiki. Hasil tersebut menjadi kebanggaan nasional sekaligus sinyal kuat bahwa Afghanistan sedang bertransformasi menuju kemandirian militer.</div><div><br></div><div>Proyek restorasi ini mengandalkan tenaga teknisi dan insinyur lokal. Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang perbaikan mesin, teknologi diesel, hingga sistem komunikasi militer. Keahlian yang sebelumnya hanya digunakan untuk perawatan kini diarahkan untuk menciptakan basis produksi jangka panjang.</div><div><br></div><div>Keberhasilan restorasi ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan memanfaatkan tenaga lokal dan fasilitas dalam negeri, Afghanistan berhasil menghemat jutaan dolar yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembelian atau perawatan di luar negeri. Hemat biaya ini kemudian dialokasikan untuk pengembangan riset dan produksi komponen baru.</div><div><br></div><div>Tujuan utama dari langkah ini adalah mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Pemerintah menilai bahwa selama ketergantungan masih tinggi, kemandirian negara akan sulit dicapai. Karena itu, produksi suku cadang militer menjadi strategi awal sebelum Afghanistan benar-benar mampu memproduksi kendaraan dan senjata secara mandiri.</div><div><br></div><div>Rencana ke depan yang tengah digodok adalah beralih dari sekadar merestorasi menuju manufaktur lokal. Artinya, Afghanistan ingin memproduksi sendiri berbagai komponen vital kendaraan militer, mulai dari mesin, roda, hingga sistem komunikasi. Visi jangka panjangnya adalah kemandirian penuh dalam industri pertahanan.</div><div><br></div><div>Sejumlah bengkel militer kini dikembangkan menjadi pusat riset dan produksi. Dari sekadar tempat perbaikan, fasilitas ini diubah menjadi laboratorium rekayasa teknologi. Pemerintah berharap generasi muda teknisi Afghanistan dapat menimba ilmu sekaligus berinovasi di bidang militer.</div><div><br></div><div>Pencapaian ini juga menjadi pesan politik bahwa Afghanistan mampu bertahan tanpa ketergantungan asing. Dengan memperlihatkan keberhasilan di sektor militer, pemerintah ingin menunjukkan legitimasi dan kapasitasnya dalam mengelola negara secara mandiri.</div><div><br></div><div>Kemandirian teknologi militer juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas. Di tengah situasi regional yang penuh ketidakpastian, kemampuan memproduksi suku cadang sendiri membuat militer Afghanistan lebih tangguh menghadapi tantangan.</div><div><br></div><div>Meski demikian, tantangan tetap besar. Afghanistan masih menghadapi keterbatasan bahan baku, mesin modern, serta akses ke teknologi canggih. Namun pemerintah optimistis bahwa langkah kecil seperti produksi suku cadang akan membuka jalan bagi kemandirian di masa depan.</div><div><br></div><div>Penggunaan sumber daya manusia lokal menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengandalkan insinyur berpengalaman, Afghanistan tidak perlu menunggu transfer teknologi dari luar. Justru dengan membangun dari dalam negeri, tercipta ekosistem produksi yang lebih berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Selain itu, proyek ini membuka lapangan kerja baru. Banyak teknisi muda dilibatkan dalam proses perbaikan dan riset, sehingga membuka peluang regenerasi keahlian di bidang militer. Hal ini penting agar pengalaman puluhan tahun tidak hilang, melainkan diwariskan ke generasi berikutnya.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, Afghanistan berambisi memproduksi kendaraan militer secara penuh. Kendaraan lapis baja, truk logistik, hingga perlengkapan komunikasi menjadi target utama. Jika ini tercapai, Afghanistan akan masuk ke jajaran negara yang memiliki industri pertahanan mandiri.</div><div><br></div><div>Langkah ini juga dapat memengaruhi posisi geopolitik Afghanistan. Negara-negara tetangga mungkin akan melihat Afghanistan sebagai pemain baru dalam industri militer regional. Hal ini bisa membuka peluang kerja sama, tetapi juga menimbulkan kewaspadaan.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, produksi lokal suku cadang militer akan mengurangi beban impor dan memperkuat neraca perdagangan. Dalam konteks jangka panjang, Afghanistan bisa mengembangkan industri pendukung seperti baja, elektronik, dan kimia.</div><div><br></div><div>Keberhasilan ini tidak terlepas dari visi politik yang menekankan kemandirian nasional. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa masa depan Afghanistan ada di tangan rakyatnya sendiri, bukan pada intervensi asing.</div><div><br></div><div>Restorasi 40.000 kendaraan militer dalam waktu singkat menjadi simbol perubahan besar itu. Dari sekadar mengandalkan bantuan, kini Afghanistan berani melangkah dengan kemampuan sendiri.</div><div><br></div><div>Perjalanan menuju kemandirian penuh memang masih panjang. Namun fondasi yang sudah dibangun melalui restorasi dan produksi suku cadang memberi harapan baru. Afghanistan tampaknya serius menapaki jalan menuju industri militer mandiri.</div><div><br></div><div>Dengan semua pencapaian ini, Afghanistan ingin dikenal bukan lagi sebagai negara yang hanya menerima bantuan, melainkan sebagai negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Produksi suku cadang militer hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kedaulatan teknologi.</div><div><br></div><div><b><a href="http://buku-iklan.blogspot.com/2025/09/menata-algoritma-media-sosial-yang-kian.html?m=1">Baca selengkapnya</a></b></div><div><br></div>

Afghanistan Bangun Kemandirian Militer Lewat Produksi Lokal

Afghanistan mulai menunjukkan langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi militernya. Setelah bertahun-tahun bergantung ...

