G-15 News

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjacL8MYs57uHa-A6O45FtU_H5CzP9WOA4dQXYN6c2fkeycqZYVdTI4nEYhg0Ka8XhIWdoQENnPcHuJO53q6Z4jpEG-hLCyD6WfNtZHIadHJMXicjdOVZrJdq_rO_vIWLWRhuwaksb8v2OJKvUrG5O-O8Z-MGwAWiEgjFiD7kkNintvdXwNp4fZatUkJRY7" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpastian sistem moneter Somalia. Langkah ini muncul setelah bertahun-tahun frustrasi atas lambannya upaya pemerintah pusat Somalia dalam membentuk kembali sistem keuangan nasional yang stabil sejak keruntuhan negara pada awal 1990-an. Bagi Puntland, sebuah negara bagian semi-otonom di timur laut Somalia, menciptakan mata uang lokal dianggap sebagai solusi pragmatis dalam menghadapi stagnasi moneter yang berkepanjangan.</div><div><br></div><div>Presiden Puntland, Said Abdullahi Deni, menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk pemisahan dari Somalia, melainkan upaya untuk menyelamatkan kestabilan ekonomi wilayahnya. Menurut Deni, banyak negara federal di dunia yang berhasil mengelola dua mata uang tanpa harus kehilangan identitas nasional. Ia menyatakan bahwa jika nanti sistem keuangan Somalia sudah pulih dan nasionalisasi mata uang tercapai, Puntland siap menyelaraskan diri kembali.</div><div><br></div><div>Namun niat membentuk mata uang sendiri tentu tidak lepas dari konsekuensi serius. Di satu sisi, keuntungan besar terletak pada kendali fiskal yang lebih besar. Puntland dapat merancang kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi ekonominya sendiri, termasuk mengatur suku bunga, mengelola inflasi, dan menyesuaikan jumlah uang beredar. Hal ini akan memungkinkan wilayah tersebut membangun stabilitas lokal di tengah kekacauan finansial nasional.</div><div><br></div><div>Kebijakan ini juga bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi lokal. Di tengah lemahnya peran Bank Sentral Somalia, banyak warga merasa lebih percaya pada sistem ekonomi yang dikelola secara lokal. Mata uang baru dapat menjadi simbol kemandirian administratif, sekaligus alat untuk mempercepat perdagangan domestik dan regional.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, risiko besar membayangi langkah tersebut. Salah satunya adalah potensi inflasi tinggi jika penerbitan uang tidak disertai dengan cadangan nilai atau pengawasan ketat. Dalam sejarah negara-negara berkembang, peluncuran mata uang baru sering kali memicu ketidakpastian nilai tukar dan hilangnya kepercayaan masyarakat jika tidak dikelola dengan profesional.</div><div><br></div><div>Keraguan juga muncul dari ketergantungan masyarakat Somalia, termasuk di Puntland, pada dolar AS dan sistem uang elektronik. Saat ini, sebagian besar transaksi di wilayah itu berlangsung melalui mobile money berbasis dolar. Memperkenalkan mata uang baru dapat menimbulkan kebingungan dan disrupsi terhadap sistem pembayaran yang sudah mapan.</div><div><br></div><div>Tantangan lainnya adalah logistik dan biaya produksi mata uang. Mulai dari desain, pencetakan, hingga distribusi mata uang fisik membutuhkan dana besar dan sistem keamanan yang ketat. Jika tidak diawasi dengan baik, risiko pemalsuan atau penyalahgunaan bisa mengancam kredibilitas mata uang baru tersebut sejak awal.</div><div><br></div><div>Dampak dari langkah ini terhadap hubungan Puntland dengan pemerintah pusat Somalia juga menjadi perhatian. Meski Presiden Deni menyatakan dukungannya terhadap kesatuan nasional, kenyataan bahwa satu wilayah punya mata uang sendiri bisa memunculkan persepsi separatisme dan memperburuk fragmentasi dalam struktur negara Somalia yang sudah rapuh.</div><div><br></div><div>Namun demikian, realitas politik dan ekonomi Somalia tidak bisa diabaikan. Ketidakefisienan pemerintah pusat, minimnya institusi keuangan nasional yang berfungsi, serta tekanan terhadap stabilitas harga membuat banyak pihak di Puntland merasa bahwa menunggu reformasi nasional adalah pilihan yang terlalu mahal dan berisiko tinggi.