Read more »

Media Sosial Dorong Rekonstruksi Desa Suriah

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCJoGxk463Fq1Qn9Gb6A6DYZj-loAozLzxk0m8NlvJ1xnmARSF1RUy4v14ntjjHfkI2BWWRiWaB1Kp25BSbQVlGbIa_8Pm9hKiAn-4qda4Qi3LmDd9E0EfjenXNkW_QVpC1jrsi0E8udHQlhcXYmMfoC4DlFvAUOyJP2b43hvjA_w656qK4JbMoJTQ-xek" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCJoGxk463Fq1Qn9Gb6A6DYZj-loAozLzxk0m8NlvJ1xnmARSF1RUy4v14ntjjHfkI2BWWRiWaB1Kp25BSbQVlGbIa_8Pm9hKiAn-4qda4Qi3LmDd9E0EfjenXNkW_QVpC1jrsi0E8udHQlhcXYmMfoC4DlFvAUOyJP2b43hvjA_w656qK4JbMoJTQ-xek" width="400"> </a> </div><br></div><div>Rekonstruksi pedesaan dan perkampungan di Suriah kini mendapat perhatian khusus melalui kampanye di media sosial. Desa-desa yang hancur akibat perang menggunakan berbagai platform untuk menarik perhatian publik, baik lokal maupun internasional, agar mendukung pembangunan kembali. Strategi ini tidak hanya bertujuan membangun fisik desa, tetapi juga membangkitkan semangat komunitas untuk kembali menempati tanah kelahiran mereka.</div><div><br></div><div>Salah satu model kampanye yang paling umum adalah penggalangan dana yang dilakukan langsung oleh desa itu sendiri. Beberapa desa mengumpulkan dana untuk pengungsi Suriah yang masih berada di luar negeri, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sebelum kembali ke kampung halaman. Kampanye ini biasanya menekankan pentingnya membangun kembali rumah, masjid, dan sekolah yang hancur.</div><div><br></div><div>Selain itu, banyak desa menawarkan jasa perbaikan rumah melalui kampanye media sosial. Program ini memastikan bahwa bangunan vital, seperti rumah warga, sekolah, dan fasilitas umum, siap ketika pengungsi kembali. Strategi ini sering diterapkan pada desa-desa yang sebelumnya sepenuhnya hancur akibat konflik, terutama yang dikenal sebagai wilayah yang menentang rezim pada masa lalu.</div><div><br></div><div>Model kedua kampanye dilakukan oleh yayasan atau muassasah. Yayasan ini biasanya beroperasi di pedesaan atau kamp pengungsi, termasuk pengungsi Palestina dan kelompok dari Golan. Pengelolaan kampanye melalui yayasan cenderung lebih terstruktur dibandingkan penggalangan dana mandiri desa. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan layanan sosial, serta perbaikan rumah warga.</div><div><br></div><div>Yayasan juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye mereka. Dengan strategi ini, masyarakat internasional dapat menyalurkan bantuan secara langsung ke desa-desa terdampak. Sistem pengelolaan yang rapi menjamin transparansi, sehingga donor dapat melihat hasil pembangunan secara langsung.</div><div><br></div><div>Model ketiga adalah pengembangan desa atau kawasan melalui perusahaan properti. Berbeda dengan dua model sebelumnya, kampanye ini tidak hanya mengandalkan donasi, tetapi juga investasi. Perusahaan properti mengajak publik membeli atau menyewa rumah yang dibangun di desa, sehingga memulihkan kehidupan ekonomi secara mandiri.</div><div><br></div><div>Kampanye melalui perusahaan properti biasanya dilakukan di perkampungan yang relatif aman dan tidak terdampak langsung konflik. Desa-desa ini seringkali merupakan wilayah eks pendukung rezim Bashar Al Assad atau komunitas minoritas, seperti Kristen, Syiah, atau Alawiyah. Strategi ini lebih mengutamakan keberlanjutan ekonomi dibandingkan bantuan sosial murni.</div><div><br></div><div>Media sosial menjadi alat efektif untuk memperkenalkan desa dan proyek properti ini. Foto, video, dan cerita warga digunakan untuk menarik minat investor dan calon penghuni. Hal ini membantu membangkitkan kembali kehidupan desa yang menjadi sepi akibat pergantian pemerintahan.</div><div><br></div><div>Selain penggalangan dana dan investasi, kampanye di media sosial juga menekankan pentingnya solidaritas komunitas. Warga desa mempromosikan kisah mereka, sejarah desa, dan budaya lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi publik.</div><div><br></div><div>Beberapa kampanye menekankan pembangunan kembali masjid dan sekolah sebagai simbol kebangkitan. Pendidikan dan kegiatan keagamaan dianggap vital untuk memulihkan rasa normalitas dan memperkuat identitas komunitas.</div><div><br></div><div>Pengalaman desa-desa ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar alat promosi, tetapi juga sarana koordinasi dan edukasi. Warga belajar mengatur proyek, mengelola donasi, dan berkomunikasi dengan pengungsi yang berada di luar negeri.</div><div><br></div><div>Kampanye media sosial juga menjadi sarana advokasi. Beberapa desa menyoroti dampak perang dan ketidakadilan ekonomi untuk menarik perhatian internasional, sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya rekonstruksi.</div><div><br></div><div>Desa yang menggalang dana secara mandiri sering memanfaatkan jaringan diaspora. Pengungsi yang tersebar di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika ikut memberikan dukungan finansial maupun logistik. Hal ini menciptakan ikatan kuat antara warga di dalam negeri dan diaspora.</div><div><br></div><div>Yayasan yang mengelola kampanye biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk tim pengawasan proyek, keuangan, dan komunikasi. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan donor dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.</div><div><br></div><div>Model perusahaan properti cenderung lebih profesional. Investor diundang untuk membeli rumah atau tanah, sehingga proyek rekonstruksi juga berfungsi sebagai peluang bisnis. Strategi ini menarik investor yang mencari keamanan jangka panjang di wilayah yang stabil.</div><div><br></div><div>Dalam ketiga model ini, penggunaan media sosial memungkinkan desa untuk memantau kemajuan proyek secara real time. Foto dan video kemajuan pembangunan dibagikan secara rutin, menciptakan rasa akuntabilitas terhadap donor dan investor.</div><div><br></div><div>Selain aspek fisik, kampanye ini juga menekankan pemulihan sosial dan ekonomi. Desa yang kembali dihuni mampu menghidupkan pasar lokal, membuka usaha, dan menghidupkan kembali pendidikan serta layanan kesehatan.</div><div><br></div><div>Kampanye berbasis media sosial juga membantu membangun kesadaran politik dan sosial. Desa yang sebelumnya dikenal menentang rezim Assad mencoba memperbaiki kehidupan mereka melalui proyek pembangunan, sekaligus menarik perhatian donor dan lembaga internasional di era Presiden Ahmed Al Sharaa.</div><div><br></div><div>Keberhasilan kampanye ini menunjukkan bahwa rekonstruksi desa Suriah dapat dimulai dari bawah, melalui inisiatif masyarakat sendiri dengan dukungan yayasan dan sektor swasta. Model ini mencerminkan adaptasi kreatif warga terhadap kondisi pasca-konflik.</div><div><br></div><div>Jika strategi ini terus dikembangkan, desa-desa di Suriah memiliki peluang untuk kembali dihuni secara permanen, membangun ekonomi lokal, dan menciptakan model rekonstruksi yang bisa dijadikan contoh bagi wilayah lain yang terdampak konflik.</div><div><br></div><div><b><a href="http://kreasi-santri.blogspot.com/2025/09/taiz-di-yaman-kota-yang-tak-pernah.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Media Sosial Dorong Rekonstruksi Desa Suriah

Rekonstruksi pedesaan dan perkampungan di Suriah kini mendapat perhatian khusus melalui kampanye di media sosial. Desa-desa yang...

Read more »

Libya dan Dua Wajah Militernya

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDxXlydju6amshThP_IJrcgTHhYAp7AkrD51pLdBzNdlEULWZBikpuzdUse0CYZpuCjJHX31CcBC1JV0myrFV8joP9OpUJ7GxEp5reWpImOgq1nsV6Chrtp7Qon_T--A2uaFy02EFFAS4-lZBd6BDY-EHmo_HXnlOJVWpVxn5q6Q4PAWctm5IrJXsNRwlu" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) di Tripoli berusaha mempertahankan legitimasi sebagai pemerintahan yang diakui dunia. Sementara di timur, <b><a href="https://youtu.be/K79b1VY7N1o?si=LDNEgcemn1rbYyiv">Tentara Nasional Libya (LNA) </a></b>yang dipimpin Khalifa Haftar beroperasi di bawah naungan parlemen Tobruk, meski tidak diakui secara internasional. Perpecahan ini membuat kekuatan militer Libya terfragmentasi, namun sekaligus memperlihatkan kontras yang mencolok antara kedua kubu.</div><div><br></div><div>GNA Tripoli bergantung pada <b><a href="https://youtu.be/pWFw4nSZjyk?si=opR2qD98ESsiWxUz">jaringan milisi lokal </a></b>yang tidak selalu memiliki struktur komando jelas. Meski mendapat pengakuan internasional, pasukan mereka kerap terlihat terpecah dan kurang terorganisir. Hal ini membuat efektivitas militernya bergantung pada dukungan asing, terutama dari Turki yang memasok drone Bayraktar TB2 dan sistem pertahanan modern.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, LNA di Tobruk dipandang lebih profesional dan terstruktur. Haftar berhasil menyatukan berbagai milisi di Libya timur ke dalam kerangka militer yang lebih hierarkis. Dengan dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia, kekuatan LNA berkembang pesat baik dari segi jumlah personel maupun alutsista. Dukungan Grup Wagner dan tentara bayaran dari Sudan serta Chad menambah bobot militer mereka.</div><div><br></div><div>Meski tidak diakui secara resmi, pemerintahan Tobruk justru mampu menciptakan struktur militer yang lebih stabil. Penguasaan mereka terhadap pangkalan udara di timur Libya memperkuat mobilitas pasukan. LNA juga memanfaatkan sistem logistik dan alutsista dengan lebih rapi, sehingga menjadikan mereka lebih tangguh dibandingkan GNA.</div><div><br></div><div>Tripoli tampak lemah bukan hanya di bidang militer, tetapi juga secara politik. Fragmentasi kekuasaan di ibu kota membuat keputusan strategis sering terhambat oleh tarik-menarik antar milisi. Ketergantungan pada sekutu asing semakin menegaskan bahwa GNA belum memiliki kemandirian penuh dalam mengelola kekuatan bersenjata.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, kelemahan LNA juga nyata. Meski lebih terorganisir, ketergantungan mereka pada dukungan eksternal menimbulkan pertanyaan soal kedaulatan. Tanpa suplai senjata dan tentara bayaran asing, kemampuan LNA bisa menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pemerintahan di Libya masih jauh dari kemandirian militer sejati.</div><div><br></div><div>Industri militer Libya pun nyaris tidak berkembang pasca runtuhnya rezim Gaddafi. Infrastruktur produksi senjata hancur dalam perang saudara, sementara embargo internasional memperparah keterbatasan mereka. Kedua kubu kini sepenuhnya bergantung pada suplai luar negeri untuk mempertahankan operasional militer.</div><div><br></div><div>Tripoli sebenarnya sempat memiliki peluang untuk membangun kembali industri pertahanan. Namun momentum itu hilang karena instabilitas politik dan kurangnya investasi. Sementara itu, LNA lebih fokus pada pengadaan langsung dari sekutu luar negeri ketimbang membangun basis produksi lokal.