</div><div><br></div><div>Mata uang lokal juga dapat membuka jalan bagi integrasi ekonomi regional. Puntland, yang memiliki pelabuhan aktif dan kedekatan geografis dengan Yaman dan Djibouti, bisa menjajaki kerja sama dagang bilateral lebih luas. Jika stabil, mata uangnya bisa digunakan dalam transaksi lintas batas, memperkuat posisi ekonominya di kawasan Tanduk Afrika.</div><div><br></div><div>Meski demikian, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada tata kelola ekonomi internal. Pemerintah Puntland harus membangun sistem bank lokal yang transparan, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa mata uang baru tidak digunakan untuk pembiayaan defisit fiskal tanpa kendali yang justru berisiko menghancurkan nilai tukar.</div><div><br></div><div>Masalah lain yang harus diantisipasi adalah dualisme sistem keuangan di masyarakat. Jika mata uang lokal diperkenalkan tetapi sebagian besar penduduk tetap menggunakan dolar, maka akan terjadi segregasi ekonomi yang memperlemah efektivitas kebijakan moneter. Dibutuhkan kampanye edukasi besar-besaran dan insentif nyata untuk mendorong penggunaan mata uang sendiri.</div><div><br></div><div>Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mata uang baru tidak menghambat bantuan internasional atau kerja sama dengan lembaga keuangan luar negeri. Lembaga-lembaga donor, yang selama ini beroperasi dalam mata uang asing, mungkin akan membutuhkan waktu dan mekanisme baru untuk menyesuaikan diri dengan sistem moneter Puntland yang baru.</div><div><br></div><div>Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa peluncuran mata uang lokal bisa sukses bila didasarkan pada kebutuhan nyata dan kesiapan sistem. Zimbabwe, Sudan Selatan, dan Kosovo pernah melakukannya, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada manajemen ekonomi dan kepercayaan publik.</div><div><br></div><div>Langkah Puntland ini sekaligus menjadi tekanan tidak langsung bagi pemerintah pusat Somalia untuk mempercepat reformasi moneter nasional. Jika wilayah-wilayah lain melihat keberhasilan inisiatif Puntland, bisa saja muncul gerakan serupa di wilayah semi-otonom lainnya, mempercepat disintegrasi ekonomi nasional yang lebih besar.</div><div><br></div><div>Namun di sisi optimis, jika dikelola hati-hati dan transparan, mata uang Puntland bisa menjadi eksperimen kebijakan yang sukses dan bahkan menjadi prototipe untuk mata uang Somalia yang lebih kuat di masa depan. Dengan kata lain, keputusan ini bukan akhir dari persatuan Somalia, melainkan awal dari revitalisasi struktur fiskalnya.</div><div><br></div><div>Situasi Somalia yang kompleks menuntut solusi yang tidak konvensional. Dalam kerangka itu, rencana Puntland bisa dilihat bukan sebagai upaya memisahkan diri, melainkan cara pragmatis untuk bertahan dan berkembang dalam sistem yang belum stabil. Yang menjadi kunci adalah komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat.</div><div><br></div><div>Tahun 2025 akan menjadi titik penting yang menentukan apakah eksperimen moneter ini membawa stabilitas ekonomi atau justru menciptakan persoalan baru. Dunia internasional dan warga Somalia akan menilai, apakah Puntland berhasil membuktikan bahwa desentralisasi fiskal bisa menjadi jalan keluar dari kemacetan nasional.</div><div><br></div><div><b><a href="https://g15-summit.blogspot.com/2025/07/pembekuan-dana-suriah-di-lebanon-segera.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>

Puntland Siapkan Mata Uang Sendiri, Untung Rugi Menanti

Keputusan Pemerintah Puntland untuk meluncurkan mata uang sendiri pada tahun 2025 menandai langkah berani di tengah ketidakpasti...