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan ini juga memiliki keterbatasan di laut. Tidak ada tanda signifikan bahwa Libya menambah kapal kombatan berat, apalagi kapal selam. Sebagian besar armada laut warisan Gaddafi sudah tidak operasional atau hancur dalam konflik. Hal ini membuat potensi Libya sebagai kekuatan maritim regional tertahan.</div><div><br></div><div>Dari sisi udara, Tripoli lebih mengandalkan drone Turki, sementara Tobruk mendapat pasokan jet tempur tua dari era Soviet maupun Mirage F1 Prancis. LNA bahkan memiliki keunggulan dengan tambahan drone Wing Loong II dari UEA dan sistem pertahanan Pantsir-S1 buatan Rusia.</div><div><br></div><div>Jika menilik anggaran, perbedaan keduanya cukup jelas. GNA di Tripoli mengalokasikan anggaran militer dari dana negara yang terbatas akibat blokade minyak. Estimasi belanja mereka berkisar 1–1,5 miliar dolar AS per tahun, sebagian besar untuk gaji milisi dan biaya operasi.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan Tobruk mendapat keuntungan dari dukungan finansial sekutu asing. Belanja militer mereka diperkirakan mencapai 2–2,5 miliar dolar AS per tahun, meski angka ini termasuk kontribusi non-resmi dari UEA, Mesir, dan Rusia dalam bentuk senjata serta logistik.</div><div><br></div><div>Kelemahan mendasar Tripoli adalah lemahnya komando terpusat. Milisi yang beroperasi di bawah bendera GNA lebih loyal pada kepentingan lokal dibandingkan struktur pemerintahan pusat. Hal ini membuat mereka sering berkonflik internal, bahkan sesama kelompok pro-Tripoli.</div><div><br></div><div>Sebaliknya, kelemahan LNA terletak pada citra internasional. Meski lebih terorganisir, dunia masih memandang Haftar sebagai sosok kontroversial. Tidak adanya pengakuan resmi membuat hubungan diplomatik mereka terbatas, yang pada gilirannya bisa mempersulit akses teknologi militer lebih canggih.</div><div><br></div><div>Meski demikian, banyak analis menilai bahwa LNA memiliki peluang lebih besar untuk menjadi fondasi militer nasional jika Libya suatu saat bersatu kembali. Struktur mereka yang lebih rapi dan disiplin menjadi modal penting dalam membangun angkatan bersenjata reguler.</div><div><br></div><div>Tripoli dinilai telah kehilangan momentum. Meski diakui dunia, mereka gagal memanfaatkan status itu untuk memperkuat militer secara berkelanjutan. Kebergantungan pada Turki tidak bisa menutupi kenyataan bahwa GNA tidak mampu menumbuhkan kekuatan domestik yang tangguh.</div><div><br></div><div>Industri pertahanan dalam negeri yang mati suri membuat Libya hanya menjadi ajang perebutan pengaruh luar negeri. Baik Tripoli maupun Tobruk tidak mampu menghasilkan senjata sendiri dalam skala signifikan. Akibatnya, pembangunan kekuatan militer Libya masih rapuh.</div><div><br></div><div>Dalam perspektif kawasan, Libya sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi kekuatan militer penting di Afrika Utara. Sumber daya alam yang melimpah bisa menopang anggaran besar, namun konflik berkepanjangan membuat semua itu terbuang sia-sia.</div><div><br></div><div>Kedua pemerintahan di Libya masih terjebak dalam kelemahan yang sama: ketergantungan pada aktor luar negeri. Tanpa rekonsiliasi dan penguatan industri pertahanan domestik, Libya akan tetap menjadi negara dengan kekuatan militer terfragmentasi, bukan pemain dominan di kawasan.</div><div><br></div><div>Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah salah satu dari kedua pemerintahan ini mampu memanfaatkan momentum untuk melakukan reformasi militer besar-besaran. Jika tidak, harapan agar pemerintahan Tripoli akan semaju Korea Selatan serta pemerintahan Tobruk akan sedisiplin Korea Utara dalam produksi senjata akan sirna dan Libya akan menjadi medan pertempuran abadi kepentingan asing tanpa arah yang jelas.</div><div><br></div><div><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Libya dan Dua Wajah Militernya

Libya saat ini terbelah menjadi dua pemerintahan dengan kekuatan militer yang berbeda. Di barat, Pemerintah Persatuan Nasional (...

Read more »

Dari Rudal ke Roket Antariksa: Melihat Potensi Proyek Antariksa Yaman

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFwKCQdqevu2st0vioef91q-heF1XU5eQdyT4n26w10yQlxtNe5XHGwVgeC6wvLIVestYksulifZyZVBTx-J3gSZ_rsdyQhsCer6teZQ7mrAOFmdLGA1g9Eur1zRJAF26Ti7sU_Fy9tH-c7NQYjZBhU-2E6aBSo_lcs-_C_f5P3MnfM09YxImSyrfxmyJ0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFwKCQdqevu2st0vioef91q-heF1XU5eQdyT4n26w10yQlxtNe5XHGwVgeC6wvLIVestYksulifZyZVBTx-J3gSZ_rsdyQhsCer6teZQ7mrAOFmdLGA1g9Eur1zRJAF26Ti7sU_Fy9tH-c7NQYjZBhU-2E6aBSo_lcs-_C_f5P3MnfM09YxImSyrfxmyJ0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Pemerintahan Yaman di Sanaa di belakangan ini mendapat sorotan dunia internasional karena sering meluncurkan rudal jarak jauh hingga 2.000 kilometer yang mampu menjangkau Israel.</div><div><br></div><div>Jangkauan itu mengesankan, namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah rudal tersebut bisa bertransformasi menjadi roket peluncur satelit atau satellite launch vehicle (SLV). Secara teknis, jawabannya belum, tetapi peluang ke arah itu terbuka jika ditopang dengan teknologi tambahan.</div><div><br></div><div>Rudal dengan jangkauan 2.000 kilometer sebenarnya masih berada pada kategori medium-range ballistic missile. Kemampuan semacam ini memungkinkan hulu ledak mencapai target jauh di luar perbatasan Yaman, tetapi belum cukup untuk menempatkan objek ke orbit. Untuk meluncurkan satelit, dibutuhkan kecepatan minimal 7,8 kilometer per detik, jauh di atas kecepatan rudal balistik biasa.</div><div><br></div><div>Langkah pertama agar rudal Yaman bisa berfungsi sebagai peluncur satelit adalah penambahan tahap. Rudal balistik umumnya menggunakan satu hingga dua tahap, sedangkan SLV memerlukan tiga bahkan empat tahap. Tahap tambahan berfungsi untuk mendorong muatan terus mempercepat hingga mencapai kecepatan orbit, bukan hanya lintasan parabola sub-orbital.</div><div><br></div><div>Selain penambahan tahap, sistem pemandu juga harus ditingkatkan. Rudal hanya butuh presisi pada level kilometer, sedangkan satelit membutuhkan akurasi tinggi agar tidak meleset dari orbit yang dituju. Artinya, diperlukan sistem navigasi inersial yang lebih canggih, sensor tambahan, serta komputer penerbangan dengan kemampuan koreksi real-time.</div><div><br></div><div>Struktur roket juga harus diubah agar bisa membawa muatan satelit, bukan hulu ledak militer. Kompartemen khusus diperlukan, lengkap dengan fairing yang mampu melindungi satelit dari gesekan atmosfer saat peluncuran. Perubahan ini menuntut teknologi material yang berbeda dari rudal konvensional.</div><div><br></div><div>Sumber daya propelan pun menjadi tantangan. Untuk meluncurkan satelit, roket memerlukan propelan yang lebih efisien, baik berbasis cair maupun padat. Rudal Houthi saat ini kemungkinan besar masih mengandalkan bahan bakar padat sederhana. Agar menjadi SLV, mereka harus menguasai teknologi propelan cair atau padat dengan performa tinggi.</div><div><br></div><div>Tidak kalah penting, infrastruktur peluncuran juga harus tersedia. Rudal balistik bisa diluncurkan dari kendaraan mobile atau silo sederhana, sementara roket peluncur satelit membutuhkan platform khusus. Salah satu kemungkinan yang bisa diadopsi adalah pembangunan pangkalan antariksa mobile yang bisa dipindah-pindahkan, baik di daratan maupun di kapal.</div><div><br></div><div>Pangkalan antariksa mobile akan memberi keuntungan strategis. Dengan lokasi yang bisa berpindah, peluncuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan orbit dan mengurangi risiko serangan musuh. Konsep ini bukan mustahil, karena beberapa negara sudah bereksperimen dengan peluncuran satelit dari kapal atau platform lepas pantai.</div><div><br></div><div>Meski demikian, pembangunan fasilitas mobile itu menuntut keahlian teknik yang tinggi. Diperlukan sistem kontrol, infrastruktur komunikasi, dan pusat kendali misi untuk memastikan satelit bisa masuk orbit dengan benar. Semua itu jauh lebih kompleks dibanding sekadar peluncuran rudal balistik.</div><div><br></div><div>Sanaa juga membutuhkan satelit percobaan dengan bobot ringan. Roket tahap awal tidak mungkin membawa satelit besar, sehingga fokusnya adalah nanosatelit atau cubesat. Langkah ini akan menjadi batu loncatan sebelum beralih ke muatan lebih besar.</div><div><br></div><div>Transfer teknologi juga menjadi faktor kunci. Iran misalnya, sudah pernah mengembangkan roket Safir dan Simorgh dari basis rudal balistik. Jika Sanaa mendapat bantuan serupa, kemungkinan mengembangkan SLV akan lebih terbuka. Tanpa transfer teknologi, peluang itu sangat kecil mengingat kompleksitas yang dibutuhkan.