Pembekuan Dana Suriah di Lebanon Segera Berakhir

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiyzvpDIGJ0upBUy6hLqBlBQ3ynCUp5vPnn4Id0IwwqfbQPtqOMrPTAYz1_6S4VikppGjqMOuyojNxpBt2A72mV_BP-l59uY_0DdTVP2E_iOIUexkseMWRZdnp9TT92g9SKkhg7TGGlie5fJkJoylKqiKs_89f6ANt2UJ63hFcCHv2lUYu1WVI8JERqd3l2" width="400">
  </a>
</div><br></div><div><br></div><div>Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut sejumlah besar sanksi terhadap Suriah membuka babak baru dalam dinamika ekonomi kawasan Timur Tengah. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah embargo yang melumpuhkan, Suriah kini melihat secercah harapan untuk memulihkan perekonomiannya. Salah satu dampak langsung dari langkah ini adalah potensi pembebasan dana-dana milik warga, lembaga, dan perusahaan milik negara Suriah yang selama ini terjebak di sistem perbankan Lebanon.</div><div><br></div><div>Sejak krisis ekonomi menghantam Lebanon pada 2019, jutaan dolar dana milik warga Suriah mendadak tak bisa ditarik. Bank-bank Lebanon, yang sebelumnya menjadi saluran utama akses dolar bagi warga dan elite bisnis Suriah, lumpuh nyaris seketika. Deposit ditahan, transaksi dibekukan, dan tak ada kepastian hukum terkait akses terhadap rekening-rekening tersebut. Kondisi ini memperparah krisis di Suriah, yang pada saat bersamaan sedang bergulat dengan dampak sanksi internasional dan runtuhnya nilai tukar lira Suriah.</div><div><br></div><div>Selama bertahun-tahun, pemerintah Suriah kesulitan menjangkau aset-aset tersebut karena kombinasi tekanan sanksi dan hubungan diplomatik yang tegang. Namun kini, dengan dicabutnya sanksi oleh Washington, Damaskus memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menegosiasikan pemulangan dana-dana tersebut secara formal. Upaya ini sangat krusial dalam proses rekonstruksi nasional pasca-kejatuhan rezim Assad, yang menandai era baru dalam politik dan perekonomian Suriah.</div><div><br></div><div>Bank-bank Lebanon selama ini tidak berada di bawah aturan kontrol modal formal, menjadikan pembekuan rekening sebagai praktik yang tak dilandasi hukum yang kokoh. Warga Suriah, yang notabene bukan warga negara Lebanon, berada dalam posisi yang sangat lemah untuk menuntut hak mereka. Sebagian di antaranya bahkan dianggap mencurigakan secara politik, sehingga memperumit proses hukum yang hendak mereka tempuh untuk memulihkan dana.</div><div><br></div><div>Pembukaan kembali jalur keuangan lintas negara ini memberikan peluang luar biasa bagi pemerintah baru Suriah untuk mendapatkan akses langsung terhadap dana likuid yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar. Uang yang sebelumnya terjebak di Lebanon dapat menjadi pendorong utama untuk memulai kembali roda ekonomi nasional yang hampir mati akibat perang dan blokade ekonomi.</div><div><br></div><div>Selain individu dan pebisnis, banyak lembaga dan BUMN Suriah yang menyimpan dananya di bank-bank Lebanon selama konflik berkecamuk. Ketika sistem perbankan lokal hancur atau tidak berfungsi, Lebanon menjadi satu-satunya jalan aman untuk menjaga kestabilan keuangan. Dengan dibukanya kemungkinan pemulangan dana, perusahaan-perusahaan milik negara kini bisa memulihkan operasionalnya secara bertahap.</div><div><br></div><div>Namun kebangkitan ekonomi ini tidak akan terjadi otomatis tanpa kesiapan institusional di dalam negeri. Pemerintah Suriah harus memperkuat sektor perbankannya sebagai prioritas utama. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem perbankan luar negeri terbukti menjadi titik lemah fatal ketika situasi politik dan ekonomi berubah drastis. Sistem keuangan domestik yang kuat adalah fondasi dari kedaulatan ekonomi yang sejati.