</div><div><br></div><div>Dari sisi politik, ambisi semacam ini tentu akan memicu reaksi keras internasional. Dunia akan melihatnya sebagai upaya militerisasi luar angkasa oleh aktor non-negara. Namun, bagi Sanaa, penguasaan teknologi peluncuran satelit akan menjadi simbol prestise dan alat tawar di panggung global.</div><div><br></div><div>Langkah menuju SLV juga membutuhkan keahlian sumber daya manusia. Insinyur, teknisi, hingga operator misi harus dilatih untuk menguasai disiplin ilmu aeronautika dan astrodinamika. Infrastruktur pendidikan dan riset menjadi penopang utama, sesuatu yang belum terlihat berkembang di wilayah Yaman saat ini.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, biaya pengembangan roket peluncur satelit tidak kecil. Pembuatan tahap tambahan, bahan bakar, hingga fasilitas peluncuran bisa menelan ratusan juta dolar. Dengan kondisi Yaman yang porak-poranda akibat perang, kebutuhan dana ini sulit terpenuhi tanpa dukungan eksternal.</div><div><br></div><div>Selain faktor teknis, tantangan besar lainnya adalah keamanan. Pembangunan fasilitas peluncuran bisa menjadi sasaran serangan lawan. Pangkalan mobile memang memberi fleksibilitas, tetapi tetap rentan terhadap pengintaian satelit dan serangan presisi.</div><div><br></div><div>Jika semua hambatan itu bisa diatasi, transformasi rudal menjadi roket satelit bukan hal mustahil. Sanaa bisa memulai dari langkah kecil, seperti uji coba peluncuran satelit buatan lokal berukuran kecil dengan roket tiga tahap yang dimodifikasi.</div><div><br></div><div>Dampak strategisnya akan sangat besar. Keberhasilan itu akan memberi sinyal bahwa Yaman tidak hanya mampu bertahan sebagai kekuatan militer, tetapi juga menembus sektor teknologi tinggi. Reputasi semacam ini akan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah.</div><div><br></div><div>Namun, realistisnya, jalan ke sana masih sangat panjang. Rudal dengan jangkauan 2.000 kilometer hanyalah awal. Untuk menjadi SLV sejati, Sanaa harus menempuh lompatan teknologi yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan stabilitas yang saat ini belum mereka miliki.</div><div><br></div><div>Meski begitu, wacana transformasi rudal menjadi roket satelit tetap relevan. Ia menunjukkan bagaimana teknologi militer bisa menjadi dasar bagi ambisi luar angkasa. Dalam konteks Sanaa, hal ini menambah dimensi baru pada konflik Yaman yang selama ini hanya dipandang dari sisi darat dan laut.</div><div><br></div><div>Jika ambisi ini terealisasi, Yaman bukan hanya dikenal sebagai ladang konflik, melainkan juga sebagai negara yang mampu meluncurkan satelit ke orbit. Sebuah skenario yang kini masih jauh, tetapi secara teori tetap berada dalam ranah kemungkinan.</div><div><br></div><div><p>Houthi yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer di Yaman sebenarnya juga bisa mengubah citranya dengan mengadakan perlombaan teknologi satelit dan roket. Kompetisi semacam ini dapat melibatkan universitas-universitas lokal maupun regional untuk merancang satelit kecil atau sistem propulsi sederhana. Langkah ini bukan hanya memperkuat basis teknologi, tetapi juga menjadi sarana mencari talenta baru di bidang aeronautika dan antariksa.</p> <p>Dengan adanya perlombaan teknologi, mahasiswa dan peneliti muda akan terpacu untuk menghasilkan inovasi yang relevan. Misalnya, pengembangan cubesat untuk keperluan komunikasi, pemantauan cuaca, atau observasi lahan pertanian. Di sisi lain, kompetisi roket mini bisa menjadi ajang pembelajaran praktis mengenai dinamika penerbangan, sistem kendali, dan propulsi. Semua itu secara bertahap membangun ekosistem sains dan teknologi di Yaman.</p> <p>Selain lomba, Houthi juga bisa menyelenggarakan pameran antariksa tahunan yang menampilkan hasil karya mahasiswa, peneliti, maupun industri kecil. Pameran ini akan menjadi etalase bagi potensi teknologi lokal dan bisa menarik minat investor maupun mitra internasional. Dengan menampilkan keberhasilan kecil, mereka bisa membangun kebanggaan nasional dan optimisme di tengah kondisi konflik.</p> <p>Kegiatan semacam ini juga akan memperkuat legitimasi politik. Alih-alih hanya dipandang sebagai kelompok bersenjata, Houthi bisa menampilkan diri sebagai penggerak pembangunan ilmu pengetahuan. Universitas-universitas yang terlibat juga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kapasitas penelitian, sekaligus membangun generasi muda yang lebih terdidik dan inovatif.</p> <p>Jika dijalankan secara konsisten, kombinasi lomba teknologi, riset kampus, dan pameran antariksa tahunan akan menciptakan kultur baru di Yaman. Dari kultur ini, bukan tidak mungkin lahir insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang kelak benar-benar mampu mengembangkan roket atau satelit operasional. Dengan begitu, ambisi Houthi dalam ranah teknologi tinggi tidak lagi hanya wacana, tetapi mulai terlihat jalannya.</p><p><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/09/dua-pemerintahan-sudan-berlomba-sajikan.html">Baca selanjutnya</a></b></p></div><div><br></div><div><br></div>