</div><div><br></div><div>Kementerian Keuangan Suriah perlu segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pemulangan aset di luar negeri, khususnya di Lebanon. Mekanisme hukum lintas negara dan negosiasi bilateral harus dipersiapkan dengan matang untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut tidak hanya kembali, tetapi juga digunakan secara transparan dan efisien untuk kepentingan rakyat.</div><div><br></div><div>Ke depan, perbankan Suriah harus mengalami modernisasi besar-besaran. Transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan perlu diperkuat agar mampu menampung aliran dana besar dari luar negeri tanpa menimbulkan distorsi ekonomi atau korupsi. Pengalaman pahit pembekuan dana harus menjadi pelajaran penting untuk tidak lagi mengandalkan negara tetangga sebagai penyimpan utama aset nasional.</div><div><br></div><div>Kondisi di Lebanon sendiri masih belum stabil. Meski bank-bank mulai kembali beroperasi secara terbatas, belum ada kejelasan hukum menyeluruh terkait status deposit asing yang dibekukan. Oleh karena itu, negosiasi pemerintah Suriah dengan otoritas Lebanon harus menyentuh dimensi politik, ekonomi, dan hukum sekaligus. Terlebih, pemulihan hubungan antara kedua negara masih dibayangi oleh ketegangan pasca-perang.</div><div><br></div><div>Bagi rakyat Suriah, terutama kelas menengah dan pengusaha kecil, pembebasan deposit ini bisa menjadi penyelamat. Banyak di antara mereka yang kehilangan akses ke dana simpanan yang selama ini mereka andalkan untuk bertahan hidup atau menjalankan usaha. Pemerintah harus menjamin bahwa pemulangan dana ini benar-benar menyentuh masyarakat luas, bukan hanya elite atau perusahaan besar.</div><div><br></div><div>Bank Sentral Suriah juga dituntut memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas moneter. Salah satu dampak dari pembekuan dana adalah anjloknya nilai tukar lira Suriah dan lonjakan inflasi. Ketersediaan kembali cadangan devisa yang signifikan dari luar negeri akan memberikan ruang untuk memperkuat nilai tukar dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.</div><div><br></div><div>Langkah Amerika Serikat ini juga dapat mendorong negara-negara lain untuk meninjau kembali kebijakan mereka terhadap Suriah. Jika proses pemulihan ekonomi berjalan lancar dan transparan, kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Suriah bisa tumbuh kembali. Hal ini akan membuka peluang investasi asing yang lebih luas di masa mendatang.</div><div><br></div><div>Namun risiko tetap ada. Beberapa negara mungkin masih menaruh curiga terhadap asal-usul sebagian dana Suriah yang disimpan di luar negeri, terutama yang terkait dengan rezim sebelumnya. Oleh karena itu, proses verifikasi dan pelaporan aset sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemulangan dana tidak menimbulkan konflik hukum atau reputasi.</div><div><br></div><div>Dalam jangka panjang, pembelajaran terbesar dari krisis ini adalah pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal. Suriah tak bisa lagi menyerahkan nasib ekonominya kepada dinamika politik regional atau global. Kemandirian fiskal dan perbankan harus menjadi pilar utama dalam rekonstruksi nasional.</div><div><br></div><div>Kini, dengan momentum geopolitik yang mulai menguntungkan, Suriah berada di persimpangan yang menentukan. Jika bisa mengelola pemulihan ekonomi ini secara bijak dan inklusif, negeri itu bisa bangkit dari reruntuhan konflik menuju fase pembangunan yang lebih berkelanjutan. Tapi jika kesempatan ini kembali disia-siakan, masa depan ekonomi Suriah bisa kembali tenggelam dalam ketidakpastian.</div><div><br></div><div><b><a href="https://asiaraya-news.blogspot.com/2025/07/melihat-daya-tawar-sdf-kurdi-di-politik.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></div>