Dari Rudal ke Roket Antariksa: Melihat Potensi Proyek Antariksa Yaman

Pemerintahan Yaman di Sanaa di belakangan ini mendapat sorotan dunia internasional karena sering meluncurkan rudal jarak jauh hi...

Read more »

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiR1Dww7urJHr_n9KiDq7L3pgsXT2v5zSXNki-hMCehWL-GBUEtlHg1NR3jd5OQJIhTOsodk9qiTh_rnHKLJQULQqqT39BkkbGfUWFCLkWIrScos7uDdceegSMeT1zR1xl7Kp0qNzbM_6mgwHAFNp5fzLuEPiVktqO44w7Q4YQk7MZYomBhkWQbHRwc-Qei" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerintah yang berbasis di Port Sudan di bawah kendali Sudan Armed Forces (SAF) maupun pemerintahan tandingan di Nyala yang dipimpin Rapid Support Forces (RSF), sama-sama mulai meluncurkan program pro-rakyat dengan fokus pada ketahanan pangan.</div><div><br></div><div>Langkah ini dianggap sebagai terobosan di tengah perang berkepanjangan sejak April 2023 yang meluluhlantakkan infrastruktur, memutus jalur perdagangan, dan membuat jutaan orang menghadapi ancaman kelaparan. Masing-masing pihak tampaknya menyadari bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun melalui kekuatan senjata, melainkan juga lewat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.</div><div><br></div><div>Di wilayah Port Sudan, Menteri Sumber Daya Hewan Ahmed Al-Tijani Mansour mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan sebuah kota besar khusus produksi dan manufaktur hewan di negara bagian Sungai Nil. Kota ini nantinya akan mencakup peternakan sapi, domba, hingga unta, lengkap dengan fasilitas modern untuk pemotongan, pengemasan daging, serta pabrik produk susu.</div><div><br></div><div>Proyek tersebut digadang-gadang sebagai tonggak penting untuk mengubah Sudan menjadi pusat produk hewani dunia. Standar internasional akan diterapkan agar daging, susu, dan produk olahan lainnya bisa bersaing di pasar global. Dengan langkah ini, SAF berusaha menunjukkan komitmen pada pemulihan ekonomi sekaligus solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis pangan nasional.</div><div><br></div><div>Selain sektor peternakan, wilayah yang dikuasai SAF juga memiliki kekuatan besar dalam sumber daya mineral dan energi. Port Sudan sebagai pelabuhan utama menjadi pintu keluar-masuk perdagangan, termasuk ekspor emas, minyak, dan produk pertanian. Jalur perdagangan melalui Laut Merah memberi keuntungan strategis yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak devisa.</div><div><br></div><div>Wilayah timur Sudan di bawah kendali SAF juga kaya dengan hasil pertanian seperti gandum, sorgum, dan kapas. Tanah subur di sekitar Sungai Nil menjadi modal penting untuk mendukung program ketahanan pangan. Jika dikelola optimal, hasil pertanian ini tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi komoditas ekspor.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pemerintahan paralel di Nyala yang dikendalikan RSF juga mulai merancang program pro-rakyat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Wilayah Darfur dan Kordofan dikenal kaya dengan peternakan tradisional, terutama unta dan kambing yang menjadi komoditas penting bagi perdagangan lintas perbatasan dengan Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah.</div><div><br></div><div>Selain peternakan, kawasan ini juga menyimpan potensi besar di sektor pertambangan. Emas merupakan sumber daya paling bernilai di wilayah Darfur, bahkan menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik perebutan wilayah di sana terus berlangsung. RSF telah lama dituding mengendalikan sebagian besar tambang emas, dan kini mencoba mengubahnya menjadi basis ekonomi untuk membiayai program rakyat.</div><div><br></div><div>Sumber daya alam lain seperti tanah yang luas dan padang rumput menjadikan wilayah RSF sangat potensial untuk produksi pangan. Dengan memanfaatkan jaringan perdagangan lintas batas, pemerintahan Nyala berpeluang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal.</div><div><br></div><div>Langkah kedua pemerintahan ini, meski bersifat kompetitif, dinilai membawa dampak positif bagi rakyat. Rivalitas yang sebelumnya hanya berwujud peperangan kini mulai bergeser ke arah kompetisi dalam menghadirkan kebijakan ekonomi. Bagi rakyat Sudan, ini membuka harapan baru bahwa kebutuhan dasar mereka akan lebih diperhatikan.</div><div><br></div><div>Namun, tantangan tetap besar. Infrastruktur yang rusak, jalur distribusi yang sering terputus karena pertempuran, serta sanksi internasional masih menjadi hambatan utama. Meski begitu, inisiatif yang mulai digulirkan memberi sinyal bahwa Sudan perlahan bergerak ke arah stabilisasi berbasis kebutuhan rakyat.</div><div><br></div><div>Analis menilai, jika program pro-rakyat ini konsisten dijalankan, maka Sudan berpotensi mengubah wajah konflik menjadi arena kompetisi pembangunan. Model ini meski tidak ideal, bisa mengurangi ketergantungan rakyat pada bantuan luar negeri sekaligus memperkuat legitimasi domestik masing-masing pemerintahan.</div><div><br></div><div>Kehadiran dua pemerintahan juga secara tidak langsung memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat lokal. Petani, peternak, dan pengusaha kecil kini menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat basis dukungan. Dengan demikian, konflik yang selama ini hanya dimaknai dalam kerangka militer, kini melibatkan dimensi sosial-ekonomi.</div><div><br></div><div>Ke depan, SAF diperkirakan akan terus memaksimalkan potensi pelabuhan, perdagangan internasional, serta hasil pertanian Sungai Nil. Sementara RSF akan mengandalkan emas, peternakan tradisional, serta perdagangan lintas perbatasan untuk menopang pemerintahan di wilayahnya.</div><div><br></div><div>Jika dikelola dengan strategi yang benar, kedua wilayah bisa menghasilkan model pembangunan yang saling bersaing tetapi juga saling melengkapi. Meski berseberangan secara politik, Sudan tetap satu tanah air yang memiliki kepentingan sama untuk keluar dari jerat kelaparan dan kemiskinan.</div><div><br></div><div>Program pro-rakyat yang mulai dijalankan membuka peluang terjadinya rekonsiliasi di masa depan. Jika masyarakat melihat manfaat nyata dari pembangunan, tekanan publik untuk mengakhiri konflik bersenjata bisa semakin kuat. Inilah titik awal bagi Sudan untuk menata ulang arah perjalanan politiknya.</div><div><br></div><div>Walau jalan menuju perdamaian masih panjang, langkah kedua pemerintahan paralel ini menjadi bukti bahwa Sudan tidak sepenuhnya terjebak dalam kegelapan. Ada upaya nyata untuk memprioritaskan rakyat, sekalipun melalui kompetisi yang keras.</div><div><br></div><div>Di balik rivalitas, rakyat Sudan kini berharap bahwa program pangan dan pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi alat propaganda politik, melainkan benar-benar solusi untuk kehidupan yang lebih baik.</div><div><br></div><div>Dari Port Sudan hingga Nyala, dari Sungai Nil hingga gurun Darfur, Sudan kini berada di persimpangan jalan. Jika kedua pemerintahan mampu memaksimalkan sumber daya alamnya dengan bijak, maka masa depan negara itu bisa jauh lebih cerah dibanding hari ini.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2025/09/jalan-panjang-sdf-kurdi-menjadi.html#google_vignette">Baca selanjutnya</a></b></div>

Dua Pemerintahan Sudan Berlomba Sajikan Program Pangan

Sudan yang terbelah dalam dua pemerintahan paralel kini menunjukkan babak baru dalam upaya menarik simpati rakyat. Baik pemerint...

Read more »